oleh

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Tentang Pengelolaan Lobster

-Opini-135 views

“Edhy Prabowo Penyelamat Jutaan: Ibu Rumah Tangga Nelayan, Pengusaha, Pembudidaya dan Penangkap Lobster. Perubahan Peraturan Menteri sangat produktif dalam menciptakan keberlanjutan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat dan menjaga ekosistem lingkungan. Peraturan Menteri baru ini mulai berlaku, maka Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) dari wilayah Negara Republik Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Merdeka.”

 

AMAR  pertimbangan perubahan regulasi sangat menentukan masa depan masyarakat dan keberlanjutan ekonomi. Betapa tidak, pelarangan terhadap budidaya lobster, penangkapan benih lobster dan perdagangan lobster sangat membuat duka nestapa.

Pada sebelumnya pelarangan oleh Menteri sebelumnya telah menciptakan pengangguran yang capai jutaan orang. Apalagi paling seram, aparat menjadi hantu bagi nelayan lobster karena mereka takut ditangkap, diadili dan dimiskinkan.

Regulasi era menteri sebelumnya yang tidak mencerminkan sisi perikemanusiaan, telah membuat stakeholders kelautan dan perikanan meradang dan dituduh penjahat illegal fishing dan over fishing. Tuduhan kejam, sekaligus tidak terdidik.

Sehingga masa – masa Edhy Prabowo, kelompok Pemangku Kepentingan dibentuk dan mengagenda perubahan total pada semua Peraturan Menteri yang tidak perikemanusiaan itu. “Edhy Prabowo merupakan penyelamat jutaan: ibu rumah tangga nelayan, pengusaha, pembudidaya dan penangkap lobster. Perubahan Peraturan Menteri sangat produktif dalam menciptakan keberlanjutan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat dan menjaga ekosistem lingkungan. Rasa merdeka itu hadir sebagai oase dari kehausan keadilan.

Pertimbangan perubahan Peraturan Menteri tentang lobster yakni dalam rangka menjaga keberlanjutan ketersediaan sumber daya perikanan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, kesetaraan teknologi budidaya, pengembangan investasi, peningkatan devisa negara, serta pengembangan pembudidayaan Lobster (Panulirus spp.).

Rencana Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam skema kebijakan: penangkapan, perdagangan, pengeluaran (ekspor), pembesaran dan restocking benih lobster masih mendapat perhatian serius dari masyarakat. Terutama pada isu perdagangan benih lobster yang sangat ramai dibicarakan masyarakat.

Dari banyaknya jalan keluar yang didiskusikan pada kegiatan konsultasi publik KP2 kemaren, beberapa yang muncul adalah legalisasi pembesaran benih lobster hingga ekspor benih lobster. Berbagai opsi tersebut belum diputuskan, masih dalam tahap pembahasan. Rencananya pada tanggal 13 – 14 Februari 2020 regulasi itu dibahas di Bogor.

Ada opsi untuk ekspor, apakah solusi itu benar?. Apakah tepat ekspor 100%?. Ada juga opsi dibesarkan 100% karena itulah potensi mendapatkan nilai tambah yang besar. Untuk itulah opsi pembesaran benih lobster dimunculkan. Kalau tidak dibesarkan benih lobster akan mati sia-sia, kemungkinan hidupnya tinggal 1 %. Tapi kalau dibesarkan, maka memiliki peluang Survival Ratenya 70%. Namun, masalah lain lagi, di Indonesia Lobster hanya maksimal hidup hanya 40%. Karena dipengaruhi faktor alam.

Hal itulah perlu mengatur kembali ketentuan penangkapan dan/atau pengeluaran Lobster (Panulirus spp.) yang perlu ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.) yang baru di wilayah Negara Republik Indonesia. Regulasi ini diharapkan bisa menjelaskan apapun masalah yang selama ini dihadapi dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat.

Rancangan Peraturan Menteri yang baru pada Pasal 1: menjelaskan tentang pengertian stakeholder yang terlibat dalam proses pengelolaan Lobster, yakni: Pertama: Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok setiap orang, kelompok pembudidaya ikan atau korporasi. Artinya, peraturan menteri tidak disclaimer karena sudah mewakili seluruh apapun dan siapapun yang berkepentingan di dalamnya. Sehingga peraturan menteri ini tidak bersifat diskriminatif. Tidak seperti peraturan menteri sebelumnya yang banyak dipakai menangkap nelayan.

Kedua: Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Fungsi korporasi ini memang harus terdaftar dalam Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai pengekspor benih lobster dan pembudidaya lobster. Apalagi telur lobster di Indonesia mencapai 26,9 miliar ekor per tahun, sedangkan larva lobster 24,7 miliar ekor per tahun. Adapun jika berlanjut menjadi benih lobster, diperkirakan sebanyak 12,3 miliar per tahun.

Kalaupun benih lobster diekspor dengan skema 200 perusahaan eksportir dengan kuota pertahun mereka ekspor sejumlah 100juta benih. Maka cuma ekspor pertahun 2 miliar benih lobster. Apalagi Sementara sisanya masih 10,3 miliar pertahun. Jadi tidak akan punah. Bukan pula monopoli, artinya korporasi juga harus siap lakukan penangkaran.

Ketiga: Nelayan adalah setiap orang yang mata pencahariannya menangkap ikan: Keempat: Pembudidaya Ikan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan

Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

Kelima: Abdomen adalah susunan atas lempengan yang di dalamnya terdapat saluran pencernaan dan organ reproduksi: Keenam: WPPNRI adalah Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia: Ketujuh: Komisi Nasional Pengkajian Sumberdaya Ikan atau yang disebut Komnaskajiskan adalah komisi nasional yang dibentuk oleh Menteri yang beranggotakan para ahli dengan tugas menetapkan potensi dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB) dan Kedelapan: Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

Nah, Komisi Nasional Kajian Sumberdaya Ikan (Komnaskajiskan) penting dan vital sekali sebagai pola pengaturan yang tepat untuk kuota lobster dalam menentukan penangkapan, penghitungan sumberdaya ekonomi dan penentuan harga benih lobster dan lobster itu sendiri bersama lembaga lainnya.

Pada Peraturan Menteri sebelumnya tidak ada menjelaskan fungsi dan peran beberapa lembaga, seperti Komnaskajiskan, Abdomen, WPPNRI, Pembudidaya ikan, dan Nelayan. Namun, sekarang semua stakeholders dan lembaga berkepentingan dijelaskan dalam Peraturan Menteri baru tersebut.

Sementara peraturan menteri baru yang akan datang juga menjelaskan tentang pola penangkapan dan pengeluaran (ekspor). Sesuai pada rancangan Pasal 2 yakni: penangkapan dan/atau pengeluaran lobster (Panulirus spp.), di atau dari wilayah Negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan: 1). tidak dalam kondisi bertelur yang terlihat pada abdomen luar; 2). Lobster pasir (Panulirus homarus) ukuran panjang karapas di atas 6 (enam) cm atau berat diatas 150 (seratus lima puluh) gram per ekor; atau). 3). Lobster jenis lainnya ukuran panjang karapas diatas 8 (delapan) cm atau berat diatas 200 (dua ratus) gram per ekor.

Hal ini untuk ekspor lobster tangkapan alam dan hasil budidaya yang sudah layak ekspor. Persfektif sangat objektif, posisinya tidak menangkap sedang bertelur dengan abdomen luar (telurnya sudah posisi diluar karapas). Tentu cara abdomen luar ini membuat nelayan penangkap lobster memudahkannya identifikasi sehingga tidak menangkap.

Sementara peraturan menteri sebelumnya, tidak ada istilah abdomen. Tetapi dilarang menangkap lobster sedang bertelur tanpa menjelaskan ukurannya. Namun hanya jelaskan berat diatas 200gram. Nelayan penangkap lobster tidak memahaminya. Itulah Permen tidak perikemanusiaan.

Namun, kejamnya permen sebelumnya memobilisasi aparat menangkap nelayan karena bersifat melarang, bukan mengatur. Kemudian, penangkapan Lobster (Panulirus spp.) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c dikecualikan untuk pengembangan pembudidayaan, penelitian, dan/atau pendidikan.

Penjelasan lanjutnya pada pasal 2 ayat 2 dan 3 rancangan peraturan menteri baru, bahwa penangkapan dan/atau pengeluaran Benih Bening Lobster (Puerulus) serta pengeluaran (ekspor) Lobster (Panulirus spp.) dengan ukuran lebih besar dari ukuran Benih Bening Lobster (Puerulus) sampai dengan ukuran yang lebih kecil dari 150 (seratus lima puluh) gram untuk pembudidayaan Lobster (Panulirus spp.) dalam negeri hanya dapat dilakukan dengan syarat ketentuan, yakni:

Pertama, sumber Benih Bening Lobster (Puerulus) berasal dari area perairan di WPPNRI dengan  kelimpahan stok dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan sesuai dengan hasil kajian Komnaskajiskan. Kedua, setiap orang penangkap Benih Bening Lobster (Puerulus) harus terdaftar dalam kelompok nelayan penangkap Benih Bening Lobster (Puerulus) di lokasi penangkapan sumber Benih Bening Lobster (Puerulus);

Ketiga, penangkapan Benih Bening Lobster (Puerulus) harus dilakukan dengan menggunakan alat tangkap statis. Keempat, pembudidayaan Lobster (Panulirus spp.) dalam negeri baik yang dibentuk oleh setiap orang harus melaksanakan kegiatan usaha di Provinsi yang sama dengan area perairan sumber Benih Bening Lobster (Puerulus) dan di lokasi yang sesuai dengan Rencana Zonasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

Kelima, pembudidayaan Lobster (Panulirus spp.) dalam negeri dapat  dilakukan dalam satu sistem usaha atau dalam bentuk segmentasi usaha, dengan memperhatikan daya dukung lingkungan perairan sesuai dengan rekomendasi Direktorat Jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perikanan budidaya.

Keenam: pembudidayaan Lobster (Panulirus spp.) sesuai segmentasi pembudidayaan masing-masing,  harus menyisihkan 1 (satu) persen dari sumber Lobster (Panulirus spp.) yang dibesarkan dalam ukuran minimal 5 (lima) gram untuk pemulihan stok lobster di area perairan tempat pengambilan Benih Bening Lobster (Puerulus); dansetiap orang penangkap Benih Bening Lobster (Puerulus) maupun pembudidayaan Lobster (Panulirus spp.) dalam negeri ditetapkan oleh Direktorat Jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perikanan budidaya.

Ini yang dimaksud pembudidaya benih lobster harus restocking (kembalikan) ke alam sebesar 1 persen berukuran 5 gram sebagai keberlanjutan. Hal ini tujuannya untuk menjaga stok induk lobster dan sumberdaya telur lobster. Selain itu, menjaga keseimbangan alam dan lingkungan sekitar wilayah perairan diseluruh Indonesia agar tidak punah.

Diantara semua legalisasi penangkapan, pengeluaran lobster dan benih bening lobster, ada hal paling penting, yakni pengawasan yang ketat. Sesuai Pasal 8, bahwa pengawasan komoditas Benih Bening Lobster (Puerulus) dan Lobster (Panulirus spp.) itu sendiri di instalasi karantina ikan dan/atau  di tempat pemasukan dan/atau pengeluaran, dilakukan oleh Badan yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang karantina ikan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Badan yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang karantina ikan.

Kemudian pasal 2 ayat 4, bahwa penangkapan dan/atau pengeluaran Benih Bening Lobster (Puerulus) untuk diekspor dari wilayah negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan syarat ketentuan: pertama: penangkapan dan/atau pengeluaran Benih Bening Lobster (Puerulus) untuk ekspor hanya diberikan kepada eksportir yang telah memenuhi kewajiban untuk melaksanakan kegiatan pembudidayaan Lobster (Panulirus spp.) di dalam negeri;

Kedua: sumber Benih Bening Lobster (Puerulus) berasal dari area perairan di WPPNRI dengan  kelimpahan stok dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan sesuai dengan hasil kajian Komnaskajiskan; Ketiga: waktu pengeluaran Benih Bening Lobster (Puerulus) dari wilayah negara Republik Indonesia dilaksanakan dengan mengikuti ketersediaan  stok di alam yang direkomendasikan oleh Komnaskajiskan;

Keempat: setiap orang penangkap Benih Bening Lobster (Puerulus) harus terdaftar dalam kelompok nelayan penangkap Benih Bening Lobster (Puerulus) di lokasi penangkapan sumber Benih Bening Lobster (Puerulus); Kelima: penangkapan Benih Bening Lobster (Puerulus) harus dilakukan dengan menggunakan alat tangkap statis;

Keenam: setiap orang yang melaksanakan ekspor Benih Bening Lobster (Puerulus) dikenakan kewajiban membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak per satuan ekor Benih Bening Lobster (Puerulus) dengan nilai yang ditetapkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang keuangan negara;

Ketujuh: setiap orang yang melaksanakan ekspor Benih Bening Lobster (Puerulus) yang telah melaksanakan kegiatan pembudidayaan Lobster (Panulirus spp.) di dalam negeri wajib untuk menyisihkan 1 (satu) persen dari sumber Lobster (Panulirus spp.) yang dibesarkan dengan ukuran minimal 5 (lima) gram untuk pemulihan stok di area perairan tempat penangkapan Benih Bening Lobster (Puerulus);

Kedelapan: pengeluaran benih bening lobster untuk kepentingan ekspor wajib menunjukkan Surat Keterangan Asal (SKA) yang diterbitkan oleh dinas yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang kelautan dan perikanan pada pemerintah daerah setempat.

Kesembilan: setiap orang yang melaksanakan ekspor, menangkap Benih Bening Lobster (Puerulus) dan pembudidayaan Lobster (Panulirus spp.) ditetapkan oleh Direktorat Jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perikanan budidaya.

Pasal 8 dalam rancangan peraturan menteri yang baru ini, tentu pengawasan harus ketat dan membuat pola koordinasi. Lembaga Komnaskajiskan, Kepolisian, badan Karantina, dan Imigrasi harus membentuk saat koordinasi yang sama untuk mengawasi, menindak dan merekomendasikan bagi pelanggar peraturan. Tentu kuota ekspor benih bening harus diawasi oleh 3 institusi tersebut agar tidak ada penyelundupan lagi. Harus teratur sehingga negara mendapat PNBP dan hasil pajak dari eksportir perusahaan yang mendapat kuota ekspor.

Sebagai pelaksana teknis dari pengawasan tersebut, bahwa sesuai Pasal 9 bahwa setiap orang yang melakukan penangkapan dan/atau pengeluaran Benih Bening Lobster (Puerulus), Lobster (Panulirus spp.), dalam kondisi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Begitu juga pola pengawasan yang bersifat penindakan yang menjelaskan bahwa: komoditas Benih Bening Lobster (Puerulus), Lobster (Panulirus spp.), yang ditangkap atau dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam keadaan: 1). hidup dilepasliarkan ke alam; 2). mati dapat dimusnahkan atau dikuasai oleh negara sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku; atau 3). mati dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sosial atau kepentingan lainnya setelah mendapat persetujuan Menteri.Sementara penjelasan lokasi dan tata cara pelepasliaran ke alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan lebih lanjut oleh Direktorat Jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan ruang laut. Pemusnahan dan/atau pemanfaatan oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan lebih lanjut oleh Badan yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang karantina ikan.

 

Kesimpulan:

Pertama: Kesimpulan pada Pasal 10 resmi dicabut Peraturan Menteri sebelumnya. Artinya pada saat Peraturan Menteri baru ini mulai berlaku, maka Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) dari wilayah Negara Republik Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku atau dicabut.

Kedua: Penangkapan dan waktu pengeluaran Benih Bening Lobster (Puerulus) untuk diekspor hanya diberikan kepada eksportir yang telah memenuhi kewajiban untuk melaksanakan kegiatan pembudidayaan Lobster (Panulirus spp.) di dalam negeri dengan sumber Benih Bening Lobster (Puerulus) berasal dari area perairan di WPPNRI dengan kelimpahan stok dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan sesuai dengan hasil kajian dan rekomendasi Komnaskajiskan.

Ketiga: setiap orang penangkap Benih Bening Lobster (Puerulus) harus terdaftar dalam kelompok nelayan penangkap Benih Bening Lobster (Puerulus) di lokasi penangkapan sumber Benih Bening Lobster (Puerulus). Artinya Kelompok atau organisasi penangkap ini ditentukan rekomendasi oleh Komnaskajiskan secara nasional dan Dirjen Budidaya dengan syarat-syarat sesuai aturan hukum yang berlaku.

Keempat: setiap orang yang melaksanakan ekspor Benih Bening Lobster (Puerulus) dikenakan kewajiban membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) per satuan ekor Benih Bening Lobster (Puerulus) dengan nilai yang ditetapkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang keuangan negara.

Kelima: setiap orang yang melaksanakan ekspor Benih Bening Lobster (Puerulus) yang telah melaksanakan kegiatan pembudidayaan Lobster (Panulirus spp.) di dalam negeri wajib untuk menyisihkan 1 (satu) persen dari sumber Lobster (Panulirus spp.) yang dibesarkan dengan ukuran minimal 5 (lima) gram untuk pemulihan stok di area perairan tempat penangkapan Benih Bening Lobster (Puerulus).

Keenam: pengeluaran benih bening lobster untuk kepentingan ekspor wajib menunjukkan Surat Keterangan Asal (SKA) yang diterbitkan oleh dinas yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang kelautan dan perikanan pada pemerintah daerah setempat.

Ketujuh: setiap orang yang melaksanakan ekspor, menangkap Benih Bening Lobster (Puerulus) dan pembudidayaan Lobster (Panulirus spp.) ditetapkan oleh Direktorat Jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perikanan budidaya.

_______________

Penulis: Rusdianto Samawa, Ketua Umum Asosiasi Nelayan Lobster Indonesia (ANLI)

 

 

 

News Feed