oleh

Bangkitnya Rizieqisme Paska 212

-Opini-59 views

HB. Almascaty

Bagi kelompok radikal pendukung rezim Jokowi, Habib Rizieq Syihab (HRS) adalah figur yang senantiasa digambarkan sebagai sosok tokoh intoleran, fanatik, radikal ataupun peranakan Arab yang mengganggu nasionalisme Indonesia. Bagi mereka bagaimanapun gerakan HRS harus dihambat dengan berbagai cara, sampai cara yang vulgar dan biadab sekalipun. Tuduhan-tuduhan biadab yang dilontarkan, dari pencekalan pulang ke tanah air sampai dengan rekayasa jahat pemasangan bendera Tauhid di pagar kediaman HRS di Mekkahpun dilakukan dengan harapan agar menimbulkan kegaduhan.

Namun sejauh ini, HRS masih mendapat kenyamanan, walaupun dicari-cari kesalahannya. Mereka beranggapan dengan surutnya semangat HRS dalam menegakkan kebenaran dan mencegah kebathilan, gerakan kebangkitan Islam di Indonesia akan surut pula. Namun kenyataannya gerakan HRS dengan para pendukungnya semakin membesar, bahkan kini telah banyak tampil para pendakwah yang menggantikan peran HRS, seperti Ustadz Abdul Samad yang popular dan sefaham dengan perjuangan HRS.

Lebih jauh, coba kita melihat gerakan 212 dari sudut pandang gerakan sosial (social movement). Untuk memahami istilah gerakan sosial, penting untuk menengok kembali kemunculan teori gerakan sosial pada awal tahun 1950an. Pada tahun kisaran tahun 1960an psikologi sosial, didominasi oleh kajian tentang gerakan sosial, yang bersandar pada pendekatan prilaku kolektif (collective behavior), yang memandang gerakan sosial sebagai ”bentuk dari kerumunan dan kepanikan sosial“.

Kemudian pendukung teori mobilisasi sumber daya (resources mobilisation), mengritik teori collective behavior, dan mulai memformulasikan gagasan mengenai pentingnya faktor – faktor organisasi, dan struktur politik untuk mengkaji pergolakan sosial. Kita coba membaca karakteristik gerakan sosial, yang dikemukakan McAdam dan Snow. Pertama, berbentuk aksi–aksi kolektif dan bersama; kedua, memiliki tujuan yang berotentasi perubahan; ketiga, memiliki karakter sebagai organisasi; keempat, memiliki aspek kontiunitas, meski kadang temporal; kelima, aksi kolektif bersifat ekstra institusional, atau kombinasi antara demonstrasi jalanan dan lobi.

Gerakan 212 adalah sebuah fenomena baru dalam sejarah demokrasi Indonesia. Ia lahir dan tumbuh dari kesadaran kolektif umat Islam, untuk memperjuangkan hak–hak keadilan dan persamaan di muka hukum. Tidak sedikit yang menilai bahwa, gerakan 212 adalah gerakan politik untuk tujuan tertentu, terlebih menjelang tahun politik, Pilkada serentak tahun 2018, Pemilu dan Pilpres tahun 2019.

Interpretasi ini tentu tidak salah, tergantung dari sudut pandang mana kita menilainya. Dan itu sah–sah saja dalam dialektika berdemokrasi. Dengan mengawinkan lima elemen diatas, kita dapat menarik kesimpulan bahwa, kolektivitas atau tindakan sekelompok orang, yang dilakukan oleh organisasi, dan memiliki dimensi keberlanjutan diluar prosedur dan mekanisme institusional politik formal, dengan tujuan yang sama menginginkan perubahan.

McAdam dan Snow tetap berpandangan bahwa, aktor–aktor utama gerakan sosial adalah pihak luar diluar elemen pelembagaan politik formal, termasuk partai politik. Dengan sedikit mengambil garis berbeda dari arus utama gerakan sosial, saya memposisikan gerakan 212 sebagai gerakan sosial (social movement). Ada tren yang sedang berkembang dalam ranah gerakan sosial untuk melihat protes sebagai ”politik dengan cara lain”.

Ada kerendahan hati untuk mengakui secara intelektual bahwa, politik institusional dan gerakan ekstra–institusional adalah, dua dunia yang tidak bersifat mutually exclusuve, tapi justru saling bersinggungan dan saling terkait. Jika gerakan 212 dipandang sebagai organisasi gerakan sosial, maka keberadaannya bisa dijelaskan melalui tiga faktor, Pertama, struktur kesempatan politik ; Kedua, mobilisasi sumber daya ; Ketiga, pembingkaian aksi kolektif. (https://radarnusa.com/gerakan-212-sebagai-gerakan-sosial/)

Itulah sebabnya, cendekiawan aktivis yang juga Direktur Sabang Merauke Circle, Dr. Syahganda Nainggolan, menegaskan paska gerakan 212, telah lahir sebuah gerakan sosial yang dinamakannya sebagai Rizieqisme. (https://chirpstory.com/li/411587)

Gerakan ini merujuk kepada Imam Besar Habib Rizieq Sihab (HRS) sudah lebih dua tahun di pengasingan di Arab Saudi. Walaupun berada dalam pengasingan di Mekkah, HRS telah membuktikan pada rakyat Indonesia pengaruhnya yang tidak kalah kuat dibanding Imam Khomeini di negaranya, Iran.

Apalagi selama di pengasingan (in exile), HRS dikunjungi berbagai tokoh2 besar Islam dan Nasional, seperti Prabowo Subianto, Amien Rais, Fadli Zon, Habib Salim Segaf, dll, dari partai politik, dan berbagai tokoh2 non partai politik. Pengaruh HRS ikut memuluskan koalisi oposisi dalam menentukan calon Presiden/Wapresnya untuk pilpres 2019, serta membuat kontrak politik keummatan. Pengaruh lainnya adalah menggerakkan massa grass root sebagai massa militan untuk mendukung perubahan sosial, menggerakkan ekonomi umkm 212 dan juga terkait pilpres tanpa money politik.

Rizieqisme adalah sebuah pandangan HRS yang menggerakkan rakyat selama ini. Pandangan yang menggerakkan adalah sebuah ideologi perjuangan, yang dapat di “capture” dalam masa-masa kritis penuh tantangan dan resiko yang dihadapi mereka. Ada sedikitnya 5 pilar dalam Rizieqisme ini;

(Pertama) Perjuangan Islam adalah perjuangan keadilan sosial. Tema ini adalah sentral dalam Rizieqisme. Kritik HRS terhadap kesenjangan sosial, kemiskinan ummat, selalu menjadi tema utama. HRS dalam berbagai pidatonya bukan (hanya sekedar) menyuruh orang Sholat dan menjaga hati, seperti kebanyakan kyai, melainkan HRS menggerakkan permusuhan dengan 9 naga, sebuah simbol dominasi ekonomi taipan di Indonesia.

(Kedua) Perjuangan harus di akar rumput. HRS tidak membangun stratifikasi berbasis kepemilikan atau kekayaan. HRS membangun majelis2 di mana semua orang dapat menyapanya secara langsung. Pengikut HRS juga, misalnya seperti Habib Bahar Smith, mengaktualisasikan masalah ekonomi pada jamaahnya dalam bahasa rakyat sehari2, tidak rumit sehingga mudah dicerna.

(Ketiga) HRS menjadikan Islam sebagai alat persatuan. Dalam ruang lingkup ummat Islam, bahkan HRS tidak memusuhi Syiah, dalam klarifikasi Syiah yang sesat (Syiah yang suka menghujat keluarga dan Sahabat Rasul). Di luar ruang lingkup Islam, HRS membangun suatu kesepahaman tentang kebangsaan, seperti yang dilakukannya thd Prabowo, Rachmawati Soekarnoputri, Japto S., Lius Sungkarisma, dll.

(Keempat) Rizieqisme tidak mengenal kompromi. Dalam semua gerakannya, HRS mengambil resiko. HRS dan kelompok intinya sudah membiasakan diri untuk di penjara, dihujat, diancam bunuh, bahkan diusir dari Indonesia. (kelima) Tanggung jawab sosial. Rizieqisme selalu cepat tanggap dalam merespon kesulitan rakyat yang dihadapi, khususnya disituasi bencana, seperti Tsunami Aceh, Gempa Lombok, Gempa Donggala dlsb. Mereka merupakan pasukam gerak cepat yang tanpa pamrih menolong orang susah.

Lima pilar Rizieqisme ini sangat penting dilihat dalam 2 hal, 1) faham Rizieqisme menempatkan Islam sebagai agama pembebasan. 2) Pandangan HRS solid sebagai sebuah ajaran kehidupan sosial tulis Dr. Syahganda Nainggolan.

Gelombang perubahan sosial yang ditandai dengan gerakan nasonal 212 dan agen perubahan HRS bersinggungan dengan ideologi bangsa, Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mengalami ujian besar sejak sila-silanya mengalami kegagalan dalam praxis. Sebagai sebuah ideologi harusnya Pancasila dapat menjadi rujukan bagi rakyatnya untuk membangun peradaban bersama yang ditandai dengan 1) sebuah spirit humanity dan 2) kekayaan dibagi merata kepada semua rakyatnya (sharing of prosperity).

Berbagai dominasi penguasaan asset bangsa kita ditangan segelintir oligarki kapitalis sangat mencekam saat ini. Oxfam, NGO asal Inggris, misalnya menyebutkan ada 4 orang terkaya yang assetnya sama dengan 100 juta penduduk miskin. Kepemilikan yang timpang ini diwarnai dengan “crazy rich Indonesia” yang pamer kekayaannya (seperti pesta kawin dengan biaya lebih 1 Triliun di Surabaya yang heboh saat ini) secara menyolok. Pada saat bersamaan kaum muda bersandar pada kehidupan marginal sebagai pengojek, pak ogah dan sektor informal. Pancasila sebagai ideologi terbuka, jika gagal melahirkan sebuah peradaban, maka mau tidak mau akan terbuka pada pemahaman Rizieqisme.

Dahulu, Soekarno dengan Marhaenisme nya menjadi dominan dalam mem “drive” Pancasila. Soeharto, pada masanya menggeser Pancasila dalam versi Kapitalistik. Ke depan, Rizieqisme mungkin akan menjadi harapan rakyat miskin untuk mengendalikan versi baru Pancasila yang memihak pada ummat dan orang2 jelata.

Lebih jauh sebenarnya HRS sudah menafsirkan Pancasila menurut versi beliau dengan slogan NKRI Bersyariah, yaitu sebuah NKRI yang berdasarkan Pancasila yang bersyariah pula. Menafsirkan Pancasila dalam kontek syariah akan lebih mendalam Islamisnya dibandingkan dengan pemahaman dalam Piagam Jakarta. NKRI Besyariah lebih jauh mengidamkan sebuah Indonesia yang melaksanakan syariah Islam kepada seluruh system dan masyarakatnya. (Lihat buku HRS, Wawasan Kebangsaan NKRI Bersyariah).

Menurut penelitian Dr. Syahganda Nainggolan, Habib Rizieq Syihab (HRS) adalah figure utama kelompok Islam yang senantiasa dituduh sebagai kelompok Radikalisme Agama. Bahkan kini HRS lebih ditakuti oleh para taipan daripada rezim penguasa yang mudah dibeli. Slogan perjuangan HRS “menjadikan 9 naga menjadi 9 cacing” adalah idiom perjuangan kerakyatan yang mudah diterima rakyat jelata. Itulah sebabnya taipan lebih menakuti HRS yang tidak mudah ditaklukkan dan tidan bisa dibeli.

Banyak tokoh pergerakan populisme di Indonesia, bahkan di Nusantara mengidolakan HRS menjadi tokoh dan pemimpin yang akan menarik gerbong kebangkitan “politik Muslim kontemporer”. Sebagaimana ditulis tokoh muda, Dr. Anton Permana, Direktur Eksekutif Majelis Bangsa Indonesia, ;

Kelompok Islam yang dituduh radikal secara spesifik mengarah kepada gerakan populisme Islam yang identik dengan gerakan 212 di bawah komando HRS. Dimana kalau mengakui dgn jujur, kelompok inilah yang boleh di sebut dengan “kelompok the new civil society of Indonesia”. Karena kelompok ini gabungan dari seluruh elemen ummat tanpa pandang harokah, ormas, jemaah, yang bersatu padu atas nama Islam dalam melawan ketidak adilan.

Dinamakan kelompok the new of civil society Indonesia, karena gerakan 212 yang dimotori HRS mayoritasnya berasal dari kalangan terdidik, moderat, mapan, dan mandiri (kritis). Tipikal kelompok seperti ini adalah sebuah ancaman nyata bagi sebuah oligarkhi politik di Indonesia. Sepertinya sejarah berulang kembali ketika partai Masyumi di bubarkan oleh Soekarno atas hasutan PKI ketika itu.

News Feed