oleh

Dari Diskusi Indonesia Labour Forum (ILF), Manning Agency Butuh Kepastian Hukum

-Nasional-11 views

Monasnews.com,  Jakarta – Pengusaha awak perkapalan (Manning Agency) membutuhkan adanya kepastian hukum terkait penempatan dan pelindungan Awak Kapal Perikanan ke luar negeri. Hal ini diperlukan karena hingga saat ini belum ada turunan Peraturan Pemerintah seperti yang diamanatkan dalam UU No. 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan PMI ke luar negeri.

“Kami apresiasi Badan Buruh & Pekerja Pemuda Pancasila yang dipimpin aktifis Buruh Migran Jamal pada hari ini melaunching program diskusi Tripartiti yang mempertemukan antara dunia usaha, pemerintah dan serikat pekerja terkait penempatan dan pelindungan ABK ke luar negeri,” ujar Del Agus Ketua Umum Indonesia Fisherman Manning Agents (IFMA) di Auditorium BP2MI, Jakarta, Rabu (12//8/2020).

Menurut Del, sebagai organisasi yang cukup lama berkecimpung dalam urusan penempatan ABK ke luar negeri di sektor perikanan, ketiadaan kepastian hukum ini benar-benar membuat bisnis ini tidak semakin tidak menentu. Karena baik Kemenhub mupun maupun Menaker harus mengakhiri carut-marut regulasi ini karena yang menjadi korbannya adalah manning agency.

“IFMA dorong Badan Buruh & Pekerja Pemuda Pancasila desak Peraturan Pemerintah agar segera menerbitkan PP Pelindungan ABK ini yang  saat ini sudah di ada di Sekreetariat Negara. Dengan adanya PP ini kita mengharapkan ada kejelasan pengaturan tentang tugas dan kewenang antar kementrian terkait,” harapnya.

Dalam launching Indonesia Labor Forum (ILF) bertema Sampai Kapan Kau Gantung Derita ABK ini Berakhir dibuka secara langsung sekaligus sebagai Keynote Speaker oleh Kepala BP2MI, Benny Rhamdani.

Selain itu, hadir juga sebagai narasumber, Plt. Dirjen Binapenta dan PKK, Aris Wahyudi, Pakar Hukum Tata Negara, Said Salahuddin, Asisten Deputi (Asdep) Keamanan dan Ketahanan Maritim Kemenko Marves Basilio Dias Araujo, Manning Agecy, Sekjen Apjati. Kausar, Organisasi Profesi seperti Badan Buruh & Pekerja Pemuda Pancasila (B2P3), Serikat Pekerja Perikanan Indonesia (SPPI), Garda BMI, Indonesian Fisherman Manning Agents,  ISMA dan aktivis buruh migran.

Ketua Umum Badan Buruh dan Pekerja Pemuda Pancasila Jamaludin Suryahadikusuma menyatakan forum ini akan digelar secara rutin melibatkan semua unsur Tripartit yang terlibat dalam tata kelola pekerja di sektor perikanan. Untuk tahap pertama pihaknya mengangkat masalah tata kelola ABK karena sudah terlalu lama ABK menjadi korban ketidakpastian aturan.

“Negara harus segera hadir mengatasi masalah tata kelola PMI ABK. Jangan hanya membuat langkah karitatif apalagi sekedar pencitraan ketika ada kasus kekerasan atau ada ABK menjadi korban,” ujar Jamal.

Menurut Jamal, ribuan ABK bekerja di berbagai kapal asing di seluruh dunia dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan ekonomi Indonesia. Namun pemerintah sampai saat ini belum mengambil nyata untuk memberikan perlindungan. Bahkan terkesan ada proses pembiaran sehingga masalah terus terjadi.

“Kita ingin semua pihak duduk bersama mengambil langkah besar untuk perbaikan tata kelola ABK dan pelindungan konstruktif bagi pekerja ABK,” ajak Jamal.

Masalah tata kelola Pekerja Migran Indonesia ABK (Anak Buah Kapal) menurut yang pernah menjadi Anggota TKI Terancam Hukuman Mati era Presiden SBY ini ibarat masalah menahun yang tak kunjung tuntas. Korban ABK yang meninggal maupun yang mengalami eksploitasi masih belum mereda, terakhir kasus PMI ABK di dalam freezer pendingin di Kapal berbendera China, Lu Huang Yuan Yu 117, yang ditemukan tewas dalam freezer di Batu Cula, Selat Philip, Batam (8/7/2020) lalu.

Rentetan masalah PMI ABK seolah menjadi masalah tanpa ujung penyelesaian. Padahal sektor PMI ABK merupakan sektor potensial karena dapat membantu menyerap tenaga kerja bahkan ketika krisis ekonomi tengah melanda dunia. Meskipun sektor ini membutuhkan penataan menyeluruh, dari hulu-hilir terutama dalam menghadirkan pelindungan dan pencegahan potensi eksploitasi.

“Peran semua pihak dibutuhkan, baik NGO, pelaku usaha (manning agency) dan juga pemerintah untuk bersama-sama memperbaiki kebijakan fundamental pembenahan tata kelola PMI ABKl” papar Jamal. (Zul)

News Feed