Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan tantangan yang dihadapi dunia pendidikan di Tanah Air saat ini bukan lagi soal besar anggaran pendidikan. Yang jauh lebih penting, menurut Sri Mulyani, adalah bagaimana kualitas pendidikan mampu menghasilkan sumber daya manusia yang baik.
“Tantangan yang kita hadapi bukan bagaimana bisa menghabiskan anggaran pendidikan sebanyak Rp 444 triliun pada tahun ini, tapi bagaimana menciptakan manusia yang berkualitas,” kata Sri Mulyani di Padang, Sumatera Barat, Kamis, 8 Februari 2018.
Sri Mulyani menyampaikan hal itu saat mengisi kuliah umum di Universitas Andalas. Kuliah umum itu mengambil tema “Menjaga Momentum Untuk Mencapai Kesejahteraan”.
Saat ini, kata Sri Mulyani, kualitas pendidikan di Indonesia masih kalah dibandingkan negara-negara tetangga. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata lama sekolah orang Indonesia kurang dari delapan tahun atau tidak lulus SMP dan harapan lama sekolah 12 tahun.
“Bahkan dibandingkan Vietnam yang sama-sama mengalokasikan anggaran 20 persen kualitas pendidikannya masih di atas Indonesia,” ucap Sri Mulyani. Padahal, menurut Sri Mulyani, sumber daya manusia adalah aset paling penting dan utama bagi suatu negara.
Dari sisi kemiskinan dan kesenjangan Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah dan pada 2018 berpeluang menurunkan angkanya di bawah 10 persen. “Ini juga menyiratkan bahwa kita tidak boleh hanya mengejar pertumbuhan ekonomi. Karena pertumbuhan tanpa pemerataan dan keadilan akan menimbulkan malapetaka di kemudian hari,” ujar Sri Mulyani. “Pertumbuhan harus inklusi, seluruh masyarakat harus bisa menikmatinya.”
Wakil Presiden Jusuf Kalla sebelumnya mempertanyakan efektifitas penggunaan anggaran pendidikan yang terus naik tapi tidak berdampak signifikan terhadap peningkatan kualitas pendidikan Indonesia.
“Kenapa dengan anggaran yang naik terus per tahun, kita belum mengalami kenaikan yang signifikan di pendidikan dibandingkan dengan negara-negara lain,” ujarnya dalam acara Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan di Pusdiklat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Rabu, 7 Februari 2018 di Depok.(Lutfi/Bpm).
Komentar