Homepage / Politik Kemendagri Sosialiasikan UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu bagi Warga Jakarta
oleh

Kemendagri Sosialiasikan UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu bagi Warga Jakarta

-Politik-44 views

JAKARTA Keberhasilan program sosialisasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum akan menentukan tingkat partisipasi politik nantinya.

Khusus bagi warga Jakarta, Kementrian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementrian Dalam Negeri menggelar kegiatan Pendidikan Politik Bertema Implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum di Hotel Losari Jakarta, Kamis (23/11/2017).

Agar Pemilu Serentak 2019 berjalan dengan lancar di Jakarta, Direktur Politik Dalam Negeri (Dirpoldagri), DR. Bahtiar mengenalkan tentang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dalam sambutannya, Bahtiar mengatakan, kegiatan ini yang merupakan silaturahmi dengan warga Jakarta bertujuan untuk membuka sarana dialog politik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan warganya yang terdiri dari ormas, mahasiswa dan pemilih.

Saya bersyukur Pilkada DKI 2017 telah berjalan dengan sukses dan aman dan berhasil memilih Gubernur baru. Kepada warga Jakarta, Bahtiar meminta agar semua kelompok kini bersatu kembali untuk membangun Jakarta, paparnya.

Setelah usai Pemilihan Gubernur DKI, lanjutnya, Warga Jakarta akan kembali mengikuti pemilihan anggota anggota DPR RI, DPRD dan DPD dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden untuk periode 2019-2024.

Jadi akan ada 4 kotak yang harus diisi warga Jakarta di tahun 2019, papar Bahtiar.

Pemilu merupakan alat masyarakat untuk menguji, menentukan siapa pemimpinnya baik di tingkat walikota, kabupaten hingga Presiden. Kepada para peserta kegiatan Bahtiar meminta agar pilih lah pemimpin yang benar-benar bisa memajukan kehidupan kita. Di daerah pilkada itu lebih merupakan pertarungan uang dan bukan pertarungan orang-orang yang berkualitas. Kondisi ini bisa merusak negara dan daerah karena hubungan ditentukan oeh uang.

Karena itu jadilah pemilih yang cerdas, pelajari programnya. Masa depan kita ditentukan oleh pemimpin yang berkualitas dan suara kita menentukan kuallitas pemimpin nantinya, ujar Bahtiar.

Kegiatan yang diikuti 100 peserta dari 5 wilayah DKI Jakarta ini diikuti Ormas pemuda, ibu-ibu majelis taklim di Kecamatan Menteng, kampus dan generasi muda pemilih awal.

Nara Sumber Utama dari kegiatan ini berasal dari Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementrian Dalam Negeri yaitu Kasubdit Fasilitasi Pendidikan Etika dan Budaya Politik Cahyo Ariawan, Cahyo Ariawan dan Kasubdit Implementasi Kebijakan Politik, Bangun Sitohang yang berbicara tentang Pendidikan Etika dan Budaya Politik bagi Partai Politik. (Maher).

 

 

Jangan Lewatkan

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

163 komentar

  113. Ping-balik: free fish dating website
  116. Ping-balik: free dating sites salem oregon

  161. I have been surfing online more than 3 hours today, yet I never found any interesting article like yours. It is pretty worth enough for me. In my opinion, if all site owners and bloggers made good content as you did, the web will be a lot more useful than ever before.

News Feed

Politik|Maret 31, 2021
Jakarta – Kemenkumham akhirnya mengumumkan keputusan atas pengajuan SK Kepengurusan Partai Demokrat kubu Moeldoko. Dalam konferensi pers yang digelar hari ini, Kemenkumham

Opini, Politik|Maret 29, 2021
Jakarta – Elite Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut Moeldoko pernah mencoba merebut Partai Golkar hingga PAN. Kubu Moeldoko membantah

Daerah, Politik|Februari 17, 2021
LAMPUNG, WWW.MONASNEWS.com-Pimpinan Daerah (PD) Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Provinsi Lampung melaksanakan agenda rapat koordinasi bersama PD AMPG Kabupaten dan Kota se-Provinsi

Daerah, Politik|Februari 16, 2021
LAMPUNG, MONASNews.com-H. Tony Eka Candra (TEC), menyampaikan ucapan selamat kepada Nanang-Pandu, Pasca dibacakannya Keputusan/Ketetapan Mahkamah Konstitusi atas Gugatan Perselisihan Hasil Pilkada (PHP),

Politik|Februari 9, 2021
JAKARTA, WWW.MONASNEWS.com-Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pemeriksaan lanjutan untuk perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung