oleh

Aktivis : Jokowi Jangan Jadikan Rakyat Sebagai Mesin ATM untuk Dukung Proyek

Sumatera Utara-Kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang saat ini lebih fokus pada pembangunan proyek infrastruktur dinilai tidak pro rakyat, karena tidak berdampak baik pada kesejahteraan rakyatnya.

Hal tersebut diungkapkan oleh salah seorang aktivis lingkungan dari Sumatera Utara, Susilawati, lewat akun twitternya yang ditulis pada hari Selasa (29/1/2018).

Cuitan Susilawati yang alumnus Universitas Sumatera Utara (USU) menilai bahwa kinerja pemerintahan Presiden Jokowi menjadikan rakyat sebagai mesin ATM.

Rakyat, menurut dia, dipaksa untuk mendukung seluruh proyek presiden. Padahal, kata dia, tujuan bernegara adalah melidungi dan mensejahterakan rakyatnya, namun justru yang terjadi malah sebaliknya.

Beikut cuitan Susilawati selengkapnya:

Maaf Pak Jokowi bila sy kurang tepat, di era pemerintahn Bpk saat ini sy merasakn “rakyat mjd mesin ATM” utk mdukung slrh proyek kinerja Bpk. Pdhl tuj bernegara adalah melindungi dn sejahterakn rakyatnya.., mengapa yg tjd sbaliknya??

Reaksi warganet atas cuitan Susilawati sangat luar biasa, dimana cuitan tersebut diretwitt oleh ratusan orang.

Berikut beberapa komentar warganet yang diambil dari cuitan Susilawati tersebut:

Maaf mbak sus… Krna beliau hanya petugas partai.. Jadi beliau tdk punya kewenangan untk menolak perintah atasan.. Takut gk dicalonkan lgi di2019..

Kalau nulis pake data lengkap cuk dijadikan ATM apa? Dimana? Biar kami bisa jadi pembenci kaya kalian bukan hanya pakai perasaanmu yang kegatalan menyinyir...

Tahun depan target penerimaan pajak naik 20persen dari tahun 2017. Segala macam di pajakin, subsidi dicabut dan BBM dikerek naik sehingga kocek pemerintah makin tambun. Janji Mensejahterakan rakyat hanya ocehan dari mulut busuk ketika kampanye, nanti akan diulang di tahun 2019!!

Dari dulu rakyat sudah jadi mesin ATM, jadi ya gausah menyalahkan Presidennya,adanya proyek adalah bukti nyata kerja Pak .yg penting rakyat mengawasi jangn sampe itu proyek mangkrak seperti era SBY, Hambalang, Wisma atlit, PLN, coba Anda kritik itu si SBY

Dalam cuitannya, Susilawati memang tidak menjelaskan secara rinci tentang proyek apa yang digarap oleh pemerintahan Presiden Jokowi. Namun realitanya pemerintahan Jokowi mencabut subsidi BBM dan listrik dengan alasan menyelamatkan uang ratusan triliun sehingga berdampak pada masyarakat, khususnya yang level ekonomi menengah kebawah yang sangat membutuhkan subsidi tersebut. Lalu kemanakah uang subsidi tersebut dialokasikan oleh Jokowi?

Inilah alokasi yang dilakukan Jokowi terhadap subsidi BBM.

Menurut data Ditjen Anggaran Kementrian Keuangan, realokasi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp211,3 triliun ditujukan untuk belanja pusat (Kementerian/Lembaga) sebesar Rp113,9 triliun dan belanja daerah/desa tertinggal sebesar Rp34,7 triliun. Selain itu direalokasikan untuk kesinambungan fiskal Rp 31,9 triliun, seubsidi non energi Rp3,4 triliun, bunga utang, lain-lain Rp 18,2 triliun dan subsidi listrik Rp 4,5 triliun.

Realokasi subsidi BBM untuk belanja pusat (Kementerian/Lembaga) sebesar Rp113,9 triliun dibagi pada sektor kelautan sebesar Rp3,8 triliun, pertanian Rp16,9 triliun, perhubungan Rp21 triliun dan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Rp33,3 triliun. Selain juga untuk pendidikan Rp7,1 triliun, sosial Rp9,3 triliun, kesehatan sebesar Rp2,7 trilun dan lain-lain (BO Kementerian/Lembaga) sebesar Rp19,8 triliun.

Realokasi subsidi BBM sebesar Rp. 211 triliun ditujukan untuk pembangunan waduk, pembuatan jalan tol, swasembada pangan, KIS, KIP, KKS, dan sebagainya.

Selain subsidi BBM yang dicabut, Jokowi juga secara perlahan mencabut subsidi listrik. Jika sebelumnya yang mendapat subsidi listrik 450 VA dan 900 VA, maka mulai 1 Januari 2017 18,7 juta pelanggan rumah tangga (R-1) 900 VA akan dicabut subsidinya. Dicabutnya subsidi ini tentu saja akan memberikan dana segar bagi pemerintahan Jokowi.

Dicabutnya subsidi ini akan mnyediakan uang triliunan rupiah yang dapat dipakai untuk membangun infrastruktur kelistrikan di berbagai daerah, juga untuk menerangi desa-desa terpencil di seluruh Indonesia. Apalagi menurut Kepala Biro Komunikasi Kementerian ESDM, Sujatmiko, Rasio elektrifikasi Indonesia pada akhir tahun 2015 baru mencapai 88,3%. Artinya 11,7% wilayah Indonesia belum terlistriki.(Lutfi/Brtm).

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed