oleh

APJATI Gelar Silaturahmi dan Halal Bihalal 2019

Jakarta – Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) menggelar kegiatan Silaturahmi dan Halal  Bihalal di Rumah Makan Indonesia Seafood and Middle East Food Raden Bahari di Jalan Warung Buncit, Jakarta, Senin (24/6/2019).

Kegiatan yang digelar bakda Maghrib ini dihadiri jajaran pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Sekjen Apjati Kautsar, dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) serta anggota Perusahaan Migran Indonesia (PMI) dan Koordinator Formigran Indonesia Jamaluddin Suryahadikusumah, mantan Ketua Umum Gerakan Pemuda Islam Indonesia (PMII), Ahmad Toha Almansyur, dan mantan Staf Khusus BNP2TKI, Benhard Nababan. 

Dalam sambutannya, Ketua Umum Apjati Ayub Basalamah mengatakan kegiatan Silaturahmi dan Halal Bihalal Ke-VII dalam masa kepengurusannya ini dimaksudkan sebagai ajang silaturahmi dan saling maaf memaafkan antara pengurus Apjati dengan anggotanya.

“Sebagai pengurus saya meminta maaf jika ada salah dan khilaf dalam memimpin Apjati selama ini,” ujar Ayub.

Pada kesempatan itu, Ayub bersyukur di era kepemimpinannya telah selesai UU PMI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagai pengganti UU Nomor 34 Tahun 2004 dan Permenaker No. 291 tentang Penempatan PMI ke Arab Saudi melalui Sistem Satu Pintu atau dikenal One Channel System.

Berita baiknya, kata Ayub, Sistem One Channel selain penempatan untuk Arab Saudi ini juga akan dibuka untuk Qatar dan UEA. 

Kepada para hadirin, Ayub juga menginformasikan bahwa Himpunan Pemeriksa Kesehatan TKI (Hiptek) yang baru saja mengundang dirinya untuk hadir rapat siang tadi memutuskan untuk menaikkan biaya pemeriksaan kesehatan kepada PMI. Dalam rapat itu Ayub meminta agar Hiptek jangan seenaknya menaikkan tarif pemeriksaan kesehatan kepada PMI yang pada akhirnya akan membebani PMI. Apalagi sebagai asosiasi Hiptek tidak boleh menaikkan cost structure pemeriksaan tanpa sebelumnya ada surat edaran dari pemerintah. 

Pada bagian akhir sambutannya, Ayub meminta kepada para anggota PMI agar terus meningkatkan profesionalitasnya dalam meningkatkan penempatan PMI ke luar negeri.

Kita terus berusaha yang terbaik untuk terus membuka kesempatan kerja ke mancanegara. Dengan menempatkan PMI yang berkualitas maka kita sudah memberikan perlindungan perlindungannya. Kita harus menjadi mitra terbaik pemerintah dalam menampatkan PMI, papar Ayub.

Sementara itu, Koordinator Formigran Indonesia Jamal mengomentari sikap kritis Ketum Apjati terhadap Hiptek. Menurut Jamal sikap Ayub yang keberatan atas kenaikan biaya pemeriksaan PMI itu patut diapresiasi. Pasalnya, peningkatan biaya kesehatan itu akan belum tentu sejalan dengan peningkatan kualitas kesehatan PMI. Pasalnya, tidak sedikit kasus yang ditemui banyak PMI bermasalah dengan kesehatan (unfit) ketika bekerja di luar negeri serta PMI yang dipulangkan karena kurang fit ketika bekerja. Tidak sedikit PMI yang unfit kemudian mendapatkan kekerasan dari majikan utamanya bagi mereka  yang bekerja di sektor rumah tangga.

Yang harus dilakukan ialah evaluasi menyeluruh terhadap kualitas pelayanan Hiptek dan bukan seenaknya menaikkan biaya. Kemenkes harus evaluasi kinerja Hiptek dan memberi sanksi bagi anggotanya yang asal-asalan melakukan pemeriksaan kepada PMI yang mau bekerja ke luar negeri, pungkas Jamal.  (Zul)

News Feed