oleh

Prosesnya Dipersulit, Vaksin Nusantara Ditunggu Anggota Dewan, Menteri hingga Mantan Menteri

-Nasional-1 views

 Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay, mempertanyakan mengenai Vaksin Nusantara yang cenderung dipersulit oleh pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM). Sementara itu, vaksin-vaksin dari luar negeri, seperti Sinovac dan AstraZeneca cenderung diperlonggar.

Itu menjadi pertanyaan Saleh, dalam rapat kerja (raker) dan rapat dengar pendapat (RDP) Komisi IX yang menghadirkan sejumlah pihak. Seperti Menkes, Menristek/Kepala BRIN, hingga Kepala BPOM RI yang digelar baru-baru ini.

Saleh Partaonan Daulay menyebut, Badan POM tidak fair terkait dengan Vaksin Nusantara yang menyebut proses uji klinis tahap I Vaksin Nusantara tidak sesuai kaidah klinis.

Saleh menilai, Vaksin Astrazeneca yang dihadirkan di Indonesia cuma berdasarkan data mutu. Sedangkan Vaksin Nusantara memiliki data akademik.

Saleh menyoroti BPOM yang menurutnya sangat longgar dalam menerapkan aturan untuk vaksin dari luar negeri. Baik itu Sinovac asal China, maupun vaksin terbaru yang diizinkan masuk lagi yakni AstraZeneca yang berasal dari Inggris.

“Saya mau kasih tahu kadang-kadang Badan POM ini longgar. Tapi yang punya luar negeri. Apa buktinya, AstraZeneca itu Emergency Use Authorization (EUA) tidak ada di Indonesia. Ambilnya katanya emergency use di negara lain. Tapi bisa masuk ke sini,” jelas dia.

Saleh berharap, agar persoalan vaksin ini juga tidak hanya melihat dari buatan luar negeri. Tetapi apa yang sedang dikembangkan oleh peneliti di dalam negeri, juga bisa menjadi perhatian dan mendapat perlakuan adil.

“Saya tidak mau ada lembaga Badan POM kita yang katanya dihormati dipentas internasional malah justeru di dalam negeri sendiri malah mempersulit penelitian,” katanya.

Terlebih lagi penelitian Vaksin Nusantara menggunakan denritik. Saleh mendapat informasi, yang menggunakan metode ini baru AS dan kini Indonesia. Sementara China sedang ingin mengembangkan juga.

“Jangan sampai diambil China dulu baru kita beli ke China, dagang lagi ini,” katanya.

Sementara, Wakil Ketua Komisi IX Emanuel Melkiades Laka Lena mengungkapkan, banyak anggota DPR RI yang tidak mau divaksin lantaran ingin disuntik dengan Vaksin Nusantara.

Menurut Melki Laka Lena, anggota dewan justru antusias dengan vaksin yang digagas mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto itu.

“Saya kemarin dapat kabar, banyak anggota DPR belum mau vaksin, tunggu Vaksin Nusantara. Saya ulangi lagi, banyak anggota DPR RI tidak mau vaksin tunggu Vaksin Nusantara,” kata Melki.

“Banyak menteri dan mantan menteri kapan ini barang dirilis, kita mau pakai Vaksin Nusantara,” tambahnya.

Melki juga meminta Badan POM bersikap adil dengan vaksin Nusantara dan tidak mempersulit uji klinis vaksin tersebut.

“Mereka bukan orang-orang bodoh, jangan kemudian seolah-olah kami tak tahu, memakai berbagai cara kemudian mempersulit ini semua,” tegas politikus Golkar itu.

(askara.co)

News Feed