oleh

Membaca Pesan Sosial Dibalik Pemetaan Penyebaran Covid-19 Di Jakarta  

-Opini-54 views

Dalam upaya mencegah penyebarluasan Covid-19, Gubernur Jakarta Anies Baswedan telah berada dalam garis terdepan (pioneer). Sejak Sabtu Anies melakukan penutupan sekolah, walikota Depok, Bekasi dan Walikota Solo juga mengikuti langkah Anies untuk menutup sekolah-sekolah (follower).

Bahkan hingga hari ini, Anies sudah lebih maju dalam membuat peta penyebaran Covid-19 pada tingkat kecamatan. Kemajuan langkah “Gubernur Indonesia” ini bisa dilihat di laman jakarta.go.id hari Rabu (18/3/2020) di mana per hari ini  terlihat sebaran Corona di Jakarta kian meluas. Tercatat sebanyak 302 orang dalam pemantauan (ODP), dan 194 pasien dalam pengawasan (PDP) terkait virus corona (Covid-19).

Kategori ODP adalah mereka yang memiliki gejala demam (>38 °C) atau ISPA tanpa pneumonia dan memiliki riwayat perjalanan ke negara yang terjangkit Covid-19 pada 14 hari terakhir.

Sementara status PDP untuk orang yang mengalami gejala demam (>38°C), ISPA, dan pneumonia ringan hingga berat serta memiliki riwayat perjalanan ke negara yang terjangkit atau berinteraksi dengan orang yang terkonfirmasi positif Covid-19 dalam 14 hari terakhir. Jumlahnya, ada 302 ODP dan 194 PDP terkait kasus Covid-19 di Jakarta.

Sebelumnya, 51 orang yang berdomisili di wilayah Jakarta terinfeksi virus Covid-19. Hal itu diketahui berdasarkan data yang dirilis oleh Pemprov DKI melalui corona.jakarta.go.id per Selasa 17 Maret 2020.

Penyebaran itu tersebar di 27 kecamatan yang ada di wilayah Ibu Kota. Di mana Jakarta Selatan menjadi kawasan yang terhitung warganya paling banyak mengidap Covid-19, yakni 24 orang.

Sementara Jakarta Barat tercatat sebanyak 9 orang; Jakarta Utara sebanyak 9 orang; Jakarta Timur terhitung 5 orang; dan Jakarta Pusat ada 4 orang terinfeksi virus asal Wuhan, China tersebut.

Dalam pengamatan kami, sebagai praktisi media, setiap hari selalu ada inovasi kebijakan Anies dalam memerangi penyebaran Covid-19. Rabu ini, kendaraan Satpol Pamong Praja (PP) di setiap wilayah kecamatan masing-masing keliling jalan-jalan utama di Jakarta untuk melalui pengeras suara guna menghimbau warga Jakarta agar menjauhi keramaian, selalu menggunakan hand sanitizer dan menyarankan untuk sebaiknya beraktivitas di rumah.

 

Is That Enough?

Tentu belum cukup. Jika kita menilik tulisan Dr. Syahganda Nainggolan, pakar politik, Ketua Kajian Isu-Isu Aktual Kesbangpol DKI Jakarta yang menulis di harian Monasnews.com, berjudul “Coronavirus dan orang-orang Miskin: Sebuah Renungan, kita melihat ada kecemasan mantan aktivis ITB Tahun ’80-an ini akan dampak penyebarluasan Covid-19 di kantong-kantong miskin di Jakarta.

Syahganda benar ketika melihat dari sisi kecukupan finansial, orang kaya di Jakarta lebih siap menghadapi ancaman Covid-19 ini. Mereka siap “mengisolasikan diri” di rumah sakit mewah ketimbang orang miskin yang harus antrian. Meski Gubernur DKI Jakarta sudah berjanji akan menanggung pasien miskin yang tak memiliki asuransi kesehatan BPJS, tetap saja Syahganda risau jika jumlah orang miskin yang akan tertular Covid-19 ini akan lebih meningkat jumlahnya.

Bila melihat data sensus BPS Penduduk DKI Jakarta pada 2019 diproyeksikan mencapai 10,5 juta jiwa. Angka tersebut meningkat 0,73% dari proyeksi jumlah penduduk pada 2018 yang sebanyak 10,4 juta jiwa. Jumlah penduduk perempuan di Jakarta sebanyak 5,3 juta jiwa sedangkan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 5,2 juta jiwa.

Berdasarkan usia, penyumbang tertinggi dari jumlah penduduk DKI Jakarta terdapat di usia produktif. Tercatat jumlah penduduk DKI Jakarta usia 15-64 tahun sebanyak 7,6 juta jiwa. Jumlah penduduk tertinggi terdapat di rentang usia 25-29 tahun sebanyak 944,3 ribu jiwa, 35-39 tahun sebanyak 931,7 ribu jiwa, dan 30-34 tahun sebanyak 926,2 ribu jiwa.

Sementara itu, jumlah penduduk terendah terdapat di rentang usia 75 tahun ke atas sebanyak 120,3 ribu jiwa, 70-74 tahun sebanyak 155,3 ribu jiwa, dan 65-59 tahun sebanyak 250,7 ribu jiwa.

Jakarta Barat merupakan wilayah terpadat di Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan data BPS, Jakarta Barat memiliki luas wilayah 129,54 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 2,53 juta jiwa pada 2017. Artinya, kepadatan penduduk wilayah tersebut mencapai 19.516 jiwa/km persegi.

Wilayah terpadat kedua di ibu kota adalah Jakarta Pusat, yakni mencapai 19.143 jiwa/km persegi. Dengan luas wilayah 48,13 km persegi dihuni oleh 921 ribu jiwa. Jakarta Selatan berada di urutan ketiga dengan kepadatan penduduk 15.763 jiwa per km persegi.

Kembali soal pemetaan terakhir pada tingkat kecamatan, memang terlihat sementara ini bahwa orang miskin di Jakarta itu ada pada semua wilayah. Sensus BPS 2019 mencatat secara nasional, tingkat kemiskinan DKI Jakarta adalah yang paling rendah diantara 34 provinsi di Indonesia.

Persentase penduduk miskin DKI Jakarta pada Maret 2019 adalah 3,47 persen atau sebesar 365,55 ribu orang. Angka ini adalah yang terendah dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Kembali kepada pendapat para pakar, bahwa usia di atas 60 tahun karena faktor daya tahan tubuh dan kesehatan maka rentan tertular Covid-19. Data BPS di tas mencatat bahwa jumlah penduduk DKI Jakarta usia 15-64 tahun sebanyak 7,6 juta jiwa. Jumlah penduduk tertinggi terdapat di rentang usia 25-29 tahun sebanyak 944,3 ribu jiwa, 35-39 tahun sebanyak 931,7 ribu jiwa, dan 30-34 tahun sebanyak 926,2 ribu jiwa.

Sementara itu, jumlah penduduk terendah terdapat di rentang usia 75 tahun ke atas sebanyak 120,3 ribu jiwa, 70-74 tahun sebanyak 155,3 ribu jiwa, dan 65-59 tahun sebanyak 250,7 ribu jiwa.

 

Catatan Kebijakan Anies

Bila melihat langkah awal Anies yang begitu cepat mengantisipasi pencegahan penyebaran Covid-19 ini dibandingkan pemimpin daerah lain termasuk pusat memang merupakan langkah cerdas. Sebagai gubernur, Anies sadar bahwa jika dia tidak cepat mengambil langkah-langkah seperti meliburkan sekolah, membatasi moda transportasi massal, meliburkan PNS selama 2 minggu untuk eselon 3 ke bawah, menyarankan tempat-tempat kerumunan massa seperti mall, rumah ibadah, dan menutup tempat-tempat hiburan itu dimaksudkan untuk mematikan berkembangnya Covid-19 yang berkembang selama 14 hari.

Anies sadar, jika dia lambat memitagasi Covid-19, dia tidak akan mampu mencegah penyebaran Covid-19 di Jakarta yang penduduknya sudah sangat padat dan jumlah lebih dari 10 juta jiwa ini. 1 persen saja warganya terkena virus mematikan ini, maka ada 100 ribu orang yang harus dirawat. Masalahnya, jumlah rumah sakit yang masih sedikit, ketersediaan dokter dan obat, kemampuan alat-alat kedokteran yang masih terbatas untuk menangani penyembuhan Covid-19 merupakan bencana kesehatan jika tidak dilakukan pencegahan sejak dini tentunya.

Tengkolah rilis data per hari ini  di mana terlihat sebaran Corona di Jakarta bisa ditekan dengan baik dibandingkan jika Anies lamban memitigasi.Meski trendnya cenderung menaik, saat ini tercatat sebanyak 302 orang dalam pemantauan (ODP), dan 194 pasien dalam pengawasan (PDP) terkait virus corona (Covid-19).

 

Affirmative Action

Dengan jumlah orang miskin di Jakarta yang mendekati 400 ribu dan jumlah orang tua yang ada di Jakarta, maka seharusnya selain Gubernur DKI Jakarta pro aktif membantu penyembuhan warganya yang tertular Covid-19, Gubernur dengan budget yang hampir 100 Trilyun itu seharusnya juga mengalokaskan anggaran belanja sehari-hari  bagi warga miskin di ibukota.

Pentingya Anies mengalokasikan kebijakan affirmative action dalam belanja harian orang miskin itu disebabkan dampak “lock down” sekolah, pembatasan rute bis, ajakan PNS dan karyawan swasta untuk bekerja di rumah, himbauan penutupan tempat-tempat hiburan ternyata telah membawa beban sendiri bagi warga Jakarta yang banyak mengais rezeki di situ. Mereka yang hidup di sektor informal sebagai contoh seperti pedagang asongan, tukang ojek online, penjual sarapan pagi ini banyak terkena dampak langsung dari kebijakan pembatasan Gubernur DKI.

Di satu sisi, memang upaya pembatasan ruang gerak atau dikenal dengan istilah social distance measure ala Anies memang dimaksudkan  untuk mematikan penyebaran Covid-19 dalam kurun waktu 14 hari masa berkembangnya virus asal kota Wuhan ini. Di sisi lain, Gubernur DKI seharusnya dengan dana buget yang luar biasa itu berani mengalokasikan dana sosial bagi kaum miskin ibukota agar mereka juga bisa bertahan dalam kehidupan sehari-hari.

Kebijakan populis untuk orang miskin ini perlu segera dilakukan apalagi dolar saat ini sudah menembus di atas angka 15.000. Ini bisa berarti jika pemerintah pusat tidak mampu mengendalikan laju kenaikan dolar, maka banyak perusahaan di Jakarta dan di seluruh Indonesia akan melakukan PHK secara besar-besaran. Sebelum Covid-19 beredar di Jakarta, sudah banyak PHK yang terjadi di ibukota. Beberapa perusahaan Korea sudah banyak yang memindahkan aktivitasnya ke daerah pantura seperi Brebes dan Tegal. Pertimbangan pemindahan pabrik ini disebabkan tingginya Upah Minimum Regional (UMR) di Jakarta sebesar 4.2 juta sementara di Brebes UMR hanya 1.8 juta. Itu berarti di Brebes perusahaan bisa menghemat lebih banyak jika meminahkan karyawannya ke luar Jakarta.

 

Penutup

Anies sadar, bahwa apapun yang dia lakukan untuk kebaikan bagi warganya oleh lawan politiknya selalu dianggapnya memiliki motif politik untuk panggung pemilihan Presiden 2024. Pada saat yang sama, kita melihat bahwa kebijakan Walikota Surabaya, Bu Risma yang menyimpan ribuan masker, bupati solo, walikota Bekasi dan Walikota Depok yang lamban memitigasi bencana Covid-19, ternyata tidak mendapat nyinyiran dari para lawan politiknya.

Bencana Covid-19 adalah tragedi kemanusian global yang terjadi di mana-masa. Karena itu, sudah seharusnya apapun afiliasi politik kita, seharusnya kita secara dewasa melihat bahaya ini sebagai bahaya yang bisa menimpa siapa saja, kaya miskin, berkuasa  atau oposisi, alim atau munafik.

Kita bersyukur rakyat Jakara di bawah Anies hingga detik ini masih mendukung kebijakan yang ditempuh Anies. Tetapi kita juga mendesak Anies agar bukan hanya melakukan upaya pencegahan dan pengobatan tetapi juga melakukan kebijakan affirmative action bagi kaum miskin di ibukota yang terkena dampak dari kebijakan Anies memitigasi Covid-19 ini.

Dengan dana 80 trilyun, Anies sangat bisa mengalokaskan bantuan sosial bagi kaum miskin dan kaum renta di Jakarta. Kita mendesak agar hal itu segera dilakukan Anies sebelum kaum miskin ini marah. Seperti kata Mao, bagi orang miskin, moral itu ada di perut. Jadi kalau mereka lapar, bahaya, mereka bisa diprovokasi lawan-lawan Anies untuk menzarah mal-mal dan melakukan kerusuhan sosial seperti peristiwa ’97. Kalau Jakarta gak aman, maka Anies akan mudah untuk dijatuhkan secara politis tentunya. Wallahu’alam Bis shawab.

 

Zulfikri D. Jacub

Sekretaris Tim Kajian Isu Aktual Kesbangpol DKI Jakarta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

News Feed