oleh

Paska RI-Tiongkok Lakukan Webinar, Ketua Buruh Pemuda Pancasila Beri Komentar Kritis

Jakarta, Monasnews.com – Setelah selama sepekan Ketua Umum Badan Buruh dan Pekerja Pemuda Pancasila, Jamaludin Suryahadikusuma memberikan komentar kritis di media mainstream terkait abainya peran negara dalam memberikan perlindungan terhadap  Awak Buah Kapal (ABK) Indonesia yang bekerja di kapal bendera Tiongkok, pemerintah Indonesia akhirnya menyikapi hal itu dengan mengadakan webinar dengan pemerintah Tiongkok terkait perlindungan ABK.

Komentar kritis Jamal yang banyak dikutip media itu terjadi paska ABK Indonesia yang meninggal dibuang ke laut oleh majikannya. Sontak kejadian itu banyak menimbulkan komentar termasuk dari Ormas Badan Buruh dan Pekerja Pemuda Pancasila.

Meski belum terlambat untuk memberikan perlindungan, Jamal yang akrab dipanggil Bung Jamal ini juga mengapresiasi pemerintah Indonesia yang telah melakukan diplomasi secara virtual dengan pemerintah Cina.

“Kami mengapresiasi Kementerian Luar Negeri Indonesia yang telah melakukan diplomasi virtual dengan Pejabat Luar Negeri Cina yang membahas tentang perlindungan hukum terhadap ABK Indonesia di kapal bendera cina dan tata kelolanya,” kata Jamal, Senen (22/6).

Jamal berharap setelah pertemuan itu ada implementasi yang akan dilakukan kementerian teknis mengingat kejadian yang terjadi ini sudah sangat darurat dan membutuhkan penanganan yang extra ordinary.

“Dalam hal ini harus segera dilakukan dalam bentuk MoU atau apapun lah itu sebagai jaminan perlindungan atau kepastian hukum bagi ABK kita yang bekerja di kapal berbendera Cina.” Tambah jamal.

Menurutnya selama ini banyak kejadian-kejadian mulai tahun 2012 ketika zaman Moh. Jumhur Hidayat sebagai BNP2TKI, kemudian kasus para pekerja yang bekerja di PT Karltigo. Hal ini menurut Jamal tidak ada instrument hukum. Kekosongan regulasi perlindungan ABK itulah yang kemudian dibuat oleh Jumhur sebagai payung perlindungan hukum ABK.

“Peraturan yang dibuat Jumhur itupun kemudian tidak diakui dan keluarlah peraturan  dari menteri perhubungan No. 84 Tahun 2013 soal perlindungan ABK. Kemenaker juga memiliki regulasi tentang tata kelola ABK. Di sini publik melihat sesama pemerintah seperti rebutan kewenangan. Kemudian tahun 2015 muncul kasus yang diangkat oleh Tempo tentang ABK yang bekerja di kapal Taiwan dan sekarang di tahun 2020 ramai lagi dengan kasus pelarungan oleh kapal berbendera Cina,” kata Jamal yang pernah menjadi Mantan Staf Khusus TKI Terancam Hukuman Mati Era Presiden SBY iniUngkap Jamal.

Jamal mendorong agar pemerintah Indonesia menindaklanjuti hasil pertemuan virtual itu dengan pemerintah melakukan perbaikan mulai dari hulu ke hilir.

“Artinya pemerintah Indonesia harus membangun tata kelola di dalam negeri dan itu harus bisa menjadi bergaining kepada pemerintah cina karena jangan sampai kita mendorong pemerintah Cina untuk memberikan perlindungan dengan membuat instrumen perlindungan tetapi kita sendiri tidak membuat.” imbuh Jamal.

Ia berharap rancangan pemerintah ini agar segera diwujudkan sebagai payung hukum di dalam negeri. “Harus diingat bahwa dengan adanya peraturan di dalam negeri, sebaik apapun itu tidak bisa menjamin ABK Indonesia di kapal Cina. Karena yang bisa melindungi kejadian kejadian kekerasan di atas kapal, standar layak kerja di atas kapal Cina, yang melindungi ya pemerintah Cina, bukan aturan di dalam negeri. Kalau aturan didalam negeri itu mulai pembekalan dan standar kompetensi itu dalam rangka pemerintah membangun bargaining dengan pemerintah Cina untuk menentukan hak-hak teman-teman ABK mulai dari standar perjanjian kerja termasuk juga masalah gaji karena ini sangat berbeda dengan negara lain contohnya Filipina dan Vietnam.” tegas Jamal.

Ia mencontohkan, Pemerintah Filipina dan Vietnam menetapkan standar gaji yang jelas. “You ambil tenaga kerja dari kita, you berani bayar berapa? Nah, karena pemerintah Indonesia tidak menetapkan standar gaji, ya akhirnya diserahkan ke pasar. Ada yang 300 USD bahkan ada yang di bawah itu sampai 200 USD. Disinilah peran pemerintah kalau pemerintah menganggap ini penting, karena ini menyangkut kemanusiaan,” tambah Jamal.

Jamal melihat Indonesia dan Cina saling membutuhkan dan menurutnya kerja sama kedua negara ini sudah dibangun lama, 70 tahun.

“Kita sudah lama membangun kerja sama dengan pemerintah Cina. Tahun 50an dan kemudian sempat berhenti 65 karena ada peristiwa G-30-S/PKI dan 2015 penandatangan 8 MoU di antaranya terkait dengan Infrastruktur, Ekonomi dan lain-lain serta disaksikan oleh kedua negara. Artinya bahwa keduanya saling membutuhkan termasuk di sektor perikanan ini. Perikanan Cina saat ini nomor 1 di dunia. Tanpa ditopang oleh ABK Indonesia di dalam ribuan kapal ikan Cina apakah bisa berjalan? Artinya harus seimbang gitu loh, equal. Termasuk barang Cina yang bisa masuk ke Indonesia, kita berharap barang kita juga masuk di Cina,” Beber Jamal.

Menurut Jamal, pemerintah harus memberikan jaminan perlindungan kepada para ABK Indonesia di luar negeri, termasuk para TKI yang bekerja di sektor pabrik di Cina.

“Faktanya di Cina sendiri juga banyak yang bekerja di sektor pabrik. Saya sering juga mendengar keluhan teman-teman yang tidak bisa pulang dari Cina. Kita sendiri memberikan perlindungan kepada pekerja Cina di Indonesia, tapi please tenaga kerja Indonesia juga berikan perlindungan. Jangan seakan-akan kita seperti di bawah mereka gitu.” Kata Jamal.

Jamal berharap negara harus hadir karena ini masalah kemanusiaan. “Kita harus memastikan bahwa negara yang nomor satu itu harus hadir. Ingat, negara itu nomor satu, bukan swasta. Karena yang punya peranan penting itu pemerintah. Pertama membangaun sistem dalam lokal dan kedua membangun bargaining dengan pemerintah Cina. Buktikan pemerintah dengan political will mau membela warga negaranya,” pungkas Jamal. (Zul)

News Feed