oleh

Pengembangan Kompetensi ASN yang Melek Teknologi Informasi Pemerintahan

-Nasional-77 views

Jakarta – Indonesia adalah negara yang sangat luas dengan 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota, tentunya akan membutuhkan biaya yang besar dalam menjalankan sistem pemerintahan.

Peningkatan tekhnologi menjadi salah satu cara terbaik di era milenial untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kapuspen Kemendagri Bahtiar, menjelaskan bahwa pemerintah telah mempersiapkan ASN dan unit pemerintahan yang melek tekhnologi.

Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Tidak hanya itu, Ia menyebutkan Presiden telah memerintahkan seluruh kementerian lembaga termasuk Kemendagri untuk menyusun grand design 20 tahun untuk mendorong peningkatan tekhnologi pemerintahan yang dijalankan dalam program tahunan dan 5 (lima) tahunan.

“Dengan pengembangan tekhnologi diharapkan dapat mengubah manajemen, sistem pmerintahan,hubungan kerja, kemudahan interaksi, hingga mengurangi kecurangan pelayanan”,jelas Bachtiar.

Bahtiar menjelaskan setidaknya ada 3 (tiga) hal yang harus dikembangkan dan diubah untuk mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Hal yang dimaksud adalah mempersiapkan infrastruktur, kelembagaan, dan SDM ASN.

Hal tersebut disampaikan oleh Bahtiar dalam kesempatannya pada acara talkshow salah satu acara tv swasta nasional. (30/11/2018)

Pemerintah tetap fokus menjalankan peningkatan infrastruktur telekomunikasi hingga ke pelosok dan wilayah pegunungan yang diharapkan seluruh wilayah indonesia dapat terkoneksi.

Kelembagaan diharapkan mengembangkan tekhnologi dan terdapat unit masing-masing instansi yang mengurus tekhnologi agar terkoneksi dengan instansi lain, daerah, swasta dan masyarakat umum.

Untuk SDM, Bahtiar menilai tidak banyak lulusan pendidikan tekhnologi informasi yang mampu mengembangkan teknologi di lingkungan pemerintahan, dan rekrutmen ASN dulu dan sekarang sangatlah berbeda dan tidak sedikit ASN yang telah berusia lanjut yang dianggap kurang melek tekhnologi untuk itu diharapkan rekruitmen ASN yang baru salahsatu diharapkan akan mampu mewujudkan visi pembangunan pemerintaham berbasis elektronik.

Selain itu, Bahtiar mencontohkan apabila revolusi tekhnologi pemerintahan diwujudkan maka akan mengintegrasikan wilayah yang sangat luas, sistem administrasi dan pelayanan di Indonesia akan semakin efektif dan efisien. Pemerintah pusat akan dapat langsung terhubung seluruh unit2 pemerintahan sampai dipelosok, antara lain cukup menggunakan video conferrence, sistem informasi dan pelayanan online hingga ketingkat desa/kelurahan. Aparatur pemerintahan tidak perlu lagi melakukan perjalanan dinas ke berbagi tempat yang tentunya memakan waktu dan biaya, serta mengurangi jumlah pegawai dan merampingkan struktur organisasi pemerintahan yang dinilai sangat besar dan boros.

Beberapa daerah telah menjalankan inovasi tekhnologi daerahnya masing-masing dan pemerintah terus mendorong memberikan petunjuk dan bimbingan. Contoh konkrit sudah terdapat website masing-masing unit pemerintahan yang membangun sistemp pelaporan dan pengaduan masyarakat seperti di Kemendagri ada SAPA dan Si Lapor yang apabila masyarakat yg ingin melapor dan menyampaikan pengaduan tidak perlu dengan surat tertulis ,cukup mengadu melalui website. Menko perekonomian dibantu BPKM, Kemendagri dan kementerian lembaga terkait juga telah melaunching pelayanan 1 (satu) jam pelayanan perizinan yang terintegrasi secara nasional disebut Online Single Submission (OSS).

Untuk daerah seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Tangerang, makasar dan Bali sudah menjalankan smart city dan berbagai inovasi lainnya yang kedepannya pemerintah akan berusaha menggerakkan dan mengimplementasikan sistem pemerintahan berbasis elektronik elektronik secara nasional untuk itu diperlukan kompetensi ASN yg melek teknologi informasi.
Namun demikian teknologi selalu memiliki 2 (dua) sisi yakni pertama, jika teknologi informasi pemerintahan atau sistem pemerintahan berbasis elektronik mampu diwujudkan maka akan terjadi efisiensi birokrasi pemerintahan secara besar2an. Kedua, pengembangan teknologi tsb harus tetap memperhatikan aspek2 security atau ketahanan negara dari sisi teknologi maka sistem proteksi teknologi juga harus dikembangkan, spy pengembangan teknologi tidak berdampak buruk terhadap ketahanan negara dari sisi teknologi. pungkasnya. (Puspen)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

39 komentar

  1. Incredible! This blog looks just like my old one!
    It’s on a entirely different topic but it has pretty much the same page layout and design. Great choice of colors!

  2. I think this is among the most significant information for me.

    And i’m glad reading your article. But wanna remark on few general things, The
    site style is great, the articles is really nice : D.
    Good job, cheers

  3. Does your blog have a contact page? I’m having a tough time locating it but, I’d like to shoot
    you an e-mail. I’ve got some ideas for your blog you might be interested in hearing.
    Either way, great website and I look forward to seeing it improve over time.

  4. I have to thank you for the efforts you have put in penning
    this website. I really hope to see the same high-grade blog posts from you in the future as well.

    In fact, your creative writing abilities
    has inspired me to get my own, personal website now 😉

News Feed