oleh

Idealisme dan Realisme Penyusunan RUU KUHP

-Opini-46 views

BEBERAPA pasal kontroversial di arena substansi RUU KUHP yang krusial masih menjadi keberatan banyak pihak. Terutama kehendak politik parlemen dan pemerintah untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip pokok dari hukum pidana khusus, yang bersifat lexspecialis dan extraordinary ke dalam RUU KUHP.

KPK mengajukan keberatan soal rencana dimasukkannya prinsip-prinsip pokok yang selama ini termaktub dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ke dalam RUU KUHP. Selain itu, Badan Narkotika Nasional (BNN) juga turut mengajukan keberatan atas rencana dimasukkannya sebagian prinsip pokok UU Narkotika ke RUU KUHP. Sejumlah aktivis lingkungan juga sebelumnya sempat mengajukan keberatan atas rencana diintegrasikannya norma-norma pokok dalam UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ke dalam RUU KUHP.

Sudah cukup banyak perdebatan teoretis, terutama dari kalangan ahli hukum pidana, yang mewacanakan pro-kontra atas rencana dimasukkannya sejumlah prinsip yang selama ini terkandung dalam norma hukum pidana khusus ke dalam RUU KUHP. Namun, sejatinya untuk mencari solusi paradigmatik atas perdebatan teoretis tersebut, semua pihak perlu merenungkan kembali hakikat dari adanya (being) hukum itu sendiri untuk menjawab mengapa hukum perlu diciptakan?

Hukum di alam modern tak dapat dilepaskan dari lahirnya negara modern yang diawali dengan Renaissance. Renaissance menurut filsuf Burckhardt tak lain ialah ‘penemuan kembali dunia dan manusia’. Sebuah transformasi pemikiran dari pandangan yang diarahkan pada akhirat dan keselamatan manusia pada Tuhan menjadi pandangan yang berpaling ke hidup manusia di dunia sebagai subjek konkret yang bebas. Hukum harus dimengerti sebagai ius yang dikaitkan dengan tujuan membawa aturan yang adil dalam masyarakat.

Terorisme ekonomi
Korupsi sebagai salah satu jenis kejahatan yang luar biasa (extraordinary crime) telah diletakkan pada klaster hukum yang bersifat lexspecialis karena kejahatan itu telah ditetapkan sebagai kejahatan luar biasa sejak reformasi 1998. Kejahatan korupsi dan beberapa tindak pidana khusus yang bersifat extraordinary lain seperti kejahatan dibidang narkoba dan terorisme, sungguh menjadi ancaman terhadap kemanusiaan karena sifat kejahatannya yang sebangun dalam mengancam keadilan dan kemanusiaan.

Korupsi tak ubahnya ialah terorisme ekonomi yang mengancam kemanusiaan. Itu karena korupsi telah merendahkan derajat kemanusiaan dengan cara memprivatisasi sumber daya publik melalui penyalahgunaan wewenang (abuse of power) dengan merugikan keuangan negara.

Idealisme pemikiran yang diharapkan akan mempertegas kualitas penegakan hukum dengan mengintegrasikan sejumlah prinsip norma hukum pidana khusus ke dalam RUU KUHP, justru bisa mengingkari sifatnya sebagai extraordinary law yang harus ditegakkan dengan cara-cara luar biasa pula.

Maka, memasukkan sejumlah ketentuan yang menghendaki cara-cara luar biasa dalam menegakkannya ke RUU KUHP yang berkarakter sebagai ordinary law, justru berpotensi mengaburkan hal-hal yang ideal. Realisme empiris yang membayangi proses penyusunan RUU KUHP institusi parlemen yang sedang dilanda public distrust karena perilaku aktor-aktornya yang cukup banyak berkubang dalam kasus-kasus korupsi besar yang telah, sedang, dan akan ditangani KPK menyebabkan proses-proses penyusunan RUU KUHP (yang mau tak mau secara konstitusional harus melibatkan parlemen), memiliki legitimasi politik dan etis yang sangat rendah.

Transformasi norma
Jika dikaitkan dengan dualismeidealisme dan realisme dalam pandangan filsuf Immanuel Kant, mestinya proses penyusunan RUU KUHP harus berpijak pada pandangan realisme yang melihat bahwa manusia bisa menemukan pengetahuan yang benar dengan ‘membiarkan kenyataan menyatakan diri’. Realitas empiris memperlihatkan di satu sisi ada kebutuhan untuk mengamandemen, mereformulasi, sekaligus mentransformasi norma-norma hukum produk era kolonial menjadi nasional.

Di sisi lain, rasa keadilan masyarakat lebih memercayai jika kodifikasi tersebut tak mereduksi, apalagi mengeliminasi kehendak untuk tetap mempertahankan, bahkan memperkuat penegakan hukum terhadap tindak pidana yang secara kategoris berkarakter extraordinary.
Dipahaminya semangat tersebut diyakini akan tetap memastikan hukum yang (akan) dibentuk tak menghilangkan keadilan bagi masyarakat sebagai unsur konstitutif dan normatif bagi hukum yang dibentuk. Dalam menyusun sebuah produk hukum hendaklah sampai pada renungan filosofis untuk sampai pada meminjam terminologi Aristoteles epikeia, yakni rasa mengenai apa yang pantas untuk diatur dengan berpegangan pada rasa keadilan sosial. Bukan sekadar doktrin-doktrin individual-intelektual yang tak jarang sarat dengan kehendak subjektif dan mengaburkan rasa keadilan hukum.

tiser
Korupsi tak ubahnya ialah terorisme ekonomi yang mengancam kemanusiaan. Itu karena korupsi telah merendahkan derajat kemanusiaan dengan cara memprivatisasi sumber daya publik melalui penyalahgunaan wewenang (abuse of power) dengan merugikan keuangan negara.(Mediaindonesia.com)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed