JAKARTA – Ambruknya banyak proyek konstruksi yang sedang dibangun saat ini mengindikasikan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap seluruh target proyek infrastruktur 2015-2019.
Berikut wawancara dengan pakar Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJ) dari Emrus Corner, Hasudungan Sihombing, atau yang akrab disapa Hastoruan.
Bagaimana pandangan Bang Has mengenai banyaknya proyek yang ambruk belakangan ini?
Yang jelas banyaknya proyek yang ambruk pasti berhubungan erat dengan proses Pengadaan Barang dan Jasa atau PBJ. Dalam Perpres 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah diatur batasan paket yang boleh dikerjakan oleh suatu badan usaha (kontraktor) yang mengikuti proses pelelangan (tender) dalam waktu 1 tahun anggaran.
Dalam Perpres tersebut dinyatakan dengan jelas suatu perusahaan non kecil (menengah ke atas) untuk bidang konstruksi hanya diperbolehkan melaksanakan 6 paket proyek secara bersamaan dalam waktu 1 tahun anggaran. Nah coba lihat di lapangan apakah aturan ini sudah ditaati? Jelas tidak.
Jika kita perhatikan mulai dari Aceh sampai Papua pelaksanaa proyek itu-itu saja. Ratusan proyek hanya dilaksanakan oleh beberapa perusahaan yang pada umumnya adalah BUMN. Apakah secara teknis mampu? Apakah secara manajemen mampu?
Perpres itu dibuat setelah melalui kajian yang mendalam. Bukan asal-asalan. Jadi harus diikuti. Bila sudah banyak yang ambruk begini, bagaimana? Target proyek infrastruktur 2015-2019 kan sangat banyak. Ada lebih dari 200 proyek. Bagaimana keamanannya?
Menurut Bang Has apa yang harus dilakukan Pemerintah?
Menurut saya ini saatnya pemerintah meningkatkan peran swasta dalam pembangunan infrastruktur, khususnya konstruksi. Jumlah proyek yang dapat diikuti oleh BUMN maksimum adalah sejumlah 6x jumlah BUMN bidang konstruksi, sisanya harus diberikan kepada swasta.
Saat ini banyak sekali kontraktor swasta yang gulung tikar akibat tidak mendapat pekerjaan. Padahal menurut aturan (Perpres 54 serta perubahan), mereka seharusnya mendapat pekerjaan. Sebenarnya, justru merekalah yang seharusnya mengerjakan proyek-proyek tersebut.
Nah, yang menjadi masalah adalah lembaga pemerintah mana yang dapat menegakkan aturan Perpres ini? Apakah Kementerian PUPR? Apakah LKPP? Ataukah Bappenas?
Menurut Inpres 1/2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang diberi tugas oleh Presiden untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi proyek-proyek pusat adalah Bappenas. Untuk itu perlu dicermati apakah Bappenas telah melakukan tugasnya?
Menurut Bang Has apakah perlu dibentuk semacam Komite Keselamatan Konstruksi?
Jawaban saya, tentu perlu sekali. Tetapi perlu juga saya ingatkan bahwa ini semata pendekatan hilir. Sementara yang penting itu adalah penyelesaian di hulu. Yakni penegakan batasan jumlah proyek yang boleh dikerjakan oleh satu perusahaan (kontraktor) seperti yang diatur dalam Perpres.
Setelah batasan itu ditegakkan, barulah di sektor hilir perlu dibentuk Komite Keselamatan Konstruksi (KKK) yang tugasnya mengawasi di lapangan. Dengan demikian penyelesaian masalah ambruknya berbagai proyek menjadi holistik (menyeluruh). Dengan demikian masyarakat menjadi aman. Dan kepastian terlaksananya proyek infrastruktur akan menjadi lebih baik. (Zul)
Komentar