JAKARTA – Menguatnya kecenderungan isu politik identitas dalam tahun politik 2018 yang kemungkinan akan dikampanyekan oleh sejumlah calon yang akan berlaga dalam merebut posisi sebagai calon gubernur, calon bupati dan calon walikota di 171 daerah yang terdiri dari 17 Provinsi, 39 Kota dan 115 Kabupaten ini merupakan fenomena yang perlu dicermati tokoh-tokoh agamawan di Indonesia.
Pengalaman Pemilukada di DKI Jakarta tahun 2017 yang telah menyebabkan bangsa ini terjebak dalam konflik keagamaan yang meluas ke sejumlah daerah tidak hanya di Jakarta telah menimbulkan kekhwatirkan akan berulangnya kembali politik identitas yang ujungnya menimbulkan konflik antar kelompok agamawan dalam pemilukada di 171 daerah tahun ini.
Karena itu, terkait antisipasi konflik keagamaan pada tahun politik ini, Kementrian Dalam Negeri melalui Direktorat Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) mengadakan Forum Diskusi Aktual yang dimoderatori Direktur Ekososbud Dirjen Polpum, Drs. Luthfi TMA, M.Si ini menghadirkan para pembicara yaitu Dirjen Polpum, Soedarmo, Sekjen Kemenag, Nur Syam, dan Ketua Infokom Majelis Ulama Indonesia, KH Masduki Bardhowi di Jakarta, Selasa (6/2/2018).
Menurut Lutfi, Forum Diskusi Aktual bertema “Sinergitas Pemerintah dengan Majelis-Majelis Agama dan Ormas Keagamaan dalam Menyosong Pilkada Serentak Tahun 1018” ini menghadirkan tokoh-tokoh agama yang tergabung dalam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang ada di Provinsi DKI Jakarta ini digelar sebagai upaya preventif pemerintah kepada para pemuka agama agar turut berperan aktif dalam setiap tahapan pemilihan kepala daerah dan mengawal proses pemilukada agar berjalan dengan tertib, damai dan demokratis.
“Kami berharap, FKUB bisa berperan lebih optimal mengembangkan fungsinya untuk membina umatnya masing-masing. Mereka lebih didengar daripada tokoh formal,” harapnya
Terkait pelaksanaan Piladaka, Lutfi mengharapkan agar jangan sampai konflik agama yang berlangsung pada pemilukada di DKI kemarin tidak berulang lagi. Karena itu, jika di daerah ada indikasi munculnya konflik keagamanaan di lapangan, melalui FKUB bersama pemerintah bisa segera mendiskusikan dan mencari jalan keluar terbaik.
Senada dengan Luthfi, Asisten I Deputi VI Kesatuan Bangsa Kementrian Polkam, Cecep Agus S. menyetujui perlunya pertemuan berkala untuk mendiskusikan hal-hal praktis terkait mengerem meluasnya benih-benih konflik agama.
Hadir dalam Forum Diskusi Aktual ini hadir sejumlah pejabat dari Kementrian/Lembaga, para pemuka agama dan unsur perwakilan dari ormas agama. (zul dan endi)
Komentar