SULTENG – Kementrian Dalam Negeri melalui Direktur Politik Dalam Negeri menggelar kegiatan Pendidikan Politik Perempuan Pada Hotel Swiss Bell Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, Senin (26/3/2018).
Kegiatan bertemakan “Sukses Agenda Demokrasi Pilkada Serentak Tahun 2018 dan Pemilu Serentak Tahun 2019” narasumber yaitu Direktur Politik Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kemendagri Dr. Drs. Bahtiar, M.Si, Kepala Badan Kesbangpol Prov. Sulteng, Dr. Fahrudin, M.Si., dan Kasubdit Pendidikan Etika dan Budaya Politik Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Cahyo Ariawan, SH, MM,
Dalam sambutannya, Bahtiar secara jujur mengakui bangga dengan perkembangan Sulawesi tengah, Pemda, Parpol serta masyarakat yang secara bersama-sama membangun Sulteng. Pemda Sulteng mendorong pergerakan dan penguatan kaum perempuan politik. Saat ini perempuan-perempuan di Indonesia memiliki minat yang tinggi terhadap politik. Walaupun perempuan politik untuk caleg perempuan terpilih secara Nasional barumencapai 17%, Provinsi se Indonesia 14%, Kab/Kota 11%.
Oleh karena itu, kata Bahtiar, Grand Design harus dipersiapkan sedini mungkin agar minat politik perempuan lebih siap untuk menjadi calon legislatif Pusat dan daerah. Atas dasar tersebut, penyusunan desain besar pemberdayaan Perempuan
merupakan strategi yang tepat baik secara substansi, operasionalisasi, maupun para pemangku kepentingan agar Pemilu Serentak Tahun 2019 nanti keterwakilan Perempuan di Legislatif mencapai 30% Imbuh Bahtiar.
Direktur Poldagri juga menyampaikan bahwa keterwakilan perempuan di DPRD Prov. Sulawesi Tengah di Pemilu Tahun 2014 hanya dapat menempatkan perwakilannya sebanyak 9 calon anggota legislatif (caleg) Perempuan di DPRD Prov. Sulteng Periode 2014-2019 dari 45 kursi yg diperebutkan oleh 537caleg di 12 Kab dan 1 Kota yang terbagi dalam 6 daerah pemilihan di Prov. Sulteng. Sehingga pemenuhan kuota keterwakilan perempuan di legislatif Prov Sulteng belum memenuhi 30% atau sekitar 14 kursi dari 45 kursi DPRD Sulteng.
Menurut Bahtiar salah satu cara untuk mendorong gerakan perempuan di sektor politik maupun sektor lainnya yaitu membuat wadah gerakan bersama, sebagai wadah berhimpun suatu gerakan kaum perempuan yang aktif dalam kancah politik.
“Pemerintah terus berjuang utk mewujudkan tatanan politik yang lebih inklusif, lebih demokratis dan lebih berkeadaban. Tatanan politik yang ingin kita bangun adalah tatanan politik yang mendukung jalannya program pembangunan nasional, menuju Indonesia yg lebih maju, mandiri, sejahtera dan berkeadilan,” ujar Bahtiar.
Diakuinya, jika pergerakan perempuan hanya digantungkan pada pemerintah saja dan atau pada aturan-aturan yang afirmative saja, maka perjuangan tersebut masih sangat-sangat jauh dan sangat panjang. Oleh karena itu kaum perempuan harus dinamis dan harus menjadi gerakan perempuan yang mampu merubah dan berperan dalam percepatan pembangunan bahkan mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah/pemda.
Direktur Poldagri menghimbau dan mengajak mulai saat ini, sekarang harus duduk bersama, turunkan ego, fokus pada tujuan yang sama untuk meningkatkan pembangunan.
Kepada Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) khususnya KPPI Sulteng, Direktur Poldagri mengharapkan agar KPPI terus mendorong terbentuknya KPPI Kab/Kota sebagai bagian reformasi yang belum bisa tercapai maksimal dan terus berupaya memperjuangkan isu-isu dan kepentingan perempuan dalam kancah politik dan pemerintahan. Gerakan perempuan merupakan gerakan politik yang melibatkan banyak aspek guna pembangunan daerah, khususnya Sulteng. (Endi)
Comment