oleh

Presiden Tegaskan PKPU Larangan Koruptor Nyaleg Sah

-Nasional-78 views

PRESIDEN Joko Widodo menghormati Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas peraturannya yang melarang mantan narapidana korupsi untuk mengikuti pemilihan anggota legislatif 2019.

Menurut Presiden yang dirilis Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin, undang-undang memberikan kewenangan kepada KPU untuk membuat peraturan tersebut. Secara peraturan perundang-undangan, proses tersebut sah.

“Undang-Undang memberikan kewenangan kepada KPU untuk membuat peraturan,” ujar Presiden di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan, Senin.

Meski demikian, ia mengatakan apabila kemudian ada pihak-pihak yang berkeberatan dengan aturan tersebut, Presiden Joko Widodo mempersilakan pihak-pihak tersebut untuk menggunakan mekanisme sesuai dengan perundang-undangan dengan mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung.

KPU mengeluarkan aturan yang melarang pencalonan mantan narapidana narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan korupsi sebagai calon legislatif (caleg).

Larangan tersebut tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang ditetapkan pada 30 Juni 2018 dan ditandatangani oleh Ketua KPU Arief Budiman di Jakarta, Minggu (1/7).

Namun, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly enggan mencatatkan PKPU tersebut dalam lembaran negara sebagai peraturan perundang-undangan. Menurutnya, jika tidak dundangkan maka peraturan KPU itu tidak akan berlaku.

Yasonna mempersoalkan subtansi PKPU tersebut yang melarang koruptor untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Menurutnya, subtansi tersebut bertentangan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.(mediaindonesia.com)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed