oleh

Sekjen MPN Pemuda Pancasila Arif Rahman Minta Presiden Jokowi Jangan Ragu Reshuffle Kabinet

Menanggapi dinamika Kebangsaan yang terjadi saat ini, Sekretaris Jenderal (Sekjen) MPN Pemuda Pancasila Arif Rahman menegaskan posisi organisasi Pemuda Pancasila. Menurutnya Pemuda Pancasila mendukung pemerintah dan berharap Presiden Jokowi tidak ragu mengambil kebijakan yang dipandang dapat membawa kebaikan untuk Indonesia. Hal tersebut disampaikan dalam rangkaian acara Diklat Kader Utama Dan Pelatihan Instruktur Pemuda Pancasila di Batam, Rabu (2/12/2020).

“Sikap ormas Pemuda Pancasila terhadap pemerintah jelas, kita mendukung pemerintah yang sah. Tapi kita juga akan tetap melakukan kritikan terhadap pemerintah, itu tanda bahwa kita cinta terhadap pemerintah, terhadap bangsa dan negara ini,” ujar Arif Rahman.

Arif menilai, Presiden Joko Widodo perlu untuk segera mereview dan merivisi kabinetnya. Kabinet Indonesia Maju dibentuk dengan asumsi normal dan parameter yang sama dengan Kabinet Indonesia Bersatu. Sehingga komposisi kabinet terkesan kompromistis dan tidak serius. Publik awam pun bisa menilai, kalau kabinet saat ini isinya merupakan cerminan balas budi Jokowi kepada relawan dan partai pendukung. Serta beberapa posisi untuk rival saat pilpres yang lalu.

“Formasi kabinet seperti ini tentunya hanya bisa bekerja dalam situasi normal dengan asumsi APBN yang terukur. Ternyata, di tahun 2020 ini kita menghadapi wabah pandemi Covid19, yang bukan cuma menghantam negara kita. Namun, hampir seluruh belahan bumi ini, negara-negara lumpuh. Diperlukan evaluasi kinerja kabinet secepatnya, supaya bangsa ini semakin optimis melewati setiap tantangan,” tambah Arif.

Perekonomian dunia melandai bahkan menukik tajam. Sejumlah kerjasama ekonomi batal. Di dalam negeri pun kondisi sempat chaos. Tim Ekonomi yang menurut proyeksi hanya tinggal melanjutkan program-program Kabinet Indonesia Bersatu, kini nyaris lumpuh. Bahkan ada menteri yang jadi bulan-bulanan relawan karena perbedaan cara pandang menghadapi krisis.

Sementara sektor Politik dan Keamanan menjadi semakin terpuruk karena situasi new normal. Aksi penolakan tehadap Undang-Undang Omnibuslaw Cipta Lapangan Kerja seolah tidak terantisipasi. Hingga yang terakhir OTT terhadap Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo yang tersandung dugaan suap pemberian izin ekspor lobster, dan kini menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Legitimasi pemerintah juga menukik tajam saat tidak ada tindakan yang jelas terhadap Muhammad Riziq Shihab yang diduga melakukan pelanggaran protokol Covid19 dan juga dugaan ujaran kebencian dalam ceramahnya. Hal ini lantas memuncak saat di Sigi Sulawesi Tengah, kelompok Mujahidin Indonesia Timur yang masih dalam jaringan Jamaah Ansharul Tauhid (JAT) melakukan pembantaian keji terjadap warga sipil.

Arif mengingatkan, saatnya Presiden mereview dan mencoret menteri-menteri amatir dari kabinetnya. Setahun Kabinet Indonesia Maju, Presiden lebih banyak bekerja untuk menterinya. Saatnya Jokowi menyusun ulang kabinet profesional dengan menjadikan dampak wabah Covid19 sebagai salah satu pertimbangan. Sehingga roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar.

“Pak Jokowi harus ingat, beliau dipilih langsung oleh rakyat. Tanggung jawabnya kepada rakyat, jangan merasa punya hutang budi pada relawan maupun partai pendukung. Bukankah mereka menyatakan akan berbuat sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Jadi jangan segan apalagi takut untuk menggusur menteri yang tak bisa kerja, meskipun itu Ketua Umum Partai Politik. Pemuda Pancasila bersama rakyat akan mengawal kebijakan Jokowi,” tandas Aktifis 98 ini.

Ormas Pemuda Pancasila akan tetap bersikap sebagai mitra kritis terhadap pemerintahan Jokowi jika itu menyangkut kesejahteraan rakyat dan harkat serta martabat NKRI.(sfn)

(Sumber berita : swarasenayan.com)

News Feed