JAKARTA- Memasuki bulan kedua di awal tahun 2018 ini, kita dihebohkan dengan pemberitaan OTT oleh KPK terhadap beberapa oknum Kepala Daerah (KDH) dan juga perselisihan antar kepala daerah dan wakil Kdh.
Tim Redaksi mengulas masalah tersebut dari aspek mentalitas individunya dilihat dari tanggungjawabnya. Berikut ini tim menyajikan hasil perbincangan dengan Bung Bangun Sitohang, Ketua Lembaga Kajian Nilai Menjadi Orang Indonesia di Warung Bakso Hua Haa di bilangan Condet Batu Ampar Nomor 7 Jakarta Timur (16/02/3028).
Awal perbincangan, tim menanyakan apakah ada kaitan maraknya OTT KDH dihubungkan dengan persiapan Pilkada karena sekarang tahun politik. Bung Tohang langsung menjawabnya dengan tegas, tidak ada hubungan dan bahkan bertanya ke tim redaksi darimana dasarnya.
Pilkada itu menjadi wewenang dan tugas KPU secara tehnis persiapannya dan pemerintah hanya fasilitasi sesuai kebutuhan yang dimintakan KPU, itu yang saya lihat dari aspek regulasinya. Sedangkan pasangan calon KDH diajukan parpol pengusungnya. Terlepas adanya paslon KDH yang kena OTT oleh KPK tentu harus dipisahkan masalahnya.
Kata bung Tohang, semua mekanisme pilkada sudah tertata dengan baik dalam regulasinya, sedangkan tindak tanduk oknum yang kena OTT yang secara kebetulan sedang menjabat atau mencalonkan lagi tidak bisa serta merta kita kaitkan dengan proses pencalonan, artinya bisa saja karena faktor lain yang memang sudah lama berlangsung hanya saja mencuat saat di tahun politik, sehingga menjadi berita yang viral.
Saat redaksi menanyakan apakah kejadian tersebut menjadi tanggungjawab Kemendagri juga? Bung Tohang menimpali dengan analog sederhana dan mudah dimengerti. Coba anda bayangkan apakah kalau seorang dewasa berbuat melanggar norma maka orangtuanya juga ikut melanggar, tentu tidak. Apalagi saat mereka dilantik dengan sumpah. Kemudian bung Tohang menegaskan bahwa seorang KDH dalam mengucapkan sumpah jabatannya tidak ada perintah agar korupsi, lantas apa dasarnya jika ada pihak yang cenderung mengkaitkannya dengan lemahnya pengawasan Kemendagri.
Dikatakan bung Tohang, inilah DEVIASI MENTALITAS INDIVIDU yang menjadi ranah pribadi masing-masing oknum KDH. Menurutnya bahwa saat ini terdapat 514 kab/kota dan 34 provinsi, dari jumlah tersebut pastilah ada deviasinya, namun terbalik dalam konsep pemberitaannya apalagi era digital sekarang dalam hitungan menit, sekecil apapun masalah bisa langsung membesar beritanya dan semakin diulang-ulang menjadi menyebar dan seolah-olah daerah lain juga demikian.
Oleh sebab itu, kata bung Tohang, sebaiknya berbagai pihak tidak serta mengkaitkan adanya OTT KDH karena lemahnya pembinaan Kemendagri. Tengok saja, ada ratusan daerah yang berhasil dalam pembangunan daerah. Anda lihat sendiri, pemerintahan saat ini tidak ada kompromi dengan pelanggaran hukum KDH apalagi terkait masalah korupsi. Jadi apa yang dilakukan pak Tjahjo Kumolo sudah tepat yaitu tidak ada kompromi dengan masalah korupsi, namun semuanya berdasar hukum positif sehingga jangan juga hukum itu tidak berkeadilan.
Pada perbincangan terkait adanya perselisihan (red: pecah kongsi ) antar KDH dan wakilnya dalam hal kebijakan penempatan pejabat pada jajaran Organisasi perangkat daerah (OPD), bung Tohang tidak mau berandai-andai tentang masalahnya. Hl tersebut juga akibat Deviasi Mentalitas Individu KDH atau Wakil KDH. Kata bung Tohang, kadang ada individu yang ramah dan pemarah, mentalitas ini kadang bisa membesar dan bolak balik, yang tadinya ramah menjadi pemarah dan sebaliknya pemarah jadi sangat ramah. Ini semua terkadang terjadi karena kurangnya kordinasi (red: kompromistis) terhadap satu kebijakan bersama, sehingga harapan yang menyimpang dari kesepakatan atau keinginan berakhir kekecewaan (red: pertikaian).
Secara kejiwaan ini berimbas pada Deviasi (penyimpangan) Mentalitas individu yang terbawa dalam emosional (sikap). Oleh bung Tohang deviasi mentalitas terkadang dikategorikan juga rendahnya etika individu yang terbawa- bawa dalam lembaga yang dipimpinnya, apalagi di depan jajarannya sehingga merusak kewibawaan lembaga birokrasi.
Di penghujung perbincangan, ketika kembali redaksi menanyakan apakah ada kaitan perselisihan KDH dan wakilnya dengan lemahnya peran pembinaan kemendagri, lagi-lagi bung Tohang yang suka mengkaji nilai-nilai menjadi orang Indonesia ini, memberi analogi masalahnya bahwa kita tidak bisa mengatakan lembaga yang ikut individunya sebagai pemimpin, harusnya individu patuh aturan dan tau etika birokrasi pemerintahan. Karena tatakelola pemerintahan itu sudah given dengan peraturan dan kode etik dan bahkan dengan sumpah jabatannya.
Ditambahkan oleh bung Tohang sekaligus menutup perbincangan , Kalau kita sudah bersumpah artinya setiap tindak penyimpangan menjadi tanggungjawab kita sesuai fakta integritas yang kita sepakati. Karenanya sangat tidak sependapat bung Tohang, jika masih ada sementara pihak yang selalu menghubungkan peran kemendagri secara lembaga dengan setiap ada masalah pelanggaran hukum oleh KDH ( red: OTT ). Kata kuncinya menurut bung Tohang dalam bekerja ikuti aturannya dan tetap ada pengendalian diri, hidup sederhana dan bermartabat, sebagaimana teladan kesederhanaan Bapak Presiden Jokowi. Ini semua terkait aspek mentalitas individu, ujarnya. (Endi/Zul)
Komentar