oleh

Kupas Tuntas Masalah ABK, SPPI Luncurkan Forum Indonesia Seaman Club (ISC)

Cirebon, Monasnews.com – Nasib Awak Buah Kapal (ABK) Perikanan Indonesia yang bekerja di kapal berbendera asing masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemangku kepentingan baik pemerintah, pelaku usaha, maupun serikat pekerja. Ujung persoalan nasib ABK ini yaitu perlunya segera pada perbaikan skema tata kelola penempatan ABK pada kapal perikanan asing.

Karena itu, guna mendorong pemerintah untuk membenahi tata kelola penempatan ABK, Serikat Pekerja Perikanan Indonesia (SPPI) meluncurkan Forum Indonesia Seaman Club (ISC) yang mempertemukan stake holder terkait mulai dari pemerintah dan manning agency. Kegiatan yang digelar di kampus Samudera Nusantara di desa Banjarwangun, Kec. Wundu, Cirebon ini bertema “Diskusi Menuju Perbaikan Tata Kelola ABK Perikanan Indonesia” dan menghadirkan Direktur Penyiapan Penempatan BP2MI, Ahnas, Asdep Keamanan dan Ketahanan Maritim, Kemenkomarves,Capt. Sudiono, Direktur KAPEL  Ditjen Hubla, Kemenhub, Goenaryo, Direktur KAPI, DJPT Kementrian Kelautan & Perikanan, dan Eko Darwanto, Dewan Pengawasn BPJS Ketenagakerjaan.

Diskusi yang dimoderatori Mantan Tenaga Profesional BNP2TKI, Hendra Setiawan ini juga menghadirkan Ketua Umum IFMA, Del Agus, Direktur Manning Agency, dan jajaran DPP SPPI.

“Forum Indonesia Seaman Club (ISC) ini diharapkan bisa mempertemukan semua stake holder yang berkomitmen untuk memperbaiki tata kelola penempatan dan perlindungan ABK yang bekerja di kapal berbendera asing. Melalui forum ini kami mengharapkan pemerintah tidak reaktif tetapi solutif terhadap permasalahan yang dialalmi ABK  Indonesia,” ujar Ilyas membuka Diskusi ISC di Cirebon, Senen (13/7/2020).

Menurut Ilyas, Forum ISC ini digelar lantaran masih adanya tumpang-tindih kewenangan antar Kementrian dan Lembaga yang mengurus ABK. Nah, ketika ada musibah ABK seperti Kematian ABK di Kapal China, pemerintah baru repot dan saling lempar tangan.

Dia menuturkan, permasalahan ABK bermuara dari peliknya pada skema perekrutan. Pada perekrutan tersebut, umumnya perekrut hanya berorientasikan pada bisnis semata sehingga, banyak yang ABK pada dasarnya tidak memiliki latar-belakang sebagai pelaut justru terekrut.

Senada dengan Ilyas, Direktur P2 BP2MI, Ahnas menambahkan, carut-marut persoalan ABK di Kapal Perikanan Berbedera Asing ini diharapkan agar segera berakhir dengan keluar Peraturan Pemerintah. Dengan keluarnya PP ini diharapkan akan menjelaskan tupoksi masing-masing kementrian dan lembaga yang mengurus soal ABK.

“Kami mengajak peran serta Manning Agency dan SPPI untuk mendorong percepatan agar PP ini segera ditandatangani Presiden Jokowi,” pungkas Ahnas. (Zul)

News Feed