Homepage / Nasional Jokowi: Demokrasi Harus Sejahterakan Rakyat
oleh

Jokowi: Demokrasi Harus Sejahterakan Rakyat

-Nasional-66 views

Sebagai pelaku utama dalam demokrasi, partai politik dan politisi harus menunjukkan bukti bahwa demokrasi harus menjadi mekanisme yang paling baik untuk membawa bangsa ini kepada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Demokrasi juga harus mampu menghadirkan kehidupan yang lebih baik dan menjadi pendukung penting bagi penguatan daya saing bangsa Indonesia.

Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sambutannya ketika membuka Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Perindo yang dihelat di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (21/3/2018).

“Kita harus membuat demokrasi yang selalu mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, untuk mengatasi persoalan nyata yang dihadapi rakyat, untuk mengatasi kemiskinan, untuk pemerataan kesejahteraan, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, dan untuk meningkatkan daya saing bangsa,” kata Presiden.

Presiden juga mengingatkan bahwa proses pemilu yang berlangsung setiap 5 tahun harus mendukung keberlanjutan pembangunan yang ada. Pilkada dan pemilu juga tidak boleh menginterupsi program-program pembangunan.

“Jangan sampai karena pilkada dan pemilu justru kegiatan ekonomi tersendat, dan peningkatan kesejahteraan rakyat menjadi terganggu. Proses demokrasi khususnya pilkada di tahun 2018 beserta pileg dan pilpres tahun 2019, tidak boleh mengganggu mementum pembangunan nasional yang sedang kita lakukan,” lanjutnya.

Menurutnya kontestasi pilkada, pileg dan pilpres harus menjunjung tinggi etika dan tata krama. Kontestasi harus saling menghargai dan menghormati dan tidak saling mencemooh.

“Perbedaan jangan mengganggu persatuan dan kesatuan. Perbedaan pendapat dan perbedaan pilihan itu biasa. Sekali lagi, harus menjunjung tinggi sopan santun dan adat ketimuran. Kita tidak saling menghujat dan mencemooh, tidak pula menyebar berita bohong dan ujaran kebencian,” ujar Kepala Negara.

Selain itu, Presiden juga mengatakan pentingnya kritikan dalam sebuah demokrasi dan pembangunan. Kritik yang berbasis data dan mencari solusi bisa digunakan untuk memperbaiki kebijakan yang ada.

“Kalau yang salah ya mesti ada yang mengingatkan dengan kritik. Tapi tolong dibedakan kritik dengan mencela. Bedakan kritik dengan fitnah. Kritik dengan nyinyir beda lagi,” tambah Presiden.

Dalam kesempatan itu, Presiden mengajak Partai Perindo serta seluruh parpol dan politisi untuk memfokuskan pada adu program dan prestasi dalam pilkada, pileg, serta pilpres 2019 nanti. Adu program dalam hal menyejahterakan rakyat, meningkatkan ekonomi, menjaga persatuan bangsa, hingga membawa Indonesia menjadi negara maju.

“Marilah kita bekerja sama untuk meningkatkan kualitas demokrasi kita membuat demokrasi yang menyejahterakan rakyat dan kebebasan politik yang santun, yang konstruktif sesuai dengan adat istiadat bangsa kita Indonesia,” katanya. Setkab

Jangan Lewatkan

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

91 komentar

  14. Wow, fantastic weblog layout! How lengthy have you been running a blog for?
    you made blogging glance easy. The overall look of your website is wonderful, as smartly as the content material!

  90. Hello! This is my first visit to your blog! We are
    a collection of volunteers and starting a new project in a community in the same
    niche. Your blog provided us useful information to work on. You have done
    a extraordinary job!

News Feed

Nasional|Agustus 3, 2021
Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus berupaya membangun sinergisitas dengan pemerintah daerah. Kali ini, Kemendagri melakukan ikhtiar tersebut dalam sektor pembinaan

Nasional|Agustus 1, 2021
Jakarta | Pada hari Sabtu, 31 Juli 2021, pukul 08.00 s.d. selesai, bertempat di Kampus UPN Veteran Jakarta Jl. RS.Fatmawati Raya Pondok

Nasional|Agustus 1, 2021
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil diminta memberikan sanksi tegas berupa evaluasi bahkan ‘mencopot’ Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Jabar Dedi Supandi serta Kepala

Nasional|Juli 24, 2021
Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebut Polisi Pamong Praja dapat diangkat menjadi penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Hal itu disampaikan Direktur Polisi

Nasional|Juli 23, 2021
Jakarta, Dalam rangka mendukung dan menyukseskan program pemerintah terkait Vaksinasi Nasional, Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila menggelar Vaksinasi Bersama KADIN Indonesia