JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan perubahan Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 1999 perlu diubah. Pergub yang merupakan Pedoman Penetapan Nama Jalan, Tanah, dan Bangunan Umum di DKI Jakarta itu selama ini tidak melibatkan peran masyarakat di dalamnya.
Anies mengaku akan merubah pergub itu dan menambahkan peran serta elemen masyarakat di dalam memutuskan nama jalan.
“Saya ingin ubah sehingga melibatkan masyarakat. Siapa? Budayawan, sejarawan, tokoh masyarakat, aspirasi warga. Sehingga kota ini menjadi milik semuanya. Dan nama sebuah tempat harus mencerminkan warganya, bukan sekedar maunya pemerintah,” katanya di RSIA Budi Kemuliaan, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (2/2/2018).
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menjelaskan sesuai Pergub Nomor 28 Tahun 1999, pemerintah dalam hal ini gubernur memilki hak untuk mengganti nama sebuah jalan. Anies menyebut perubahan nama jalan tidak mendadak dilakukan.
“Perubahan nama sudah jelas saya sudah sampaukan kemarin bahwa ada keputusan gubernur thn 1999 yang mengatur soal perubahan, nomor 28. Jadi tidak ada pengubahan dengan sekonyong-konyong tanpa proses. Jafu termasuk, ada usulan, iya,” imbuhnya.
Diketahui terdapat usulan dari Ikatan Keluarga AH Nasution (Ikanas) kepada Pemprov DKI agar nama AH Nasution dijadikan nama jalan di Jakarta. Pemerintah Kota Jakarta Selatan sempat mensosialisasikan Jalan Terusan Rasuna Said-Jalan Mampang Prapatan-Jalan Warung Jati akan berubah menjadi Jalan Jenderal AH Nasution. Namun sosialisasi dengan spanduk di KPI dihentikan setelah instruksi Anies yang akan terlebih dahulu merubah Pergub.(Lutfi/Poskot).
Komentar