oleh

HMI Hukum UB Kritik Jokowi Soal PJ Gubernur Jawa Barat

-Nasional-56 views

MALANG – HIMPUNAN Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Malang Komisariat Hukum Brawijaya, memberikan tanggapan atas dilantiknya Komjen. Pol. Drs Mochamad Iriawan, S.H., M.M., M.H. menjadi PJ Gubernur Jawa Barat oleh Kementerian Dalam Negeri. Melalui Misbahul Munir Ali (Ketua Umum HMI Hukum Brawijaya), menyatakan bahwa menurutnya pelantikan ini menuai polemik di masyarakat, juga dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 106/P Tahun 2018 tentang pengesahan pemberhentian dengan hormat Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat masa jabatan tahun 2013 – 2018 dan pengangkatan Gubernur Jawa Barat oleh Presiden Joko Widodo.

Alasan pengangkatannya sebagai PJ Gubernur Jawa Barat ialah pertama, untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur, kedua, status keanggotaannya sebagai Sekretaris Utama (Sestama) Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), ketiga, rekam jejak dari sisi integritas, kapasitas, dan komunikasi antar kementrian atau lembaga dan terakhir, untuk menjaga kondusifitas dearah rawan konflik.

“Pertama, dari sisi sejarah ketatanegaraan. Periodesasi sistem demokrasi di Indonesia mengalami jatuh bangun  yang kemudian hal ini tidak terlepaskan dari pertaruhan elit politik dan supremasi sipil. Di mana pada zaman orde baru aparat penegak hukum ini diberikan tugas kekaryaan (dwifungsi) yakni ABRI (TNI dan POLRI) masuk dalam ranah sipil untuk menjadi bagian dari penentuan kebijakan ekonomi, sosial, dan politik. Hal ini menjadi kemunduran apabila sistem demokrasi kembali kepada zaman orde baru dan menjadi distortif dengan semangat reformasi,” ujar Misbah, Malang, Kamis (21/06).

Misbah membeberkan, dari sisi etika politik, menjadi keniscayaan apabila publik bertanya – tanya mengenai kebijakan ini di mana sebentar lagi kontestasi politik Jawa Barat akan digelar. Suatu konsekuensi politis apabila publik menilai bahwa kebijakan ini berkaitan erat dengan eskalasi pergerakan salah satu pasangan calon untuk memobilisasi massa pada konstestasi tersebut. Kemudian, disamping dengan kecurigaan tersebut, publik menilai bahwa tidak tepat menempatkan aparat penegak hukum dalam ranah sipil dalam menjaga profesionalisme kepolisian dengan alasan subjektif satu arah dan tidak tepat bahwa daerah Jawa Barat sebagai daerah rawan konflik.

Moh. Asadullah selaku Kepala Bidang Pembinaan Anggota HMI Hukum Brawijaya juga memberikan kritik atas keputusan Jokowi terkait pelantikan PJ Gubernur Jawa Barat, “Pengaturan mengenai status kepolisian sebagai PJ Gubernur ini sudah diatur secara tegas oleh peraturan perundang – undangan, UU Polri, UU Pemda, dan UU Pilkada sudah mengatur itu, serta UU Aparatur Sipil Negara juga  mengatur mengenai siapa yang dapat mengisi kekosongan jabatan itu,” ujar Asad.

Pada Pasal 28 ayat (1) dan penjelasannya UU Kepolisian, ditegaskan bahwa Kepolisian Republik Indonesia harus bersifat netral pada politik praktis dimana harus bebas dari pengaruh partai politik dan menjadi kader partai politik. Pada ayat (3) dan penjelasannya, ditegaskan bahwa Kepolisian Republik Indonesia dapat menduduki jabatan diluar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian, yang dimaksud jabatan diluar kepolisian adalah jabatan yang tidak memiliki sangkut paut dengan tugas kepolisian dan tidak berdasarkan penugasan dari kapolri. Dalam hal ini tegas fungsi kepolisian merupakan aparat penegak hukum bukan sebagai masyarakat sipil.

Dari hasil pertimbangan yang cukup matang  oleh pengurus komisariat, maka HMI Cabang Malang Komisariat Hukum Brawijaya dengan tegas memberikan pernyataan sikap sebagai berikut :

1.Menolak dan menuntut untuk pembatalan Keputusan Presiden Nomor 106/P Tahun 2018 tentang pengesahan pemberhentian dengan hormat Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat masa jabatan tahun 2013 – 2018 dan pengangkatan Gubernur Jawa Barat dan pelantikan Komjen. Pol. Drs Mochamad Iriawan, S.H., M.M., M.H. menjadi PJ Gubernur Jawa Barat;

2.Menolak segala bentuk kemunduran demokrasi dalam mereduksi supremasi sipil dan bangkitnya dwifungsi penugas karyaan dan politik praktis polri yang untuk menjaga semangat demokrasi, netralitas dan profesionalisme aparat penegak hukum;

3.Menolak segala bentuk rasionalisasi dan argumentasi subjektif Bapak Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dalam mempertahankan status PJ Gubernur Jawa Barat;

4.Meminta pertanggungjawaban kepada Presiden Joko Widodo, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, dan Menteri Politik Hukum dan HAM Wiranto atas polemik yang terjadi di Jawa Barat. (Ferdio)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed