oleh

Kemendagri Yakin Komjen Iriawan Akan Netral di Pilkada Jabar

-Nasional-102 views

JAKARTA – PENGANGKATAN Komjen Pol Mochamad Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat telah menuai sejumlah pertanyaan di masyarakat dan DPR. Karena itu, guna meluruskan informasi yang beredar, Kementrian dalam Negeri menggelar konferensi pers di Gedung A Kemendagri, Jalan Merdeka Utara, Jakarta.

Konferesi Pers mengenai Penguatan Peran Penjabat Kepala Daerah Dalam Menyukseskan Pilkada Serentak 2018 di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis (21/6/2018) ini dihadiri Kapuspen, DR. Bahtiar,  Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Soni Sumarsono yang didampingi Sekretaris Dirjen Otda, Akmal Malik.

Menurut Soni, secara hukum sudah benar proses pengangkatan Komjen Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jabar. Penunjukan M Iriawan sesuai dengan Keppres Nomor 106/P Tahun 2018 tentang Peresmian Pemberhentian Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Barat Masa Jabatan 2013-2018 dan Pengangkatan Penjabat Gubernur Jawa Barat yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada tanggal 8 Juni 2018.

Soni menambahkan, penunjukan M. Iriawan ini sebagaimana amanat Pasal 201 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan memperhatikan Pasal 19 dan 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.

Menurutnya, Keppres Nomor 106/P Tahun 2018 sudah sesuai dengan ketentuan serta asas penyusunan produk hukum yang baik. Dalam prosesnya sudah memperhatikan aspek kewenangan, substansi dan prosedur yang ada.

Dia mengakui bahwa Iriawan adalah polisi aktif dan hal itu tidak ada yang salah. Penunjukan TNI/Polri aktif ataupun non aktif sebagai Penjabat Gubernur seperti sebelumnya sudah ada penunjukan di Sulawesi Barat, Jawa Timur, Aceh, Papua dan Lampung.

Di dalam Pasal 201 UU Pilkada disebutkan bila masa jabatan kepala daerah dan atau wakil kepala daerah habis, untuk tingkat propinsi ditunjuk Pejabat Tinggi Madya sebagai Penjabat Gubernur. Pengisian jabatan ini dilakukan agar tidak terjadi kekosongan pemerintahan daerah. Ia lantas menjelaskan mengenai istilah ‘Pejabat Tinggi Madya’.

Ia merujuk Pasal 19 ayat 1 huruf b, dimana disebutkan “Jabatan Pimpinan Tinggi Madya meliputi Sekretaris Jenderal Kementerian, Sekretaris Kementerian, Sekretaris Utama, Sekretaris Jenderal Kesekretariatan Lembaga Negara, Sekretaris Jenderal Lembaga Non Struktural, Direktur Jenderal, Deputi, Inspektur Jenderal, Inspektur Utama, Kepala Badan Staf Ahli Menteri, Kepala Kesekretariatan Presiden, Kepala Kesekretariatan Wakil Presiden, Sekretaris Militer Presiden, Kepala Kesekretariatan Dewan Pertimbangan Presiden, Sekda Provinsi dan Jabatan lain yang setara”.

Artinya, siapapun anggota TNI/Polri yang ditugaskan menjadi pejabat Eselon I sebagai Pejabat Tinggi Madya yang bertugas di Kemenko Polhukam, Kemenhan, Sekretaris Militer Presiden, BIN, Badan Siber dan Sandi Negara, Lemhanas, Wantannas, Basarnas, MA, BNN, BNPT dan instansi Kementerian/Lembaga lainnya, secara hukum pengangkatan Sestama Lemhanas M Iriawan sudah sesuai dengan aturan hukum.

“Posisi sekarang M Iriawan sebagai Sestama Lemhamas tentunya tidak bertentangan dengan pasal-pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 (UU ASN),” kata Soni.

Status M Iriawan sebagai polisi aktif, di dalam Pasal 20 ayat 2 dan ayat 3 UU ASN, disebutkan bahwa anggota TNI/Polri diperbolehkan mengisi jabatan ASN tertentu saja. Yakni jabatan yang ada di instansi pusat tetapi tidak termasuk instansi daerah. Instansi pusat dimaksud sebagaimana dijelaskan pada Pasal 19 ayat 1 huruf b.

“Pj Gubernur adalah pejabat administratif yang mendapat penugasan dari instansi pusat, karena yang meng-SK-kan adalah pemerintah pusat,” ucap Soni.

Soni menegaskan, Komjen Pol Mochamad Iriawan tak bertindak di luar koridor hukum saat menjabat sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat. Dia menyangkal banyaknya tuduhan yang menyebut penunjukan Iriawan penuh muatan politis, dianggap sama sekali tak masuk akal.

“Kalau ada pelanggaran terhadap mobilisasi mendukung salah satu calon dari polisi, itu bisa besok pagi diberhentikan,” kata Soni

Soni menjamin, Iriawan bakal bersikap netral dan tak mendukung salah satu pasangan calon manapun saat Pilkada serentak di Jawa Barat. Apalagi  waktu pencoblosan sudah dilakukan pada pekan atau tanggal 27 Juni 2018, sementara 24 Juni merupakan masa tenang.

“Minggu depan sudah minggu tenang,” pungkasnya (Endi & Zul).

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed