oleh

Pancasila Haluan Negara; Operasionalnya ada di UUD 1945 (Bukan Pancasila Mencari Haluan)

-Nasional-11 views

Kesbang.com | Konstitusi kita menjamin setiap orang bebas mengemukakan pendapatnya baik lisan maupun tulisan, yang diatur dengan Undang-Undang. Artinya setiap kita membicarakan sesuatu yang menyangkut ranah publik, kita harus memperhatikan dampaknya terhadap peningkatan kapasitas intelektual masyarakat, bukan sebaliknya pendapat kita membuat gaduh dan bingung masyarakat. Itulah sebabnya dalam berpendapat diperlukan kemampuan untuk memahami suatu objek pembicaraan yang akan disampaikan ke publik, apalagi kemudian yang akan kita sampaikan diajukan sebagai bentuk kebijakan.

Terkait dengan kebijakan tersebut, akhir-akhir ini santer perbincangan di media sosial terkait terbitnya RUU Haluan Idiologi Pancasila ( HIP ). Setidaknya muncul berbagai pandangan baik yang pro maupun kontra yang disampaikan dengan argumen masing-masing sesuai pikirannya dan bahkan kepentingannya, karena faktor munculnya pengusulan RUU HIP tersebut. Namun saya tidak ingin terlalu masuk ke ranah pertentangan pendapat, melainkan saya mencoba mendudukkan masalah secara objektif sesuai dengan objek yang diperbincangkan. Seperti dalam tulisan saya sebelumnya, saya selalu mengajak kita belajar menjadi Orang Indonesia, sehingga kita bisa memahami pokok masalah terkait Pancasila.

Kembali pada tematik pokok bahasan kali ini, kita harus kembali pada pemahaman harfiah dulu, sehingga nyambung pola pikirnya. Misal, istilah Haluan (red: silahkan buka kamus BI), konklusinya pemaknaan Haluan adalah “ujung” dari subjek yang mencari arah, tujuan atau pedoman/acuan yang membimbing. Jika kita kaitkan dengan negara (yang di dalamnya ada bangsa sebagai WNI, ada aturan atau regulasi yang menuntun sikap ( moral berbangsa ) dalam wadah NKRI. Dari semua makna harfiah tersebut, maka Negara dalam perjalanannya setelah merdeka, bersatu, berdaulaut, haluannya Pancasila ( alenia ke IV ) pembukaan UUD 1945.

Pertanyaannya, apakah Idieologi Pancasila masih memiliki Haluan ? Di sinilah titik masalah yang saya ingin ajak para pembaca berpikir filsafat ( memaknai kebenarannya ). Kita sudah sepakat sebutan Pancasila berasal dari pidato Bung Karno, dan kita juga sepakat setiap tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya sebutan Pancasila dan kita juga sudah sepakat 5 ( lima ) sila dari Pancasila ada di pembukaan UUD 1945. Dengan demikian terjawab sudah bahwa Pancasila Haluan Negara, sehingga kurang tepat jika kita sudah merdeka masih membuka celah agar Pancasila (dicarikan lagi haluannya), justru konstruksi berpikir demikian seolah-olah pancasila masih mencari bentuknya, jika kita memaksakan istilah ” HIP ” maka cenderung menurunkan derajat “makna terdepan” dari idiologi Pancasila sebagai acuan/pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Apalagi, jika dirancang ” deskripsi baru” dalam sebuah tingkatan Undang-undang (padahal posisi derajat Pancasila merupakan sumber nilai dari segala sumber hukum ) yang tentu menjadi “ujung semua pertimbangan subjek hukum”. Kondisi ini sekaligus menggambarkan secara utuh Pancasila sudah final menjadi konsensus nilai dasar.

Kemudian jika ada pertanyaan, bagaimana agar nilai-nilai Pancasila bisa dipahami setiap WNI ? Pancasila sebagai “nilai dasar” sudah diuraikan bentuk “operasionalnya dalam pasal-pasal UUD 1945”. Justru kalau mau diatur penguatannya, maka yang perlu dibuat deskripsinya adalah implementasi dari maksud pasal per pasal UUD 1945, yakni dengan menyesuaikan kondisi kekinian. Misal UU Pemilu, acuannya adalah dari Pasal 22 E UUD 1945, dalam hal mana acuan pasal tersebut sebagai bentuk operasional dari nilai dasar dari sila ke 4 dari Pancasila (kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan), dan juga saling mengkait dengan pasal lainnya seperti masalah HAM (diantaranya, Hak untuk mengemukakan pendapat), karena pemilu maka core bisnisnya Hak Pilih WNI.

Konkretnya dari makna contoh di atas tergambar bahwa setiap sila dari 5 Sila Pancasila itu telah secara operasional tertuang dalam UUD 1945, jangan lagi kita mengaturnya dengan uraian baru, tapi turunan dari pasal UUD 1945 itulah yang penting dibuat , yaitu bagaimana implementasi nilai, sehingga Pancasila menjadi way of life dalam konsep berpikir “berbangsa dan bernegara”.

Dari konstruksi analog berpikir di atas, kita akan melihat bahwa Pancasila adalah Haluan negara, bukan justru seolah-olah Pancasila sedang mencari haluannya ( istilah “H I P”).

Demikan uraian singkat terkait makna “Haluan” dan “nilai Pancasila” yang sudah final di Pembukaan UUD 1945, semoga pendapat ini dapat menjadi renungan kita bersama, agar mau belajar menjadi orang Indonesia ( BeMOI ). (Ltf)

(Penulis : Bangun Sitohang, fungsionaris MPN Pemuda Pancasila Bid.Idiologi, Politik dan Pemerintahan/Ketua BeMOI.)

News Feed