oleh

Ratusan Siswa Miskin di Kota Depok Terlantar, DKR Minta Gubernur Jabar Copot Kadisdik dan KCD Wilayah II

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil diminta memberikan sanksi tegas berupa evaluasi bahkan ‘mencopot’ Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Jabar Dedi Supandi serta Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan (KCD) wilayah II Kota Depok dan Kota Bogor I Made Supriatna terkait  marutnya penerimaan calon siswa SMA Negeri di Kota Depok yang mengakibatkan timbulnya berbagai masalah.

“Bahkan informasi dan pernyataan yang disampaikan beberapa waktu lalu bahwa kegiatan PPDB di Depok dan lainnya sudah berjalan lancar, aman serta kondusif tidak sesuai kondisi di lapangan. Pasalnya ada ratusan calon siswa dari warga miskin hingga kini nasibnya masih terkatung-katung,” kata Roy Pangharapan, Ketua Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Kota Depok, Sabty (31/07/2021).

Menurut Roy, penjelasan dan penegasan Kepala Disdik Jabar, Dedi Supandi yang diikuti Kepala KCD wilayah II Depok dan Kota Bogor jelas sangat menyakiti  hati warga miskin di Kota Depok.  Sebab sampai saat ini anak mereka belum bisa mendapatkan sekolah negeri khususnya SMA Negeri.

“Saya dengar malah siswa titipan dari kalangan anak-anak pejabat seperti dari Kejaksaan DPRD dan sebagainya dengan mudahnya bisa lolos,” ujarnya.

Jelas mendengar hal ini sangat menyakitkan lantaran tidak sesuai  statement Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat. “Malah terkesan mereka coba tutup mata dengan apa yang terjadi di Depok,” tuturnya.

Dia mengakui memang banyak sekolah swasta di Kota Depok yang cukup bagus. Tapi masalahnya bagi warga kurang mampu untuk masuk ke sana sangat berat lantaran biaya yang harus dikeluarkan cukup besar sehingga  melanjutkan ke sekolah negeri tetap menjadi harapan.

Sampai saat ini belum jelas solusi apa yang akan diberikan Dinas Pendidikan Provinsi Jabar dan KCD wilayah II Depok dan Kota Bogor. Pihak DKR Depok sudah mencoba meminta bantuan Wali Kota Depok Mohammad Idris menjembatani persoalan penerimaan siswa baru di  SMA Negeri ini. Namun tidak dapat memberikan kepastian karena yang masalah tingkat pendidikan SMA/SMK Negeri sudah diambil alih Propinsi Jabar, tuturnya.

Pihak DKR Depok berharap Dinas Pendidikan Jabar maupun Kepala LCD wilayah II Depok dan Kota Bogor segera memberikan jalan keluar agar anak anak miskin ini tetap bersekolah di negeri. “Ya ini soal hak anak Indonesia untuk mendapatkan pendidikan. Kami akan terus berjuang sampai anak-anak itu dapat sekolah negeri,” tegasnya.

Sementara itu, Dedi Supandi, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar, ketika dikonfirmasi Poskota Online melalui WA mengatakan, masalah PPDB di Kota Depok sudah selesai dan sekarang menjadi tanggung jawab pihak KCD wilayah II Depok dan Kota Bogor. “Semua sudah ditangani pihak KCD wiilayah II Depok dan Kota Bogor semua sudah selesai masalah PPDB dan ranah ada di kepala sekolah SMA Negeri dan daftar pokok peserta didik (Dapodik) di Kota Depok, ” ujarnya. (anton/fs)

Jajaran DKR Kota Depok minta ketegasan Gubernur Jabar Ridwan Kamil terhadap pelaksanaan PPDB tingkat SMA yang carut marut. (L)

 

(Sumber Berita : Poskota.com)

News Feed