Deklarasi Pemilu Damai 2019 Sebagai Wujud Pendidikan Politik

Bangun Sitohang

Konsepsi pendidikan selalu identik dengan konsep kehidupan politik suatu bangsa, oleh karenanya jika suatu bangsa ingin memajukan peradaban bangsanya maka pendidikan politik menjadi kata kunci untuk menentukan arah kemajuan bangsa tersebut. Tidak terkecuali bagi bangsa Indonesia bahwa nilai-nilai pendidikan politik harus sejalan dengan semangat Pancasila dan UUD 1945 sebagai konsensus berbangsa dan bernegara,  jika tidak melaksanakannya, maka bangsa Indonesia akan kehilangan jatidirinya dan menjadi bangsa yang tidak berkarakter ke-Indonesia an. Situasi tersebut diibaratkan perahu yang berlayar di laut bebas tanpa arah dan tujuan yang pasti, atau dengan kata lain, kita akan kehilangan jatidiri. Secara sosiopolitik akibat fatal dari penyimpangan moral politik kebangsaan tersebut maka persatuan dan kesatuan bangsa menjadi taruhannya.

Kausalitas pemikiran tersebut merupakan bagian dari hakekat proses pendidikan politik, sebab hakekat politik adalah untuk mencapai tujuan bernegara sesuai semangat konstitusi. Pada bagian lain input – konversi – output pendidikan politik adalah manusia sebagai masyarakat atau bangsa, maka arah perubahan suatu bangsa akan ditentukan oleh proses pendidikan yang dilaksanakan, dan masyarakat yang demokratis sangat ditentukan oleh kemajuan pendidikan (intelektual) masyarakatnya. Oleh karenanya pendidikan politik merupakan alat ukur kemajuan masyarakat.

Pertanyaannya, apakah ada kaitannya antara deklarasi damai pemilu 2019 dengan pendidikan politik? Ya tentu sangat berkait, karena Pemilu Damai adalah bagian dari harapan nilai pendidikan universal sebagaimana dideklarasikan UNESCO sebagai badan pendidikan PBB  yaitu; “learning to know, learning to do, learning to be, learning to live together”. Artinya kalau kita hanya tau saja tentang Pemilu tanpa mengaktualisakannya di jajaran masing-masing serta menjadikannya sebagai misi dalam hidup bersama sebagai satu bangsa, maka deklarasi damai tersebut hanya menjadi utopis (mimpi politik) saja.

Bagaimana aktualisasi kelanjutan Deklarasi Pemilu Damai?

Deklarasi Pemilu Damai yang telah dilaksanakan oleh Jajaran KPU, Bawaslu, DKPP  dengan peserta Pemilu 2019 (Parpol dan Capres dan Cawapres) pada Bulan September 2019   lalu merupakan bentuk kesadaran bersama sebagai langkah antisipasi untuk mengingatkan setiap WNI bahwa nilai persatuan Indonesia paling terdepan dalam setiap pesta demokrasi. Saya katakan antisipasi karena untuk kata “damai” lazimnya digunakan setelah adanya ketidak sesuaian antar pihak. Namun KPU bijak menyikapi dinamika pemilu yang dalam proses penyelenggaraannya sangat dinamis dan cenderung tarik menarik kepentingan antar calon legislatif dalam kompetisi perebutan suara rakyat/konstituennya, terlebih lagi dalam Pemilu 2019 secara bersamaan juga dengan pemilu presiden dan wakil presiden, yang karena baru pertama kali dilaksanakan serentak sehingga berbeda emosi pelaksanaan dibanding Pemilu sebelumnya yang Cuma pemilu legislatif, sehingga dari persektif pendidikan politik diperlukan bentuk konatif  dalam “deklarasi pemilu damai”. Persoalannya adalah bagaimana kelanjutan deklarasi Pemilu damai tersebut dapat diimplementasikan para elite parpol peserta pemilu dan Tim Sukses ? sehingga deklarasi tersebut tidak hanya sebagai “slogan politik”.

Untuk itu kiranya agar deklarasi tersebut tidak menjadi bentuk deklarasi semu menjelang pemilu, seharusnya kita mau memahami langkah-langkah bentuk pembelajaran yang menjadi pilar pembelajaran yang digariskan Badan Pendidikan Dunia, UNESCO, yaitu :  “learning to know, learning to do, learning to be, learning to live together”,. Keempat pilar pembelajaran tersebut memberikan konsep budaya politik demokratis. Jika kita sudah mengetahui (to know) pemilu itu adalah proses politik yang harus kita kawal bersama, maka marilah kita melaksanakannya secara konsisten sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 45. Deklarasi damai janganlah dimaknai hanya sebatas tandatangan secara seremonial untuk memuaskan khalayak ramai atau hanya sebatas program kerja tahapan pemilu, melainkan harus melaksanakannya (to do) atau membuktikannya dalam proses penyelenggaaran pemilu seperti: patuh pada aturan main yang telah digariskan Undang-Undang dan peraturan KPU, misalnya melaksanakan bentuk-bentuk kampanye yang digariskan oleh keputusan KPU, memberikan tauladan atau contoh nyata moral politik sebagai pelaku politik, yakni tidak saling menghujat antar anak bangsa, tidak mengucapkan kata-kata yang dapat merusak sendi-sendi demokrasi serta tidak menampilkan sikap yang tidak menggambarkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa sesuai konsep NKRI, dsb. Artinya dalam proses politik yang berlangsung pada Pemilu 2019, semua elemen masyarakat harus benar-benar konsisten antara ucapan dan perbuatan baik sebelum kampanye maupun nanti setelah pengumuman hasil pemilu itu sendiri.

Dengan demikian kita dan semua pihak yang terlibat dalam pemilu akan tetap eksis dengan nilai-nilai deklarasi damai tersebut sehingga kita benar-benar jadi pelaku politik yang memiliki jatidiri (to be), disinilah  makna keberadaan elite parpol pada acara deklarasi tersebut.  Harapan akhir dari semuanya adalah bagaimana deklarasi damai tersebut tidak saja menjadi bentuk kemenangan bagi partai politik dan jajarannya serta tim sukses melainkan hendaknya hasil akhir dari penyelenggaraan pemilu 2019 adalah menjadikan setiap warga bangsa dapat merasa memiliki hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan dalam situasi politik yang aman dan damai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara  (living together) dalam konsepsi NKRI.

Harapan dari Deklarasi damai

Penulis berharap bahwa deklarasi Pemilu damai 2019 dapat menjadikan semua para pelaku politik bekerja secara demokratis dengan mengedepankan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan kelompok khususnya dalam mengemas isu-isu kampanye sehingga nilai persatuan bangsa tidak terganggu.

Bagi masyarakat sebagai konstituen partai politik atau sebagai warganegara yang memiliki hak politik pada Pemilu dapat kiranya memberikan hak pilihnya dengan didasarkan oleh pilihan yang tidak karena disuap atau istilah lain money politik  melainkan atas dasar penilaian yang objektif terhadap visi dan misi para calon anggota DPR, DPD dan DPRD dan juga Capres dan Cawapres . Pada sisi penyelenggara, KPU, Bawaslu dan DKPP sebagai unsur terdepan pada penyelenggaraan Pemilu secara profesional dan berintegritas berkerja sesuai amanat Konstitusi sehingga setiap kebijakan atau sikap yang dikeluarkan bukan didasarkan atas “persepsi atau sentimen” atau like dan dislike tetapi tetap mengedepankan kode etik dan semangat regulasi yang berlaku.  Hal ini perlu dipertegas mengingat pada pengalaman masa lalu, dari konsepsi perilaku organisasi, deklarasi damai berhasil dan berguna, pada muara akhirnya akan sangat ditentukan oleh “wasit pemilu” itu sendiri. Bisa kita bayangkan apa yang akan terjadi jika dalam sebuah kompetisi wasit tidak netral, yang pasti penonton akan gemuruh bersorak dan ricuh. Kondisi tersebut tentunya bukan harapan kita.

Kata kunci Pemilu Damai secara sosiopolitik, kita tolak politik uang dan ujaran kebencian dalam kampanye serta menjaga harmonisasi kebangsaan yang Binneka Tunggal Ika dengan tidak membenturkan isu SARA dalam kampanye serta hal utama adalah berpedoman pada semangat Pancasila dan UUD 1945, Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu maupun peraturan yang dikeluarkan oleh penyelenggara Pemilu.”. inilah pagar Deklarasi Damai yang harus kita pegang bersama. Semog

Pengurus MPN Pemuda Pancasila