oleh

Misi ASN abdi negara bukan Orientasi Profit

-Nasional-16 views

Akhir-akhir ini marak isu pemangkasan atau penghapusan sebutan Eselon III dan Eselon IV di lingkungan lembaga struktural pemerintah pusat dan daerah. Perdebatan secara umum tentu ada yang setuju dan ada yang tidak setuju, hal ini biasa dalam negara demokrasi yakni perbedaan pendapat. Tetapi perbedaan pendapat tersebut harus tetap berdasarkan regulasi agar tidak muncul multitafsir terhadap masalah dasar yang menjadi perdebatan karena Indonesia negara berdasar hukum bukan kekuasaan.

Kontruksi berdasar hukum artinya setiap sikap dan perilaku kita harus didasarkan atas semangat konstitusi dan turunannya. Jika kebijakan berdasarkan kekuasaan semata maka yang terjadi adalah tirani dan otoritarian, karena konsepnya bukan mengikuti aspek regulasi melainkan aspek subjektif. Ini yg tidak boleh di negara demokrasi berdasar Pancasila.

Pengalaman sejarah yang saya pelajari dari berbagai literatur bahwa setiap kebijakan yang semangatnya karena kepentingan temporer ; karena target periode kekuasaan, maka kebijakan tersebut cenderung diganti atau dihapus oleh penguasa berikutnya (contoh yang lagi hangat perubahan UN tahun 2020). Mengapa terjadi hal demikian karena kebijakan yang dilakukan diasosiasikan sebagai konteks subjektif penguasa sebelumnya. Sehingga kebijakan bukan asset negara dan tidak berdampak luas sebagai aspirasi seluruh lapisan masyarakat. Ini juga alasannya mengapa Negara perlu ada GBHN sebagai alur target pembangunan nasional yang terukur, terencana serta ditetapkan oleh MPR RI sebagai Majelis tertinggi yang menjunjung aspirasi dalam musyawarah. Dengan demikian siapapun pemegang kekuasaan dapat melanjutkannya serta dapat diukur keberhasilannya sesuai dengan program pembangunan yang telah ditargetkan. Artinya bahwa keberhasilan itu tidak saja diukur dari apa yang dicapai tetapi apa yang menjadi taget keberhasilan program kerjanya. Secara ekstrem dapat dicontohkan bahwa jika target ditentukan 10 konteks tetapi pada akhir kerja dicapai hanya 7 konteks ( walaupun maksimal ) namun 3 konteks lagi tidak tercapai maka itu belum diasumsikan sukses. Itulah alat ukur sederhana untuk keberhasilan. Di sinilah perlu dalam tugas-tugas negara perlu adanya VISI dan MISI bangsa dan negara dibuat dalam GBHN agar semua pihak tidak membuat visi dan misi di luar konteks konsep bernegara yang berdasar Pancasila dan UUD 1945 ( agar tidak saling menyalahkan kebijakan antar generasi, sehingga pembangunan nasional bersifat keberlangsungan ).

Kembali pada pokok pembicaraan bahwa adanya berbagai kebijakan terkait ASN ( Aparatur Sipil Negara ) cenderung mengarah pada konsep profit oriented, sehingga ASN bukan diarahkan sebagai subjek pembangunan tetapi lebih pada kepentingan objektif. Konkretnya bukankah Eselon I karena Eselon II, bukankah Eselon II karena Eselon III dan demikian ke bawahnya. Artinya ada sistem kerja yang saling berkait dan mendukung. Pada sisi lain, harus dipahami bahwa tugas-tugas ASN itu cenderung “mengawal NKRI” , sehingga tidak semua tugas-tugas pemerintahan pada fungsi akselerasi pelayanan melainkan pelayanan dengan regulasi yang mengawal teritorial , dalam hal mana diperlukan tugas-tugas yang memerlukan kamar ( biro ) untuk kordinasi aspek negara ( wilayah dan penduduk serta regulasinya ). Tentunya ada jenjang kordinasi yang proporsional karena kita adalah Negara Kesatuan bukan negara serikat. UUD 1945 pasal 18 bahwa NKRI dibagi atas bukan terdiri atas. Pertanyaannya adalah Siapa yang mengurus ini ? Tentu perlu ada jenjang tugas teritori yang menanganinya. Konklusinya adalah bahwa kita jangan juga mempermudah segala sesuatu namun mengorbankan kepentingan bangsa jangka panjang. Sebab setiap kemudahan jika sudah dikuatkan dengan ketentuan hukum ( khususnya perjanjian internasional ), maka akan menyandera kepentingan bangsa jangka panjang. Contoh nyata, perjanjian Tambang Freeport yang sudah berlangsung lama dan bahkan sempat membuat gaduh anak bangsa, karena kita “dulu” terlalu terkesan mempermudah pemberian ijin investasi tanpa berpikir jangka panjang, akibatnya saling menyalahkan antar generasi. Ini adalah produk kepentingan penguasa saat itu yang condong mengamankan kepentingan politiknya. Apakah kita juga ingin mempermudah “konsep perijinan” dengan mengabaikan UU atau peraturan yang sudah ditetapkan. Bukankah setiap produk UU adalah memiliki kajian akademis ? Serta dilakukan oleh generasi yang paham hukum ? Serta belajar dari peristiwa hukum masa lalu. Ini juga yang perlu dihargai. Sehingga kita tidak dengan mudah menghapusnya.

Demikian juga dibutuhkan pemahaman yang utuh makna ASN sebagai abdi negara. Karena akhir akhir ini juga kita menyaksikan berita di media terkait tidak bersedianya pegawai KPK untuk menjadi ASN. Menurut sy justru inilah yang sering sy golongkan individu yang patriot tetapi tidak nasionalis. Karena secara pribadi calon ASN yang telah “dikatakan patriot” pemberantras korupsi tetapi tidak berani jadi abdi negara ( kepentingan nasional yang lebih luas). Sehingga saya berpandangan seolah-olah selama ini bekerja atas aspek kelompok atau kepentingan temporer. Atau terkesan tugas yang dijalankan terkesan selama ini cenderung like or dislike bukan objektif. Nasionalisme nya patut dipertanyakan karena ASN itu abdi negara, yang secara administrasi negara sebagai unsur dalam pemerintahan. Oleh sebab itu, jadi ASN itu janganlah orientasi keuntungan bagi diri sendiri dan tidak mau berjuang demi kepentingan negara yang lebih besar.

Dari berbagai anomali di atas, kita perlu berkontemplasi ulang apakah kebijakan kita telah menjiwai nilai Pancasila dan UUD 1945 ? Memahaminya bukan harus karena jabatan tinggi dan gelar yang berjejer tetapi konsistensi moral Pancasila yang diwujudkan dalam keteladanan.

Bangun Sitohang, Ketua Lembaga Kajian Nilai Menjadi Orang Indonesia ( KANIMOI / Lutfi )

News Feed