JAKARTA – Roy Suryo selaku Anggota Komisi I DPR RI, berniscaya Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang baru saja dibentuk dapat menjadi sebuah lembaga yang mensinergikan beberapa fungsi teknis pada beberapa departemen negara.
Politisi fraksi Partai Demokrat tersebut mengatakan, bahwasanya sejak era kepemimpinan Presiden Gus Dur, Indonesia sendiri telah memiliki Tim Koordinasi Telematika Indonesia (TKTI).
“Itu baru tim koordinasi, sekarang dengan adanya BSSN untuk merajut atau mensinergikan beberapa fungsi teknis yang ada di beberapa departemen misalnya di Menko Polhukam, Kemenkominfo dan lain-lain,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/1/2018).
Dirinya juga meminta agar BSSN dapat segera menyelesaikan struktur organisasi badan negara tersebut agar dapat segera menyampaikan kebutuhan anggaran ke Komisi I DPR RI.
“Saya harapkan Pak Joko Setiadi sebagai kepala BSSN itu dengan cepat bisa merapihkan organisasi, karena kita tahu sampai hari ini organisasinya blm ada. Ya baru ketuanya saja, dan nanti ada empat deputi disana, itu dirapikan dulu. Baru nanti dari Komisi I kemudian bisa meneruskan apa yang kami bahas dulu, yaitu tentang anggaran dari BSSN,” tuturnya.
Namun, Roy Suryo berharap agar nantinya BSSN tidak dijadikan sebagai badan pelindung presiden dari serangan siber rakyatnya sendiri melainkan untuk melindungi negara dari ancaman siber manca negara.
“Tapi yang kita harapkan, BSSN ini melindungi negara dari serangan siber manca negara atau asing. Bukan justru melindungi penguasa negara atau pemimpin negara dari rakyatnya, jadi yang paling penting di situ,” tegas Roy Suryo.
Apalagi, ia melanjutkan, tahun ini sudah memasuki tahun politik dan mendekati Pemilu Presiden 2019. BSSN rawan dimanfaatkan menjelang Pemilu Presiden 2019 sebagai ‘tameng’ politik dalam dunia siber nantinya.
“Tapi intinya, (BSSN) adalah untuk kepentingan negara dan manca negara serta musuh kita dari luar. Bukan musuhnya dalam negeri, jadi BSSN melawan musuh masyarakat yang ada di luar,” pungkasnya.
Diketahui, BSSN resmi dibentuk pada Oktober 2017 lalu sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 133 Tahun 2017 tentang perubahan atas Perpres? Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Komentar