oleh

Pelanggar PSBB Sudah Kayak Tahanan Koruptor Pake Rompi Oranye

-Nasional-9 views

JAKARTA – Pelanggar Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di  DKI Jakarta sudah mulai diberikan sanksi. Tapi masih berupa hukuman sosial.
Misalnya, dipakein rompi oranye mirip tahanan koruptor. Ada yang disuruh nyanyi lagu kebangsaan, nyapu jalanan, hingga mungutin sampah di trotoar.

Misalnya di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Warga yang kedapatan melanggar PSBB, seperti   tidak pakai masker, diminta menyanyi lagu nasional. Hal tersebut terungkap dari video yang disebarkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta.

Petugas Satpol PP Kecamatan Cempaka Putih meminta seorang pemuda menyanyikan lagu nasional karena tak memakai masker. Seorang pelanggar malu-malu saat diminta nyanyi lagu nasional Bagimu Negeri.
“Malu Pak, maluuu,” ujar pemuda ini disaksikan Satpol PP dan petugas TNI dan Polri serta masyarakat sekitar yang mengabadikan momen unik lewat smartphone mereka.

Bagi yang enggan nyanyi lagu nasional dan malas-malasan saat disuruh, para pelanggar diminta untuk  push up  beberapa kali.
Pelanggar PSBB di Kawasan Cempaka Putih kebanyakan tak memakai masker, tidak membawa KTP, dan berkerumun.

“Para pelanggar PSBB nyanyi Indonesia Raya dan Bagimu Negeri,” kata Kepala Satpol PP Kecamatan Cempaka Putih, Aries Cahyadi.
Disebutkannya, sanksi nyanyi lagu nasional dan push up dilakukan karena Satpol PP Cempaka Putih belum selesai mempersiapkan rompi oranye untuk kerja sosial seperti tertuang dalam Pergub 41 Tahun 2020 tentang sanksi pelanggar PSBB.

Di Tanah Abang, Kepala Seksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP Jakarta Pusat, Gatra Pratama Putra menyebutkan, pada Rabu (13/5), ada 21 orang pelanggar PSBB. Sebanyak enam orang diberikan sanksi kerja sosial karena tidak membawa masker, tidak membawa KTP, dan berkerumun lebih dari lima orang.

Para pelanggar kemudian diminta memakai rompi oranye tanpa lengan, dengan tulisan di belakang punggung ‘Pelanggar PSBB’ serta tanda silang. Pelanggar diberi plastik dan mungutin sampah yang tercecer di atas trotoar kawasan Tanah Abang. Selain enam orang yang diberi sanksi kerja sosial, ada 15 orang yang diberikan teguran tertulis.

Sebelumnya, sejak penerapan PSBB 10 April lalu, pelanggar hanya diberi teguran dan surat pernyataan. Tapi mulai Rabu (13/5) mulai diberikan sanksi sosial. Sedangkan sanksi denda Rp 100 ribu hingga Rp 250 ribu akan diberlakukan pekan depan.

Bersihkan WC Umum

Belum semua wilayah di Jakarta menerapkan sanksi sosial bagi pelanggar PSBB. Misalnya, di kawasan Jakarta Barat. Kepala Satpol PP Jakarta Barat, Tamo Sijabat mengatakan, pihaknya sedang mempersiapkan peralatan bagi pelanggar PSBB.

“Rencana sanksinya  mulai menyapu jalan hingga membersihkan WC umum,’’ kata Tamo Sijabat.
Peralatan yang dipersiapkan,  lanjutnya,  rompi oranye khusus pelanggar, alat kebersihan, dan beberapa kaleng cat untuk mengecat trotoar. Per kecamatan akan disediakan 50 rompi pelanggar PSBB. Pengadaan rompi tersebut disesuaikan dengan standar protokol kesehatan Covid-19. Rompi-rompi itu akan disemprot cairan disinfektan sebelum dipakai bergantian.

Satpol PP Jakarta Barat masih berkoordinasi dengan camat dan lurah untuk menentukan di titik mana saja yang ramai dan kerap terjadi pelanggaran PSBB.

Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2020 tentang Sanksi Bagi Pelanggar PSBB. Sanksi-sanksi yang akan dikenakan kepada pelanggar mulai dari teguran tertulis, kerja sosial, hingga denda berbayar. Salah satu pelanggaran yang memuat ketiga sanksi itu dalam satu pasal adalah pelanggaran tidak menggunakan masker saat di tempat umum.

Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban menggunakan masker di luar rumah pada tempat umum atau fasilitas umum selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB dikenakan sanksi: a. administratif teguran tertulis; b. kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum dengan mengenakan rompi, atau c. denda administratif paling sedikit Rp 100 ribu dan paling banyak Rp 250 ribu. Begitu bunyi  Pasal 4 dalam  Pergub 41 Tahun 2020.

Bagikan Masker Gratis

Agar para warga tak kena sanksi sosial PSBB, sejumlah lurah membagikan masker gratis kepada warganya.
Misalnya, Lurah Rorotan, Cilincing, Jakarta Timur, Idham Mugabe menyebar 1.090 masker kain gratis untuk warganya.

“Kita salurkan masker kain kepada warga yang membutuhkan. Warga datang langsung ke Kelurahan Rorotan dan menunjukan KTP kepada petugas untuk pencatatan. Nanti per orang akan menerima dua masker kain,” kata Idham.
Pihaknya telah menyosialisasikan penerapan sanksi PSBB dan pembagian masker gratis dengan memasang spanduk-spanduk di kelurahan Rorotan.  “Agar terhindar dari Covid-19 dan sanksi PSBB. Saya harap warga Rorotan mematuhi aturan,” imbaunya.

190 Perusahaan Ditutup

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta menyegel 190 perusahaan di wilayah DKI Jakarta untuk sementara. Penyegelan dilakukan karena terbukti tetap beroperasi. Padahal bukan perusahaan yang dikecualikan dalam aturan PSBB.

“Ada 190 perusahaan atau tempat kerja yang tidak dikecualikan, namun tetap melakukan kegiatan usahanya. Kita telah lakukan penghentian sementara kegiatannya,” ujar Kepala Disnakertrans DKI Jakarta, Andri Yansyah.
Andri merinci, sebanyak 32 perusahaan pelanggar berlokasi di Jakarta Pusat, 47 di Jakarta Barat, 37 di Jakarta Utara, 25 di Jakarta Timur, dan 49 di Jakarta Selatan.

Selain perusahaan yang disegel sementara, ada 287 perusahaan yang tetap beroperasi karena mendapat izin operasional dan mobilitas kegiatan industri (IOMKI) dari Kementerian Perindustrian.
‘’Meski mendapatkan IOMKI, 287 perusahaan tetap dianggap melanggar PSBB karena tak menerapkan protokol pencegahan Covid-19. Perusahaan jenis ini diberi peringatan dan pembinaan,” paparnya.

Kemudian, lanjut Andri, ada 668 perusahaan yang masuk kategori dikecualikan dalam PSBB dan boleh beroperasi, namun diberi peringatan dan pembinaan. Mereka masuk dalam kategori pelanggar karena belum melaksanakan seluruh protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Berdasarkan Pergub Nomor 33 Tahun 2020 tentang PSBB, dalam penanganan Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta, hanya ada 11 sektor yang diperbolehkan beroperasi.  Yakni kesehatan, pangan,   energi, komunikasi, keuangan dan perbankan, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, dan sektor kebutuhan sehari-hari.

(SUMBER : Pewartasatu.com)

News Feed