oleh

Ketua Umum Badan Buruh Pemuda Pancasila Desak Keluarnya PP Tata Kelola Pelindungan ABK

-Naker-32 views

Tegal, Monasnews.com – Sebagai daerah bahari, Kabupaten Tegal berkepentingan dengan pengembangan potensi kelautan dan perikanan. Pengembangan potensi itu tentu tidak bisa dilepaskan dari Sumber Daya Manusia (SDM) di sektor perikanan seperti nelayan, dan keluarganya.

Keinginan keluarga nelayan untuk meningkatkan kesejahteraannya, bagi anak-anak nelayan dilakukan dengan cara mencari kesempatan kerja di luar negeri dengan menjadi Awak Buah Kapal (ABK) di kapal berbedera asing.

Karena itu, guna mengawal pelindungan ABK, Ketua Umum Badan Buruh & Pekerja Pemuda Pancasila, Jamaludin Suryahadikusuma menyerukan agar pemerintah segera melakukan percepatan keluarnya PP Pelindungan ABK di Kapal Berbedera Asing seperti yang sudah lebih dari 2 tahun diamanatkan dalam Pasal 4 Bab 64 UU No. 8 Tahun 2017.

“Kami mendesar agar pemerintah segera memberi penjelasan kenapa PP ini hingga 2 tahun lebih tidak diterbitkan. Keluarnya PP ini sangat ditunggu-tunggu oleh ABK, Manning agency dan stakeholder terkait karena bisa menjadi referensi dari carut-marutnya regulasi pemerintah dalam mengurus  ABK yang terjadi selama ini,” ujar Jamal ketika menjadi pembicara pada Forum Sosialisasi dan Edukasi Indikator Kerja Paksa dan Perdagangan Orang Kepada Awak Kapal Perikanan di Aula Kecamatan Kramat, Kab. Tegal, Rabu (19/8.2020).

Kegiatan yang diinisiasi oleh NGP PLAN Internasional bekerjasama dengan Disnaker Kab. Tegal ini menghadirkan narasumber selain Jamal yaitu Disnaker Kab. Tegal, Widyantoro, Destruktif Fishing Watch (DFW), Amirullah, dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab, Tegal, Khofifah.

Menurut Jamal, carut-marutnya kewenangan dalam pengelolaan ABK di sektor perikanan ini sudah berlangsung lama. Wajar jika hingga kini banyak masalah ditemui ABK baik dalam maupun di luar negeri seperti Kontrak Kerja yang tidak jelas, gaji yang tidak menentu, jam kerja, higenitas makanan dan kekerasan di kapal.

“Kasihan nasib ABK akibat masih belum jelasnya aturan yang melindungi ABK,” ujar Jamal yang pernah menjadi anggota Satgas TKI Terancam Hukuman Mati era Presiden SBY ini.

Dia menambahkan, dalam hal mencari peluang kerja, masyarakat masih banyak mendapatkan informasi kerja dari calo yang tidak bertanggung jawab. Hal ini terjadi karena kurangnya sosialsasi yang dilakukan pemerintah. Sisi lain yang disoroti Jamal yaitu perlunya peningkatan kompetensi dan ketrampilan bagi ABK.

Kepada peserta, Jamal juga mengangkat kasus Suprianto, ABK asal Tegal yang meninggal dunia di luar negeri dan belum mendapatkan hak-haknya. Dengan viralnya kasus Suprianto di dunia internasional maka pemerintah Taiwan mendapat sanksi kartu kuning dari dunia internasional karena banyak mengekploitasi ABK. Akibatnya, pada tahun 2017 banyak perubahan yang dilakukan oleh pemerintah Taiwan termasuk penetapan gaji minimal 450 USD bagi non pengalaman. Selain itu, juga penetapan untuk semua agen di Taiwan harus terdaftar di Dewan Perikanan Taiwan.

“Hikmah dari tragedi Suprianto ini membawa banyak perbaikan nasib bagi ABK yang bekerja di kapal-kapal Taiwan.  Namun sayangnya, di Indonesia sendiri masih belum memberikan aturan yang jelas soal pelindungan ABK,” pungkas Jamal. (Zul)

News Feed