by

Terbukti Palsukan Akte Tanah, Sukiman dan Notaris Uke Divonis 1,8 Tahun Penjara di PN Jakarta Utara

Jakarta – Sidang perkara pemalsuan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan 6 orang Terdakwa hingga kini masih berjalan. Senin (27/1/2020) sidang sudah memasuki tahap pemeriksaan saksi yang dihadirkan oleh para Terdakwa untuk meringankan Terdakwa.

Jaksa Penuntut umum dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Fahmi Iskandar ketika dikonfirmasi mengatakan, sidang pada Senin (27/1/2020) sudah selesai dengan agenda pemeriksaan saksi yang dihadirkan oleh Terdakwa Sukiman yaitu saksi mantan Wakapolsek Kelapa Gading, kemudian saksi Aji (Ketua RW 002 Kelurahan Pegangsaan Dua) untuk Terdakwa Dzul Ghoni, dan satu orang saksi ahli dihadirkan untuk Terdakwa Notaris Raden Uke Umar Rachmat.

“Sidang selanjutnya besok (Selasa, 28 Januari 2020) acara tuntutan,” kata Fahmi ketika dihubungi Senin malam (27/1/2020) usai sidang.

Mengeni rencana tuntutan, Fahmi mengatakan akan menuntut sesuai fakta di persidangan. Menurut Fahmi, fakta di persidangan ada perdamaian antara korban Indra Hardimansyah dengan Terdakwa Sukiman.

“Fakta di persidangan sudah ada perdamaian antara Indra dan Sukiman. Sukiman sudah kembalikan 1.4 Milyar dan Ibrahim Mofik sudah kembalikan Rp 130 juta. Berarti masih kurang Rp 645 juta (kerugian korban) di Dzul Ghoni, Rosidi dan Kardi,” kata Fahmi melalaui pesan whatsappnya.

Menanggapi hal itu korban Indra Hardimansyah menyayangkan pernyataan Jaksa Penuntut Umum Fahmi Iskandar. Pasalnya, pernyataan Fahmi yang hanya mengedepankan informasi perdamaian saja kepada Wartawan itu seolah- olah hendak memberikan alasan kepada Wartawan bahwa kalau ia menuntut ringan para Terdakwa itu pantas karena ada perdamaian. Padahal, lanjut Indra, dirinya selaku korban mempercayakan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menutut para Terdakwa karena memang tugas Jaksa Penuntut Umum yang digaji oleh uang rakyat itu diantaranya adalah menuntut para Terdakwa untuk dihukum.

”Seperti Penasehat Hukum Terdakwa saja Jaksa Penuntut ini pernyataannya kalau hanya menginformasikan perdamaiannya saja kepada Wartawan tanpa menginformasikan mengenai perbuatan Terdakwa Sukiman dan kerugian saya akibat perbuatan Terdakwa Sukiman,” kata Indra, Selasa (28/1/2020).

Indra menjelaskan, memang benar ada perdamaian dengan Terdakwa Sukiman, tapi, lanjutnya, dirinya masih dirugikan akibat perbuatan Terdakwa Sukiman itu.

“Saya masih ada kerugian. Pertama, sertifikat tanah SHM nomor 121 atas nama Bapak saya masih atas nama Sukiman karena perbuatannya membuat Akte Notaris PPJB bersama Notaris Uke yang isinya palsu, kemudian jadi AJB dan jadi SHM, sehingga SHM atas nama Bapak saya beralih kepada Sukiman. Sampai sekarang SHM itu masih atas nama Sukiman. Ini kan kerugian saya,” kata Indra.

Kedua, lanjut Indra, Terdakwa Sukiman belum mengembalikan semua uang hasil penjualan tanah saya yang ia jual kepada Bina Marga dengan dasar SHM yang dasarnya PPJB yang isinya palsu itu. “Masih ada kerugian saya sebesar 760 juta akibat perbuatan Sukiman,” ujar Indra.

Di perjalanan sidang, terang Indra, ada pengembalian uang juga dari Terdakwa Ibrohimofik sebesar Rp 130 juta, tapi tetap masih ada kerugian uang Rp 630 juta dan kerugian tanah seluas 1.635 m2 masih atas nama Terdakwa Sukiman akibat perbuatannya.

”Karena masih ada kerugian, saya minta Jaksa tuntut tinggi Sukiman, Notaris Uke, Dzul Ghoni, Rosidi dan Kardi. Untuk Ibrohimofik saya minta tuntut rendah saja karena Ibrohim Mofik sudah mengembalikan uang semuanya yang dia terima,” pinta Indra.

Kasus ini bermula Indra Hardimansyah mempunyai tanah warisan peninggalan Ayahnya, Almarhum Ngadiman, seluas 3.220 m2 yang terletak di Jalan Pegangsaan Dua RT 005/002 Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara dengan alas hak Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 121 atas nama Ngadiman. Tahun 2012 tanah tersebut dijual sebagian yaitu seluas 1.585 m2 kepada Sukiman sehingga tanah Indra masih tersisa 1.635 m2. Indra pun menyerahkan sertifikat tanah SHM 121 tersebut kepada Sukiman untuk dipecah. Akhirnya sertifikat terpecah menjadi SHM nomor 9778 atas nama Sukiman sehingga SHM nomor 121 tersisa 1.635 m2.

Namun, SHM nomor 121 dengan luas sisa 1.635 m2 itu bukannya dikembalikan ke Indra tapi malah dibalik nama ke Sukiman dengan dasar PPJB nomor 02 tanggal 4 Februari 2013. PPJB itu dibuat antara Almarhum Ngadiman dengan Sukiman seolah- olah Almarhum Ngadiman masih hidup dan menjual tanahnya ke Sukiman. Padahal Almarhum Ngadiman sudah meninggal sejak Tahun 2011. Istrinya Almarhum Ngadiman yaitu Almarhumah Hj Nani Haeroni juga dimasukkan dalam PPJB tersebut, seolah- olah menyetujui penjualan tanah, padahal Almarhumah Hj Nani Haeroni telah telah meninggal dunia juga pada Tahun 2001.

Kedua orang tua Indra yang sudah meninggal dunia tersebut dibuat seolah- olah masih hidup dan tanda tangannya dipalsukan dalam PPJB tersebut. Dari PPJB yang isinya palsu beralihlah SHM nomor 121 dari atas nama Ngadiman ke atas nama Sukiman. Setelah SHM 121 sudah atas nama Sukiman, lalu Terdakwa gunakan SHM nomor 121 tersebut untuk menerima uang ganti rugi pembebasan tanah oleh Jasa Marga untuk pelebaran jalan tol seluas 130 m2 sebesar Rp 2,3 Milyar. Setelah Sukiman dilaporkan di Polda Metro Jaya kemudian ia kembalikan uang itu ke Indra Rp 1,4 Milyar.

Hingga kasus bergulir ke Pengadilan masih ada uang Rp 760 juta yang belum Sukiman kembalikan ke Indra. Uang Rp 760 juta itu pengakuan Sukiman dibagi- bagikan ke Terdakwa lainnya yaitu Dzul Ghoni, Rosidi, Kardi dan Ibrohim  Mofik. Dalam proses sidang Ibrohim Mofik mengembalikan juga uang ke Indra Rp 130 juta sehingga kerugian Indra masih 630 juta yang belum dikembalikan serta tanah seluas 1.635 m2 dengan SHM nomor 121 masih atas nama Terdakwa Sukiman.

Kasus ini menjerat 6 Terdakwa yaitu HM Sukiman, Notaris Raden Uke Umar Rachmat, Dzul Ghoni, Rosidi, Kardi dan Ibrohim Mofik. Jaksa Penutut Umum mendakwa 6 Terdakwa dengan dakwaan primair dan subsidair yaitu Pasal 266 ayat (1), ayat (2) KUHP, Pasal 264 ayat (2) KUHP tentang pemalsuan Akta Otentik dengan ancaman hukuman paling lama 8 tahun penjara, serta Pasal 372 KUHP tentang penggelapan dengan ancaman hukuman paling lama 4 tahun penjara. (Zul/Red)

News Feed