Siapapun Bisa PLT Gubernur Asal Sesuai UU

JAKARTA – Polemik tentang PLT gubernur dari Perwira Tingi (Pati) Polri sudah tergiring ke rana kepentingan politik prakmatis dengan bangunan argumentasi yang tampak logis. Mereka yang menolaknya tidak lepas dari agenda politik dan bisa saja berada pada posisi dari paslon cagub-cawagub tertentu yang boleh jadi merasa tidak diuntungkan bila mana PLT itu dari Pati Polri.

“Sebab dialektika semacam ini acapkali muncul ketika ada kontestasi politik dalam rangka memperoleh, dan atau mempertahankan dan atau memperluas kekuasaan,” ujar Direktur Eksekutif Lembaga EmrusCorner, Emrus Sihombing kepada redaksi di Jakarta, Senin (29/1/2018).

Emrus menjelaskanm untuk itu, pemerintah dalam hal ini, kemendagri sudah sangat tepat mengajukan PLT gubernur dari Pati Polri dengan empat argementasi berikut.

Pertama, potensi gangguan keamanan pada setiap proses proses dan pasca hasil Pilkada. Bila hasil analisis beberapa lembaga pemilu dan pemerintah, memang menunujukan ada potensi gangguan keamanan di suata daerah propinsi tertentu, misalnya, maka negara dalam hal ini pemerintah harus melakukan langkah-langkah antisipatif dan taktis. Tidak boleh sejenakpun bisa terjadi kerawan sosial di setiap jenggkal bumi pertiwi.

Kedua, PLT gubernur harus sesuai dengan UU. Menurut catatan saya, UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada Pasal 201 menyebutkan, untuk mengisi kekosangan jabatan gubernur, diangkat pejabat gubernur yang berasal dari dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan gubernur sesuai dengan ketentuan perundan-undangan yang berlaku. Jadi, PLT gubernur dari Pati Polri, sangat sesusi dengan UU.

Ketiga, PLT gubernur di daerah sudah pernah dari aparat, karena pertibangan keamanan. Sulbar dan Aceh pernah dipimpin PLT berpangkat Irjen dan Mayjen.

Keempat, PLT dari instansi yang lebih netral dipastikan lebih netral. Dalam konteks proses dan hasil Pilkada, instansi TNI dan Polri pasti lebih netral dibanding dengan PLT dari pejabat kementerian mapun dari pejabat daerah. Sebab, relasi sosial antara PLT dari pejabat kementerian atau pejabat daerah dengan gubernur terpilih dipastikan lebih dekat daripada dari PLT dari intansi Polri atau TNI.

Berangkat dari empat argumentasi di atas, tidak ada salahnya presiden mengeluarkan Kepres pengangkatan PLT gubernur dari Pati Polri. Tentu lebih cepat lebih baik, sekaligus memghentikan polemik yang tidak produktif tersebut.(Enhar)