oleh

Infisa Dukung Menkeu Pemanfaatan Kapal Asing untuk Nelayan

JAKARTA – Sekretaris Jenderal Indonesia Fishery Association (INFISA) Jamalauddin Suryahadikusuma mendukung gagasan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mengatakan kapal asing pelaku pencurian ikan di perairan Indonesia bisa dikelola dan dimanfaatkan untuk masyarakat daripada di tenggelam.

“Saat ini teknologi perkapalan nelayan kita masih sederhana. Karena itu, jika kapal-kapal asing yang ditangkap negara kemudian diberikan kepada koperasi-koperasi nelayan maka hal itu akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan nelayan di Indonesia,” ujar Jamal di Jakarta, Kamis (11/1/2017).

Menurut Jamal, kebijakan yang ditempuh oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi sangat tidak membawa keuntungan praktis bagi nelayan. Padahal jika diberikan kepada nelayan hal itu akan membawa manfaat yang sangat besar bagi nelayan dan keluarganya.

“Fungsi KKP dalam hal ini adalah memberikan pendampingan agar para nelayan yang nantinya mendapatkan kapal-kapal asing itu bisa mengoperasikan peralatan canggih yang ada di dalamnya,” papar Jamal.

Sebelumnya, Menkeu Sri Mulyani usai acara Malam Apresiasi Stakeholders LMAN di Jakarta, Rabu kemarin mengatakan pada dasarnya, kalau suatu barang yang diambil alih oleh negara melalui suatu proses hukum yang benar, dia bisa menjadi aset negara dan tentu saja bisa dimanfaatkan bagi kita.

Mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu mengatakan perhatian dari Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti adalah bagaimana kapal-kapal asing tidak menyalahgunakan izin, trayek, dan sumber daya alam di Indonesia.

Oleh karena itu, kebijakan penenggelaman kapal asing yang melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia dilakukan sebagai langkah penegakan hukum untuk memberikan efek jera.

Menkeu menambahkan,””Hal ini bisa dijembatani dengan terus memperbaiki tata kelola dan pengawasan, untuk kemudian memanfaatkan aset itu pada akhirnya untuk menegakkan tata kelola yang baik dan juga bermanfaat bagi masyarakat,” kata Sri Mulyani.

Ia menambahkan kapal-kapal asing yang ditangkap karena melanggar hukum tidak bisa dikelola oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).

“Tidak (dikelola LMAN), kalau dari LMAN biasanya kalau sudah melalui proses hukum. Kalau itu pengambilalihan secara paksa, masih ada suatu proses hukum yang harus dilalui,” ujar dia.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata, menyebutkan bahwa proses penyitaan aset negara harus melalui penetapan pengadilan.

“Ada proses pengadilan, dinyatakan dirampas dan dari situ ada proses penetapan dari Kejaksaan Agung. Nanti terserah mau diserahkan ke DJKN, dimusnahkan, atau dilelang,” kata Isa. (Zulfikri)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed