Tahun Politik 2018, Bangun Sitohang: Jaga Etika Politik

TAHUN 2018 di 171 daerah akan menghadapi pesta demokrasi lokal untuk pemilihan kepala daerah. Yang menarik adalah bahwa Pilkada tahun ini terdapat beberapa provinsi yang jumlah pemilihnya terbesar dan akan menjadi warna tersendiri menyongsong Pemilu 2019, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan di luar pulau Jawa seperti Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan sampai Papua dan lainnya.

Terlepas dari siapa yang menang dan kalah dalam kontestasi pilkada bukan yang menjadi pembahasan dalam wawancara tim redaksi dengan Ketua Lembaga Kajian Nilai Menjadi Orang Indonesia (MOI), Bangun Sitohang. Redaksi lebih menyoroti masalah etika politik dalam kontestasi pilkada.

Menurut Tohang yang juga Fungsionaris MPN Pemuda Pancasila ini karena pilkada dan pemilu pada dasarnya subjek dan objeknya adalah manusia, maka yang paling utama dipikirkan adalah menyangkut kepatutan atau kepantasan dalam menuntun perilaku politiknya, pun termasuk para penyelenggara nya.

Dia menilai apa jadinya jika sebuah kontestasi tanpa etika politik. Dicontohkan bung Tohang hal sederhana di awal kompetisi, ada komitmen Pilkada Damai antar balon (bakal calon), tapi tidak jarang janji menjaga kesejukan dikesampingkan. Indikasi ini terlihat dari awal kampanye pasangan calon yang terbawa eforia kemenangan sehingga kadang mengesampingkan etika politik, dengan statemen yang cenderung provokatif dan bernuansa SARA.

Padahal menurut bung Tohang bahwa Pilkada itu kan mencari calon pemimpin eksekutif di daerah (Gubernur/ Wakil Gubernur atau Walikota dan Wakil Walikota/ Bupati dan Wakil Bupati). Dengan demikian yang penting disampaikan para calon adalah program apa yang akan dilaksanakannya untuk kemajuan daerah serta kesejahteraan masyarakat yang akan dipimpinnya jika terpilih. Ruang adu program sudah disiapkan oleh penyelenggara dalam debat calon yang sering kita saksikan tahun sebelumnya.

Ditambahkan bung Tohang mengapa perlu diingatkan masalah etika politik, sebab pasca reformasi kita sudah mengalami perubahan regulasi dalam pilkada dan pemilu, kan seharusnya kita semakin teguh menjaga nilai-nilai persatuan di atas perbedaan dalam kompetisi di era demokratisasi saat ini, tapi kan sebaliknya nilai kebersamaan kita sebagai satu bangsa kesannya dikesampingkan.

Coba kita cermati saat penentuan pasangan calon yang akan diajukan ke KPU kan masih terdapat pandangan yang mengabaikan nilai persatuan Indonesia yang berdasar Pancasila, seperti melihat pasangan calon dari aspek etnisitas dan keyakinan serta asal daerah. Cara berpikir seperti ini tidak sesuai dengan etika politik karena seharusnya kita dalam melihat pasangan calon sebagai WNI, kemudian dalam penentuan pasangan calon sesuai hukum positip , dalam hal mana partai politik tingkatan pusat yang menentukan meskipun aspirasinya juga dari daerah.

Suka tidak suka terhadap pasangan calon tentu pimpinan masing masing parpol pastilah sudah mempertimbangkan resiko politiknya, dan pengurus partai di daerah juga harus patuh, ini juga etika politik dalam pengusungan calon setelah juga mempertimbangkan persyaratan pengusungan calon yang ditentukan perundang-undangan dalam pilkada.

Saat ditanyakan tim redaksi adanya mahar politik dalam pengusungan calon, bung Tohang dengan gamblang dan santai menimpali dengan singkat” politik itu proses dan cenderung kepentingan”. Karena proses tentu banyak hal yang kadang kita lihat tidak sesuai, namun pilkada itu kan bukan tujuan akhir tetapi yang terpenting kita lakukan langkah nyata yang membuat pemilih semakin cerdas, sehingga nanti biarkan secara alamiah saja yang menseleksi, maksudnya apakah pasangan calon terpilih atau tidak. Inilah proses politik yang juga sangat ditentukan nilai moral, kata sitohang hanya orang bermoral yang punya etika.

Secara ekstrim bung Tohang yang juga fungsionaris Pemuda Pancasila ini menganalogkan bahwa nilai moral hanya ada karena kita manusia, mahluk lain tidak pake istilah moral. Saat redaksi menanyakan apa yang paling perlu dijaga dalam menciptakan keharmonisan masyarakat dalam pilkada 2018 serta menghadapi tahun politik 2019?

Bung Tohang menekankan pentingnya kita menyadari bahwa kalau kita sudah sepakat satu bangsa, jadi tetap utamakan perilaku politik yang santun yang tetap memperhatikan aspek persatuan Indonesia.katanya Kita sudah merdeka, bersatu dan berdaulat, tugas kita hanya memgisi kemerdekaan ini, maka berpolitiklah dengan menempatkan kepentingan bangsa dan negara, toh jabatan kepala daerah lima tahun kok, kalau kalah kompetisi di Pilkada yah tunggu saja 5 tahun kemudian, dengan tetap menanamkan kebaikan (investasi sosial).

Selanjutnya kata bung Tohang, jika pemilih sudah cerdas dan para calon punya etika politik dan dalam perilakunya santun dan tidak provokatif diyakini pilkada damai akan tercipta. Ditambahkan beliau bahwa terkadang yang sangat heboh di era pemilihan langsung saat ini bukan saja calon tapi para tim sukses masing calon sehingga terbawa ke para pendukungnya.

Mengakhiri perbincangan nya, bung Tohang menekankan juga para penyelenggara juga menjaga etika politik dengan tetap dalam kemandiriannya dan tegas dalam menerapkan aturan pilkada. Bung Tohang optimis jika etika politik dijaga dalam pelaksanaan Pilkada 2018 secara simultan juga akan berdampak positip mendukung jalannya tahapan Pemilu 2019. (Zul dan Endi)