oleh

Buntut Rencana Kedatangan 500 TKA di Sultra, Jari Sultra Meminta Presiden Copot Menakertrans

-Nasional-10 views

monasnews.com – Masuknya 500 TKA Asal Tiongkok ke salah satu perusahaan pemurnian nikel (smelter) PT VDNI (Virtue Dragon Nickel Industry) di Morosi, Kabupaten Konawe membuat banyak pihak angkat bicara dan naik pitam.
Mulai dari Gubernur Sulawesi Tenggara yang secara tegas menolak kedatangan para TKI asal Tiongkok tersebut.

“ Walaupun kedatangan TKA sudah mendapatkan persetujuan dan merupakan kebijakan dari pemerintah pusat, serta sudah sesuai dengan mekanisme Protokol Covid-19, namun psikologi masyarakat Sultra tidak ingin menerima kedatangan TKA tersebut,” Ujar Gubernur Sultra Ali Mazi.

Selain itu, Wakil Ketua DPRD Sultra Muhammad Endang juga secara tegas menolak kedatangan para TKA asal Tiongkok tersebut. Politisi Partai Demokrat yang sekaligus Ketua DPD Partai Demokrat Sultra siap membuat pernyataan secara resmi yang ditandatangani oleh Forkopimda dan Gubernur Sultra sebagai dasar untuk meminta presiden membatalkan kebijakan datangnya TKA tersebut.

“DPRD secepatnya akan menggelar sidang paripurna sebagai dasar untuk bersurat ke Presiden Jokowi agar meninjau kembali rencana kebijakan izin kedatangan 500 TKA tersebut .Ketua Harian JARI (Jaringan Indonesia) Sultra Muhammad Fajar Hasan yang ditemui oleh tim Investigasi Merah Putih News juga angkat bicara mengenai hal ini.

“ Masuknya TKA asal Tiongkok ini, hanya akan membuat gaduh protokol penanganan Covid-19 di Sultra, walaupun pemerintah memberlakukan PSBB, larangan mudik, namun membiarkan TKA asal Tiongkok masuk sama halnya mengobrak-abrik sistem keamanan Covid-19 di Daerah. Ujar mantan Ketua Lembaga di Salah Satu Universitas Terbesar di Sultra.

Menurutnya hal ini bermula dari dikeluarkannya Rencana Penempatan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) oleh Kemenakertrans (Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi).

Dalam mengeluarkan RPTKA banyak hal yang harus dipenuhi sesuai dengan Perpres No. 20/2018 maupun Permenaker No. 10/2018. Selain itu, Kemenakertrans juga harus menyesuikan dengan kondisi yang sedang terjadi saat ini, tidak serta merta perintah lantas tidak memperhatikan akibat dan dampak yang akan terjadi. “Masyarakat Sultra lagi Lockdown mandiri, Corona membuat aktivitas menjadi terhambat, kondisi ekonomi, politik, kesehatan, keamanan menjadi tidak stabil, jangan tambah membuat gaduh,” Ujarnya.

Dengan bergulirnya bola panas TKA Tiongkok ini, Kemenakertrans harus bertanggung jawab sebagai Kementerian yang menangani tenaga kerja Asing maupun lokal. Jika tidak, maka ini akan menimbulkan stigma negatif di mata masyarakat Indonesia dan Sultra khususnya, bahwa seolah-olah ada desain yang akan dibangun dalam carut-marut rantai Covid-19 ini.

Untuk itu, Jaringan Indonesia (JARI) menganggap bahwa kinerja Kemenakertrans tidak sesuai dengan marwah yang diamanatkan oleh Jokowi-Ma’ruf. Kemenakertrans tidak melihat situasi negara yang lagi tidak kondusif akibat Covid-19, masyarakat yang mengalami ketimpangan ekonomi akibat Covid-19. “Presiden harus mencopot Kemenakertrans karena sudah mengeluarkan RPTKA 500 TKA Tiongkok tanpa memperhatikan Protokol Covid-19 dan Kondisi Bangsa Indonesia”. (Lutfi)

(SUMBER : merahputihnews.id)

News Feed