Homepage / Nasional KPK Harus Tegas dalam Kasus PLTU Riau I
oleh

KPK Harus Tegas dalam Kasus PLTU Riau I

-Nasional-60 views

Proyek Pembangkit PLTU Riau I merupakan bagian dari Mega Proyek 35.000 MW pembangkit listrik di sejumlah wilayah di Indonesia yang dicanangkan Jokowi. PLTU Riau I memiliki kapasitas 2 x 300 MW yang ditargetkan beroperasi tahun 2023.

Sayangnya mulai proses perencanaan diduga telah terjadi transaksi-transaksi serta pembagian konsesi. Bau korupsi begitu kental hingga akhirnya terseretlah Politisi Golkar Eni Saragih, anggota komisi VII DPR RI dan Idrus Marham, mantan Menteri Sosial yang juga mantan Sekjend Partai Golkar. KPK pun telah menetapkan tersangka kasus PLTU Riau I kepada keduanya.

Wakil Ketua Umum PP KAMMI 17-19, Barri Pratama meyakini bahwa permainan selayaknya kasus PLTU Riau I tidaklah tunggal atau sendiri. Maka KPK tidak bisa berhenti begitu saja jika tidak ingin dikatakan tebang pilih.

“KPK harus tegas meningkatkan penyidikan kasus PLTU Riau I, karena diyakini pola tersebut tidak hanya terjadi di pembangkit Riau I belaka. Jangan tebang pilih karena yang terlibat tentu tidak satu dua orang,” tegas Barri.

Barri Pratama meyakini banyak pihak terlibat dalam kasus PLTU Riau I ini. Bahkan Eni Saragih hanya bagian kecil yang perlu terus diungkap secara terbuka oleh KPK.

“Eni Saragih ini hanya bagian kecil dari kasus PLTU Riau I, bahkan dalam Mega Proyek 35.000 MW yang perlu diungkap. KPK buka saja semua agar kerugian negara dapat dikembalikan, kasihan Jokowi dibohongi terus,” imbuhnya.(reportaserakyat.com)

Jangan Lewatkan

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

85 komentar

News Feed

Nasional|Agustus 3, 2021
Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus berupaya membangun sinergisitas dengan pemerintah daerah. Kali ini, Kemendagri melakukan ikhtiar tersebut dalam sektor pembinaan

Nasional|Agustus 1, 2021
Jakarta | Pada hari Sabtu, 31 Juli 2021, pukul 08.00 s.d. selesai, bertempat di Kampus UPN Veteran Jakarta Jl. RS.Fatmawati Raya Pondok

Nasional|Agustus 1, 2021
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil diminta memberikan sanksi tegas berupa evaluasi bahkan ‘mencopot’ Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Jabar Dedi Supandi serta Kepala

Nasional|Juli 24, 2021
Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebut Polisi Pamong Praja dapat diangkat menjadi penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Hal itu disampaikan Direktur Polisi

Nasional|Juli 23, 2021
Jakarta, Dalam rangka mendukung dan menyukseskan program pemerintah terkait Vaksinasi Nasional, Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila menggelar Vaksinasi Bersama KADIN Indonesia