oleh

REDUPNYA DEMOKRASI DI INDONESIA

ERA reformasi hadir. Harapannya era otoriterisme berakhir pula. Fakta politik bicara, etika politik demokratis terkini kian redup. Sebagian pihak menilai, demokrasi hari ini hanya catatan kertas, tanpa implementasi prinsip supremasi rakyat yang jelas. Memang, terdapat eforia politik pasca Orde Baru berakhir. Tapi perkembangan mutakhir menunjukkan keredupan itu semakin nyata. Bisa dibilang sampai pada titik nadir dan kembali ke era represif, sistem politik sentralistik yang lebih mengedepankan “otot”. Sebuah renungan, haruskah kita biarkan etika politik destruktif di tengah negeri tercinta ini?
Tentu tidak boleh itu terjadi. Bagaimanapun, otoriterisme harus dicatat sebagai kenangan pahit dari sisi kemanusiaan. Tidak hanya menderitakan rakyat dalam mengartikulasikan hak-hak asasinya, terutama dalam hal partisipasi politik dan ekonomi yang berkeadilan. Tapi, berujung pada kehancuran. Kulminasi risiko ini sudah seharusnya menjadi pijakan berpikir untuk menjauhkan praktik kekuasaan represif itu. Berarti, harusnya menjaga etika politik demokratis.  Sebagai komitmen reformatif.

Sebenarnya, prinsip etika politik telah ditunjukkan oleh sejumlah elit, dari komponen sipil ataupun militer.  Sejak Habibie memimpin sampai era Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY), prinsip demokrasi relatif dibangun dengan penuh kesadaran. Dan relatif berjalan “on the track” dalam kacamata demokrasi, meski belum sepenuhnya sempurna. Paling tidak, pelaksanaan sistem demokrasi, dari presiden, menteri hingga para politisi era itu, masih berkomitmen kuat: berusaha memberikan yang terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara. Agar terjadi peningkatan kualitas kehidupan rakyat, sekaligus kemajuan negara.

Sejarah mencatat, atas nama harapan dan cita-cita ideal itu pula, sejumlah elitis sipil dan militer berkoloborasi, dan tak sedikit kalangan jenderal purnawirawan berlomba masuk ke wilayah politik praktis. Sebagian ke gelanggang partai politik yang sudah eksisting dan atau mendirikan partai baru dengan komposisi sinergis sipil-militer atau sebaliknya. Intinya para pensiunan jenderal merasa terpanggil dalam kancah perpolitikan bangsa, sekaligus jalankan etika politik santun dan bermartabat.

Yang cukup menonjol – dengan pendekatan identitas kepartaian – kita kenal nama Letjen. TNI (purn.) Probowo Soebiyanto (pendiri Partai Gerindra), Jend. TNI (purn.) Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY), pendiri Partai Demokrat, Jend. TNI (purn.) Wiranto (pendiri Partai Hanura), Jend Edy Sudrajat pendiri  Partai Keadilan dan Persatuan (PKP), Jend. Hartono, pendiri Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB).

Yang menarik untuk dicatat, dengan “bendera” yang berbeda-beda, para jenderal politik produk orde baru itu berjuang ekstra keras untuk menunjukkan jatidirinya. Berkompetisi agar mendapat simpati rakyat. Ya para Jenderal mencitrakan diri yang terbaik demi kontribusinya pada bangsa dan negeri ini.  Memang pengorbanan barisan para jenderal itu tidak sederhana, dari sisi tenaga, pemikiran, waktu dan finansial pastinya. Bahasa kasarnya mereka berdarah-darah demi eksistensi partai dan bisa menggapai puncak kekuasaan.

Ketika para Jenderal berpolitik di awal perjalanan reformasi, memang fluktuatif kompetisinya: menajam dan melandai. Ada yang menang dan kalah. Namun demikian, dinamika itu tidak sampai pada posisi konflik diameteral-fisikal dan horizontal. Semua bersaing secara sehat dan patriotik.  Sungguh mencerminkan dinamika politik yang cukup menarik. Dan itulah kedewasaan etika politik militer awal reformasi dalam kiprahnya di blantika perpolitikan bangsa ini. Kiprah perpolitikan para Jenderal layak ditransformasikan spirit dan nilai-nilainya kepada kalangan elit politisi sipil yang kerap dianggap gaduh.

Pertanyaannya, jika kita analisis secara komparatif, apakah transformasi konstruktif itu bisa dikatakan sampai?. Kepemimpinan nasional pasca SBY, seperti yang kita baca di era Jokowi saat ini, relatif tidak memperlihatkan nilai-nilai kejuangan dalam upaya menjaga etika politik demokratis. Prilaku politik saat ini, dalam berbagai panoramanya, begitu gaduh dan kontroversial. Apakah ini sepenuhnya merupakan kelemahan pemimpin sipil? Tentu tidak seutuhnya.

Karena, dalam barisan kepemimpinan sipil pemerintahan saat ini, di back up penuh, setidaknya oleh barisan purnawirawan jenderal TNI. Yang idealnya masih terikat dengan sapta marga dan sumpah prajurit. Boleh jadi, karena posisi dan peranannya bukan sebagai presiden seperti era SBY,  tetapi sebagai “pelengkap” perjalanan kekuasaan, cara pandang dan sikap jenderal purnawirawan dalam kancah politik mengalami pergeseran. Kental dangan warna tindakan oportunistik dan jalan pintas dalam menokohkan diri dalam panggung kekuasaan.

Dalam kasus ambisi “militer istana” bermanuver di partai demokrat, dimana kepala KSP mencoba jalan pintas “mengkudeta”, merupakan bukti adanya pergeseran marwah Jenderal politik. Fenomena ini jelaslah menggiring pada kondisi politik tidak sehat, tidak beretika dan tentu saja ingin menggapai kekuasaan dengan jalan pintas demi kepentingan pragmatis personal.  Yang, tentu saja bertolak belakang dari sisi visi dan karakter barisan para Jenderal bentuk parpol saat awal reformasi. Kita tentu kecewa dengan prilaku ini.

Diluar ambisi personal, apakah ini bagian dari setingan para pihak, tentu kita tidak boleh mengabaikan peran oligarki kekuasaan yang nyaman saat ini. Yang jelas dan kasat mata, jalannya roda pemerintahan sejak 2014 hingga hari ini, penuh dengan kebijakan yang kontroversial dan tidak populis dimata masyarakat. Setidaknya kita bisa lihat potret panorama politk kekinian. Warna warninya, jelas tidak se-elegant awal reformasi bergulir hingga pemerintahan SBY berakhir.

Saat ini ruang politik begitu gaduh dan serampangan.  Parpol disandera “istana” atas nama koalisi.  Perekonomian babak belur dengan hutang yang meroket, kemiskinan meningkat pesat, mahasiswa dikebiri, pengangguran merajalela dan fatalnya masyarakat terbelah dan tidak harmonis. Kata akhirnya rakyat menjadi obyek dan korban. Fatalnya, untuk menutupi sejumlah titik lemah kebijakan rezim penguasa, sengaja dibangun tim buzzer “istana”, yang menurut catatan ICW eksistensi buzzer– sumber dananya dari APBN dengan total nilai cukup fantastis.

Tim kerja buzzer sangat produktif dengan sindikasi yang sangat massif. Yang memprihatinkan, gerakan produktif-massif buzzer ini tak lagi menggunakan logika rasional, obyektif dan argumentatif. Bagi para buzzer, siapapun yang berbeda dengan rezim dinilai sebagai ancaman.  Cara pandang ini mendorong mereka melakukan kriminalisasi dan intimidasi. Arahnya bukan hanya membuat takut para kontrarian, tapi membungkamnya, sehingga perjalanan roda pemerintahan leluasa memainkan lakon kebijakan tanpa khawatir banyak catatan hitamnya dikritisi.

Jika model kekuasaan terus seperti ini, tentu akan terjadi kulminasi kekecewaan massif. Pemandangan politik yang pernah terjadi pada 1998 dengan runtuhnya era Soeharto dan atau 1966 jatuhnya Soekarno, bukannya tidak mungkin  akan terulang lagi. Proyeksi ini berangkat dari catatan empirik bahwa bukan hanya demokrasi dimandulkan sedemikian kuatnya, tapi etika politik pun diabaikan. Begitu pula prinsip kontrol publik yang sejatinya menjadi kekuatan perimbangan, demi kepentingan kelurusan roda pemerintahan, saat ini justru diamputasi dan dikriminalisasi.

Sekedar flashback dan berkontemplasi, kita merindukan wajah politik yang tidak gaduh dan demokratis, kita mengharapkan figure pemimpin Ratu Adil tampil dipanggung politik kekuasan segera. Kita berharap negeri ini penuh marwah gemah ripah loh jinawi, tata tentrem kerto raharjo, adil dan sejahtera bagi warga bangsa. Harapan kita begitu.

Pandu Dewa Nata
(Founder Indonesia Berkibar)

Pewarta : Sfn

News Feed