oleh

Aksi Grebek BLK BP2MI Dikritik, Pegiat PMI Saudi Tanggapi Tulisan Setyo

-Opini-80 views

Kita patut mendukung dan mengapresiasi langkah Kepala BP2MI Benny Rhamdani dalam menindak serta menggrebek tempat penampungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal. Hal ini merupakan amanat UU serta sebagai bentuk perlindungan dan pencegahan atas TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang), termasuk penempatan non prosudural.

Disisi lain dengan disahkannya UU nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia pada Oktober 2017, sebagai pengganti UU nomor 39 Tahun 2004 merupakan suatu kemajuan dalam beberapa aspek khususnya perlindungan dan penempatan.

Jadi kritikan yang dilontarkan saudara Satyo Purwanto selaku Direktur Eksekutif OIDP pada Jum’at (28/08/2020), saya menilai tidak tepat dan asal bunyi. Selain pernyataannya yang menunjukkan ketidakpahamannya atas permasalah, disisi lain UU nomor 39 Tahun 2004 dijadikan dasar rujukan. Padahal UU tersebut sudah tidak digunakan lagi, karena sudah diganti dan direvisi dengan terbitnya UU nomor 18 tahun 2017.

Jadi dalam menilai pernyataan Satyo tersebut ibarat makanan basi. Secara nalar, makanan yang sudah basi sebaiknya dibuang, bukan dimakan dan dikunyah lagi dalam mulut. Seperti halnya UU nomor 39 tahun 2004 sudah tidak berlaku lagi, tapi masih saja dipergunakan hanya untuk mengkritisi Pemerintah, yang tentunya akan menjadi lelucon.

Perihal biaya pelatihan, seharusnya kita bersyukur ada pihak luar yang bersedia mananggung biaya pelatihan PMI yang sebelumnya dibebankan kepada Pemerintah. Dengan begitu, biaya pelatihan yang sebelumnya ditanggung Pemerintah bisa dialokasi ke program produktif lainnya yang berkaitan dengan PMI.

Walaupun dibiayai pihak luar, pelatihan PMI tetap dibawah kendali Pemerintah.

Begitu juga mengenai KTKLN, sebaiknya saudara Satyo membaca UU nomor 18 tahun 2017, bukan UU nomor 39 tahun 2004 yang sudah tidak berlaku.

News Feed