oleh

Politisi Gerindra: Mau Buat Produk UU Syar’i, Kuasailah Legislatif dan Eksekutif

-Politik-26 views

Yogjakarta, Monasnews.com – Sejak 5 (lima) tahun berkuasa, pemerintahan Presiden Jokowi lebih banyak membuat kebijakan yang kurang menguntungkan bagi umat Islam. Hampir rata-rata produk Undang-Undang yang dihasilkan dari DPR lebih banyak mewakili kepentingan golongan sekuler. Padahal mayoritas yang akan kena imbas dari kebijakan ini nanatinya adalah dari kalangan Islam.

Contohnya, Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Hingga kini masih menuai kontroversi, sebab muncul anggapan bahwa RUU ini mendukung praktik perzinaan, melanggengkan perbuatan LGBT, dan bahkan mengamini praktik aborsi.

“Sejak 5 tahun terakhir, representasi kalangan Islam di DPR kian menurun drastin jumlahnya. Tidak heran, jika di legislatif dan eksekutif  kepentingan Islam pada akhirnya kurang terwakili,” ujar Politisi Gerindra, Sodik  Mudjahid ketika menjadi Pembicara tentang “Dialog Kebangsaan dan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI pada Muktamar Ke-6 KB PII di Yogjakarta, Sabtu (16/11/2019).

Menurut Sodik, kelompok-kelompok  non Islam yang saat ini menguasai DPR dan Eksekutif sesungguhnya sudah memiliki Road Map untuk menguasai Indonesia untuk 20 tahun ke depan. Kekuatan kelompok ini ditunjang dengan dukungan Tim Pakar untuk memproduksi UU yang sekuler, Tim Lobby dan Tim Pendana. Sementara kelompok Islam, hanya datang pada saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) di menit-menit terakhir pengesahan UU.

Karena itu, lanjut Sodik menjelaskan, kelompok non Islam ini berkuasa setelah mereka berhasil melakukan Amandemen UUD 45 yaitu penghapusan kata Pribumi dan diperkenalkannya pemilihan langsung. Bahkan mereka juga mau merevisi UU Perkawinan Tahun 1974.

Partai Sosialis Indonesia, kata Sodik jelas partai yang salah satu misinya membuang UU yang berbau syariah.

“Mereka lebih siap dengan sistem demokrasi langsung sementara umat Islam masih belum siap dan masih apriori dengan demokrasi,” imbuhnya.

Dia mencontohkan, di Jawa Barat, ketika dia datang ke Dewan Kehormatan Mesjid (DKM) mesjid dan tokoh Islam ketika ditanya siapa pemimpin mereka untuk calon Gubernur dan Walilota, mereka tidak memiliki jawaban yang sama.

Sekali lagi, mereka lebih siap dengan sistem demokrasi. Akibatnya, bupati dan walikotanya bukan dari orang kita. Kalaupun masih orang kita, mereka akan pilih yang masih sejalan dengan pemikiran mereka. Kita tdk punya Roadmap di Jawa, Sumatera dan daerah lainnya. Jadi wajar, pengurus DKM masih bingung

“Sistem demokrasi padahal memberikan peluang produk-produk legislasi yang syar’i bisa dihasilkan asalkan tidak bertentangan dengan Pancasila dan prosesnysa dihasilkan secara konstitusional,” imbuhnya.

Kepada para peserta Muktamar KB PII, Sodik menyarankan agar mulai saat ini perlu ada Road Map Dakwah untuk menyikapinya. Yaitu, dengan mengajarkan para ustad-ustad kita 3 hal. Pertama, agar umat selalu meningkatkan iman dan takwa dimulai dari  keluarga pribadi. Kedua, ajarkan agar keluarga dan umat untuk selalu memimpin yang muslim. Ketiga, ajarkan bahwa  hukum terbaik itu bersumber dari Islam dan prosesnya harus dilakukan melalui sistem yang demokratis.

Sementara Menko Polhukam, Machfud MD mengatakan bahwa  bahwa dasar negara Indonesia sudah mengandung makna syariah. Oleh karena itu, tidak perlu lagi ada istilah NKRI Bersyariah untuk mempertegas.

“Nilai-nilai Islam sudah mewarnai konstitusi kita. Jadi, jangan pertentangan Islam dengan Pancasila,” ujar Machmud MD.

Dia menambahkan, dengan mengamalkan Pancasila, seperti bersikap toleran, menerima perbedaan, anti radikalisme dan anti korupsi, berarti umat Islam telah mengamalkan ajaran Islam sebagai Rahmatan Lil  Alaamiin. (Zul)

News Feed