JAKARTA – Pernyataan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan yang membantah pernyataan yang dimuat sejumlah media bahwa kasus dugaan korupsi yang menjerat kader PAN yaitu Gubernur Jambi, Zumi Zola, karena gajinya kecil.
KPK menetapkan Zumi Zola dan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi, Arfan, sebagai tersangka terkait kasus dugaan suap proyek di Provinsi Jambi.
Suap yang diduga diterima Zumi Zola dan Arfan senilai Rp 6 miliar. Perkara yang melibatkan kedua tersangka merupakan pengembangan perkara kasus suap pengesahan RAPBD Jambi 2018.
KPK menduga suap yang diterima Zumi Zola digunakan untuk menyuap anggota DPRD Jambi agar hadir dalam rapat pengesahan R-APBD Jambi 2018.
Ketua Umum Gerakan Nasional Dewan Pimpinan Nasional Peduli Anti Narkotika, Tawuran dan Anarkis (DPN GEPENTA), Brigjen Pol. (Purn) DR. Parasian Simanungkalit setuju dengan pernyataan Ketua MPR yang membantah soal kecilnya gaji gubernur itu sebagai penyebab korupsi.
Parasian menjelaskan, baik gubernur maupun bupati sudah mengeluarkan biaya yang banyak mulai dari bikin spanduk, bikin iklan hingga bayar saksi. Karena itu, dia menyarankan kepada pemerintah agar perlu segera dicari mekanisme agar Gubernur atau Bupati tidak terlibat Korupsi.
Ditambahkannya, pada tahun 2015 saya sebagai Ketum DPN Gepenta telah menyampaikan naskah Intelektual dengan tulisan Buku “Demokrasi Pancasila tanpa Pilpers dan Pilkada.” Kajian ini menyimpulkan bahwa “Pilkada dan Pilpres adalah sumber dari perpecahan dan pertikaian serta sumber Korupsi.”
Parasian menyarankan, solusinya yaitu kembali kepada Demokrasi Pancasila yaitu “Permusyawaratan dan Perwakilan.” Konsekwensinya, maka pemilukada 2018 tidak perlu ada Pilkada dan disatukan sekaligus pada Pemilu Tahun 2019. Karena waktunya bersamaan maka di dalam kertas Pemilu disitu ada gambar Caleg DPR RI, Caleg DPRD Prov dan caleg DPRD Kab/Kodya, serta foto Capres/Cawapres, Cagub/Cawagub, Cabup/Cawabup, Cawalkot/Cawawalkot dari semua Parpol atau Gabungan Parpol.
“Maka Pemenang Pemilu Nasional, dialah yang berhak memberikan nama capres/cawapres kepada Ketua MPR RI untuk diangkat dan ditetapkan serta dilantik menjadi Presiden/Wakil Pres,” paparnya.
Pemenang Pemilu di daerah Provinsi maka Partai itulah yang menyampaikan nama Cagub/Wagub untuk kepada DPRD Prov untuk disampaikan kepada Mendagri dan kepada Presiden. Parpol pemenang Pemilu di Kabupaten/Kodya, maka Parpol itulah yang mengajukan nama Cabup/Cawabup atau Cawalkot/Cawalkot.
“Maka dengan demikian UU Pemilu yang dimodifikasi dan diamandemen atau dirobah,” tegasnya.
Selanjutnya, kata Parasian, setelah semua duduk baik DPR RI, Presiden, Gub/Wagub, Bup/wabub serta Walkot/Wawalkot, maka Bersidanglah MPR RI, dengan acara “KEMBALI KE DEMOKRASI PANCASILA, DAN MENCABUT AMANDEMEN UUD 1945 SERTA KEMBALI KE UUD 1945 ASLI.
“Jika ini bisa berani kita lakukan maka Indonesia akan lebih Jaya dan menemukan kembali JATI DIRI BANGSA INDONESIA,” harapnnya.(Lutfi/Zul).
Komentar