Homepage / Nasional KPK Pertimbangkan Banyak Hal Terkait "JC" Novanto
oleh

KPK Pertimbangkan Banyak Hal Terkait “JC” Novanto

-Nasional-75 views

…Jangan sampai kemudian seseorang mengajukan JC perbuatannya tidak diakui tetapi perbuatan pihak lain disampaikan…

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempertimbangkan banyak hal terkait permohonan “justice collaborator” (JC) yang diajukan terdakwa perkara korupsi proyek pengadaan KTP-elektronik Setya Novanto.

“Permohonan JC tersebut masih diproses. Analisisnya tidak mudah karena perlu mempertimbangkan banyak hal,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Kamis.

Menurut Febri, KPK masih harus melihat apakah memang ada keseriusan dan itikad baik dari terdakwa Novanto soal pengajuan JC tersebut.

Indikator yang pertama kali dilihat, menurut Febri, apakah terdakwa Novanto mengakui atau tidak perbuatannya.

“Jangan sampai kemudian seseorang mengajukan JC perbuatannya tidak diakui tetapi perbuatan pihak lain disampaikan. Bahwa kemudian terdakwa nanti akan terbuka, saya kira itu positif saja untuk proses persidangan. Positif untuk terdakwa, juga positif untuk penanganan perkara ini,” tuturnya.

Namun, kata dia, KPK sejauh ini belum menerima informasi baru yang cukup signifikan terkait kasus KTP-e dengan terdakwa mantan Ketua DPR RI itu.

“Karena itu kami perlu analisis lebih lanjut apakah JC ini dapat dikabulkan nanti atau justru tidak bisa dikabulkan,” kata Febri.

Febri menyatakan bahwa seseorang yang mengajukan JC bukan lah pelaku utama dari kasus tersebut.

“Sejumlah putusan hakim sudah menegaskan bahwa kalau pemohon JC adalah pelaku utama, pasti JC tidak akan bisa diberikan. Untuk menganalisis ini akan perlu waktu, perlu proses, kami juga akan lihat konsistensi di persidangan,” ungkap Febri.

Novanto didakwa mendapat keuntungan 7,3 juta dolar AS dan jam tangan Richard Mille senilai 135 ribu dolar AS dari proyek KTP-e.

Dalam perkara ini, Novanto didakwakan pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal tersebut mengatur tentang orang yang melanggar hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya jabatan atau kedudukan sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara dan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.(Lutfi/Ant).

Jangan Lewatkan

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

84 komentar

  52. Ping-balik: smooch free online dating entry

News Feed

Nasional|Juli 24, 2021
Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebut Polisi Pamong Praja dapat diangkat menjadi penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Hal itu disampaikan Direktur Polisi

Nasional|Juli 23, 2021
Jakarta, Dalam rangka mendukung dan menyukseskan program pemerintah terkait Vaksinasi Nasional, Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila menggelar Vaksinasi Bersama KADIN Indonesia

Nasional|Juli 9, 2021
JAKARTA – Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto melakukan pengecekan langsung ke pabrik obat PT Pyridam Farma di Cianjur, Jawa Barat, Jumat

Nasional|Juli 9, 2021
 Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay, mempertanyakan mengenai Vaksin Nusantara yang cenderung dipersulit oleh pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM).

Nasional, Uncategorized|Juli 9, 2021
Jakarta, Polres Metro Jakarta Barat melakukan kegiatan vaksinasi keliling yang dilakukan di lokasi Slum Area atau kawasan padat penduduk. Gerai vaksin presisi