oleh

Lagi, Komentar Setyo atas Kinerja Kepala BP2MI Ditanggapi Aktivis PMI Gabriel

-Naker-35 views

Pernyataan Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia’s Democratic Policy (ODP), Setyo Purwanto yang dilansir kedaipena.com, Jumat (28/8/2020) yang menyoroti kinerja Kepala BP2MI Benny Rhamdani agar tidak hanya menindak dan menggerebek tempat penampungan pengirim Pekerja Migran Indonesia ilegal namun juga membereskan sumber masalahnya patut dipertanyakan karena acuan pak Setyo masih regulasi lama UU No 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI serta tidak memahami betul regulasi baru UU No 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Terkait aksi nyata Kepala BP2MI untuk menindak tegas Pelaku dan Aktor Intelektualis mafiosi pengiriman Pekerja Migran Ilegal yang sangat rentan Perdagangan Orang wajib didukung semua pihak agar pelindungan PMI melalui UU Pelindungan Pekerja Indonesia No 18 Tahun 2017 dan Pencegahan dan pemberantasan Perdagangan Orang melalui UU No 21 Tahun 2007 sungguh-sungguh diterapkan bukan wacana belaka tanpa aksi nyata.

Kami dari penggiat Anti PMI Ilegal dan Anti Human Trafficking sangat mendukung gebrakan Kepala BP2MI Benny Ramdhani membentuk Satgas Pencegahan dan Pemberantasan Mafia PMI Ilegal agar PMI tidak terjebak bujuk rayu jaringan mafiosi PMI Ilegal dan Perdagangan Orang.

Kami yang tergabung dalam Jaringan Nasional Anti TPPO (JarNas Anti TPPO), pertama, mendukung total langkah Kepala BP2MI membentuk Satgas Pencegahan dan Pemberantasan Mafia PMI Ilegal serta Human Trafficking.

Kedua, mengajak semua stakeholder Penempatan dan Pelindungan PMI untuk melakukan sosialisasi secara sistemik dan masif Gerakan Masyarakat Anti Human Trafficking dan Migrasi Aman(GEMA HATI MIA) mulai dari Desa di kantong-kantong daerah asal PMI.

Ketiga,mendesak Pemerintah Pusat dan Daerah khususnya kantong-kantong PMI agar segera membangun BLK PMI (Balai Latihan.Kerja Pekerja Migran Indonesia) atau bekerjasama dengan pihak P3MI yang sudah memiliki BLK PMI agar mempersiapkan kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia.

Keempat mendesak Pemerintah terutama di kantong-kantong Pekerja Migran Indonesia untuk melayani CPMI melalui Layanan Terpadu Satu Atap(LTSA) sebagaimana diamanatkan UU 18 Tahun 2017 jika belum ada agar segera dibangun untuk mencegah PMI Ilegal dan Human Trafficking.

Gabriel Goa, Sekretaris II JarNas Anti TPPO.

News Feed