oleh

Eksistensi Masyarakat Jakarta Dalam Kehidupan New Normal

-Opini-91 views

Oleh: Drs. Taufan Bakri, M.Si,

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta

Pendahuluan

Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia selama tiga bulan terakhir telah membawa dampak signifikansi penting terhadap berbagai sektor kehidupan masyarakat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan masyarakat telah sibuk dengan upaya menyelesaikan pandemi Covid-19 yang telah berdampak ke seluruh aspek kehidupan masyarakat, baik dalam bidang sosial ekonomi, keagamaan, politik dan kebudayaan.

Dengan dikeluarkanya instruksi mengenai “New Normal” yang dianggap sebagai salah satu langkah dalam menghadapi Covid-19, tampaknya juga akan berpengaruh terhadap eksistensi masyarakat dalam kehidupan “New Normal”, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan guna pencegahan Covid-19.

Pertimbangan penerapan kebijakan new normal yang dilakukan pemerintah Indonesia merujuk pada perhitungan epidemiologi seperti jumlah atau tingkat reproduksi virus. Jika sebuah daerah jumlah reproduksi virusnya (R0) kurang dari 1, maka dapat menerapkan kebijakan new normal. Pertimbangan lainnya adalah dengan mengukur tingkat perkembangan penyakit, pengendalian virus, dan kapasitas pelayanan kesehatan. Di level regional, pemerintah daerah diperkenankan menerapkan kebijakan new normal apabila daerah tersebut berada pada tingkat moderat atau sedang.

Tahapan menuju new normal harus betul-betul berbasis pertimbangan ilmiah, dikalkulasi berdasarkan basis epidemiologis, serta mempertimbangkan kesiapan manajemen daerah dalam pengawasan wabah. Selain menyiapkan aparaturnya, negara, dalam hal ini pemerintah pusat dan daerah, pada saat yang sama juga harus mempersiapkan publik agar siap menjalani kenormalan baru di tengah pandemi ini. Semua skenario kemungkinan mesti disiapkan supaya masyarakat tidak tergagap-gagap dan salah menangkap hakikat new normal. Kolaborasi manis antara negara dan masyarakat ini yang akan menjadi kunci sukses tahapan new normal. Ketika keseriusan, konsistensi, dan ketegasan pemerintah bertemu dengan kepa- tuhan dan kedisiplinan publik menjalankan protokol kesehatan, pada saat itulah kita bisa benar-benar merasakan sebuah kehidupan normal yang baru, bahkan ketika pandemi ini sudah berakhir

Pola Kehidupan Masyarakat

  1. Sosial Ekonomi

Sebelum kebijakan new normal ini benar-benar diterapkan, dalam perspektif formulasi kebijakan, pemerintah harus memperhatikan beberapa hal krusial. Pertama adalah penetapan objektif yang hendak dicapai. Objektif merupakan alasan dasar mengapa sebuah kebijakan dikeluarkan. Secara eksplisit, penerapan kebijakan new normal ini memiliki relevansi kuat dengan upaya pemerintah untuk menggerakkan sektor perekonomian nasional yang laju pertumbuhannya di kuartal pertama 2020 hanya berada pada level 2,97%.

Secara ekonomi, tentu sangat tidak mungkin jika negara (dalam jangka waktu yang tidak pasti) terus dituntut untuk memberikan bantuan sosial kepada masyarakat terdampak pandemi. Sementara kebijakan pembatasan sosial tentu berpengaruh pada tingkat produksi dan pendapatan masyarakat maupun negara. Jika kondisi ini terus berlanjut, maka stabilitas ekonomi dan politik menjadi taruhannya. Secara sosial-budaya situasi ini pun telah berdampak pada meningkatnya tindak kriminal. Hingga menggerus tingkat sensitiftas dan kohesivitas sosial. Kultur trust masyarakat semakin menurun, baik secara vertikal (kepada pemerintah) maupun secara horizontal (antara warga). Jika terus dibiarkan, maka potensi terjadinya social-chaos dalam skala besar tak dapat dihindarkan.

b.       Sosial Keagamaan

Indonesia bukanlah negara agama. Bukan pula negara sekuler. Tetapi agama telah dan akan selalu menjadi bagian tak terpisahkan dari seluruh dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Maka dari sinilah, perlu kiranya kita menggunakan spirit agama sebagai langkah alternatif menangani pandemi.

Sejak muncul kebijakan social distancing, peran agama seolah ‘ter (di) lupakan’. Berbagai praktik keberagamaan justru kontra-profuktif. Bahkan dalam banyak kasus menjadi media penyebaran virus. Akibatnya, tidak sedikit dari institusi keagamaan yang justru harus ditutup dari berbagai aktifitas. Terutama melibatkan massa dalam jumlah besar. Situasi ini turut menambah suasana kepanikan.

untuk itulah, spirit agama sebagai faktor penggerak perubahan sosial harus kembali ‘digerakkan’. Agama dalam situasi masyarakat yang panik, harus kembali diposisikan sebagai katalisator gerakan perubahan. Caranya dengan kembali mengoptimalkan fungsi berbagai institusi agama sebagai agen pendidik (pemberi pengetahuan) sekaligus pengontrol masyarakat. Sehingga institusi agama dapat kembali membangun kultur trust masyarakat. Caranya dengan menciptakan suasana sama-sama belajar (bukan menggurui) atas sesuatu yang baru, yaitu Covid-19. Tidak hanya menggali informasi dari sisi teks suci (dalil naqli),  tetapi  juga  merefleksikan  realitas  yang  sedang terjadi (dalil aqli). Sehingga muncul pemahaman bersama untuk selanjutnya diaplikasikan menjadi tindakan nyata.

Jika pola tersebut dapat diwujudkan, maka di tengah situasi yang penuh kepanikan, kebosanan dan ketidakpastian akibat pandemi, maka gerakan berbasis keagamaan dapat menjadi  alternatif  dalam  menyambut new  normal dengan penuh optimisme. Meski terminologi new normal ini pun lahir dari konteks (krisis) ekonomi, tetapi orientasi di masa pandemi ini bisa digerakkan ke arah yang lebih komprehensif, termasuk dimensi keagamaan. Menjadikan agama sebagai katalisator gerakan, bukan berarti kembali membuka (tanpa mempertimbangkan protokol kesehatan) tetapi menggerakan kembali spirit agama untuk proses pembelajaran menyikapi pandemi.

Dengan kata lain, kini saatnya tempat ibadah atau institusi keagamaan lainnya, harus difungsikan sebagai ruang pembelajaran sekaligus kontrol pelaksanaan new normal. Para pemuka agama harus diberikan bekal terlebih dahulu tentang protokol standar kesehatan. Setelah itu, merekalah nantinya yang akan menjadi agen dalam menciptakan ruang dan habitus baru bagi kehidupan masyarakat.

Sehingga, agama dapat menjadi garda terdepan menyambut new normal. Sebuah kondisi yang harus dimaknai bukan semata sebagai hal yang sama sekali baru, tetapi upaya kontekstualisasi atas tradisi lama yang baik (menjaga kebersihan, kesucian, kebersamaan, dan kemaslahatan bersama), yang sempat terlupakan, dalam kondisi kekinian.

c.       Sosial Politik

 Pandemi Covid-19 membawa dampak terhadap krisis politik adalah suatu keadaan negara yang mengalami instabilitas di dalamnya. Krisis politik berlaku karena hilangnya kepercayaan masyarakat atau anggota partai terhadap pemimpin.

Selain itu hal mendasar yang menyebabkan krisis politik dalam suatu negara adalah keamanan dan kestabilan ekonominya. Krisis politik juga dapat disebabkan oleh beberapa faktor lain yaitu seperti perbedaan ideologi politik, faktor biologi, faktor budaya, potensi politik (strategis), ekonomi (sumber) dan adanya kesenjangan sosio ekonomi yang tinggi (Shukri dan Youssuf, 2003:178).

Ini terlihat dalam teori bahwa sangat jelas awal dari krisis politik adalah tidak stabilnya ekonomi akan memiliki buntut panjang.

Dari krisis ekonomi hingga krisis keamanan tersebut akan berakhir pada krisis politik. isu-isu  mengenai  ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dalam menyelesaikan virus corona ini berpotensi menjadi Snow Ball Effect yang akan di politisasi oleh oknum-oknum yang ingin menjatuhkan pemerintah.

Maka dari itu ini peran saling membantu antara masyarakat, oposisi dan pemerintah dalam menghadapi ujian ini sangat diperlukan. Jangan sampai krisis politik ini menjadi hal nyata karena biaya negara dan energi negara sangat terkuras jika krisis politik ini sampai terjadi.

d.       Sosial Budaya

Pendemi Covid-19 menguatkan solidaritas masyarakat Indonesia di tengah krisis seperti saat ini tak terlepas dari budaya gotong royong sebagai modal sosial. Modal sosial dapat diartikan sebagai sumber daya berupa norma dan nilai yang dimiliki oleh masyarakat untuk memfasilitasi dan membangun kerja sama melalui jaringan interaksi dan komunikasil

Pendemi Covid-19 membatasi berbagai aktivitas manusia di luar rumah merupakan momentum untuk mendekatkan diri dengan keluarga. Terlebih bagi keluarga yang tinggal di perkotaan dengan segala kesibukannya mulai dari pagi hingga malam hari.

Kuatnya solidaritas masyarakat Indonesia sejalan dengan Legatum Prosperity Index pada 2019 memosisikan Indonesia di posisi kelima dari 167 negara dalam kategori modal sosial. Kategori ini mengukur kemampuan personal dan hubungan sosial, nilai-nilai sosial, dan partisipasi masyarakat sebagai warga negara.

Demikian halnya dengan survei World Giving Index 2018 yang dilakukan oleh Charities Aid Foundation. Survei tersebut menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara paling dermawan di dunia dengan skor mencapai 59 persen, diukur dari pertolongan kepada orang asing yang membutuhkan, mendonasikan uang, dan kesediaan jadi sukarelawan.

Penutup

Pemerintah menerapkan New Normal ini memiliki semangat agar perputaran ekonomi khususnya dalam sektor UMKM dapat kembali pulih. Namun demikian pemerintah harus tetap mengedepankan sektor protokoler kesehatan tidak semua serba untuk pemulihan ekonomi.

Prinsip utama dariadanya regulasi new normal yang akan diterapkan yakni adaptasi dengan pola hidup yang akan menuntun pada terciptanya kehidupan sosial dan perilaku baru masyarakat sampai Vaksin Covid-19 ditemukan. Kemudian lebih selanjutnya implementasi kebijakan new normal akan dikawal dengan penerapan protokol-ptotokol kesehatan secara ketat.

Penerapan New Normal adalah merupakan suatu perubahan sikap dan prilaku dalam menerapkan kelaziman sesuai dengan protokol kesehatan yang intinya adalah Pakai Masker, Jaga Jarak, Hindari Kerumunan dan Cuci Tangan. Dari keempat kelaziman itu Cuci Tangan adalah adalah kelaziman yang paling yang tidak ada bedanya atau merupakan budaya yang sudah terbiasa di tengah masyarakat.

_______________

Dipresentasikan pada Webinar Kesbangpol DKI Jakarta pada Jumat (26/6/2020).

 

News Feed