by

Bercermin dari Usulan Referendum Aceh (Bag. 2 Habis)

-Politik-48 views

Menurut Hasan Tiro, tokoh puncak perlawanan GAM dalam “Indonesian Nationalism: a Western invention to subvert Islam and to prevent decolonization of the Dutch East Indies (1985), ideologi ‘nasionalisme Indonesia’ pada mulanya dijadikan sebagai pemersatu Hindia Belanda yang berbeda-beda, kemudian akhirnya “sudah dijadikan dasar ideologi negara untuk menjamin atau membenarkan penguasaan bangsa Jawa atas tanah-tanah bangsa-bangsa lain di luar pulau Jawa!” (Hasan Tiro: 1985)

Pemerintahan yang Jawa-sentris menurutnya mengabaikan wilayah-wilayah lain di luar Pulau Jawa. Bahkan menurut Hasan Tiro, hal ini terlihat dari pemakaian istilah, seperti Bhineka Tunggal Ika, Pancasila dan gelar-gelar bintang kehormatan diambil dari Bahasa Jawa. (Hasan Tiro: 1985)

Hasan Tiro saat kembali ke Aceh.

Oleh sebab itu menurut Hasan Tiro dalam ceramahnya Perkara dan Alasan Perjuangan Angkatan Acheh – Sumatera Merdeka di Swedia pada tahun 1985, mereka menuntut hak Aceh untuk merdeka.  Kemerdekaan Aceh dan Sumatera yang merdeka menurutnya bertujuan untuk meraih “…keselamatan bangsa Acheh dan Sumatera, dunia dan achirat, sebagai satu bangsa merdeka dan berdaulat dibawah Daulat Allah dan sebagai satu jama’ah dari pada satu Ummah.” (Hasan M. di Tiro: 1985)

Kemelut di Aceh akhirnya menemukan titik terang setelah musibah tsunami yang melanda Aceh dan menelan korban hingga ratusan ribu nyawa. Perjanjian Helsinki antara GAM dengan Pemerintah Republik Indonesia menjadi satu segel yang mengunci konflik Aceh dengan pemerintah hingga puluhan tahun.

Kita boleh setuju atau menolak pendapat Hasan Tiro, tetapi ada banyak hal yang patut direnungkan dari kritiknya terhadap pemerintahan yang menurutnya Jawa-sentris. Hal ini meminta kita untuk melihat, merenungkan lebih dalam lagi apa alasan yang mengikat Indonesia menjadi satu.

Pemikiran mendalam ini menjadi penting mengingat relasi antar suku dan etnis di Indonesia diikat oleh kerelaan bukan atas dasar paksaan. Lihatlah bagaimana pendapat beberapa pejabat dan tokoh menyikapi isu referendum ini. Mulai dari menyindir sebagai kekecewaan kalah dalam pemilu, menyikapi isu ini secara reaktif dengan menyebut konsekuensi yuridis keluar dari NKRI, mengancam memproses hukum Mualem, hingga mengancam dan menyindir dengan pengiriman pasukan ke Aceh yang akan dinilai sebagai Daerah Operasi Militer (DOM).

Respon-respon reaktif dan agresif seperti ini hanya akan membenarkan cara pandang bahwa berbagai wilayah di Indonesia adalah wilayah atau komunitas yang harus takluk dan tunduk di bawah kehendak satu pihak ketimbang sebagai sebuah kerelaan dari berbagai wilayah untuk menjadi satu ikatan bersama.

Lantas apa akar historis dari satu ikatan bersama ini? Apa yang mengikat para leluhur kita menjadi perasaan satu ikatan bersama tersebut? Hal ini harus ditelusuri kembali jauh ke belakang. Satu kajian dari Michael Francis Laffan dalam Umma below The Wind, menyigi rasa kebangsaan para leluhur kita muncul dari ikatan bersama akan satu asal yang sama.

Para muslim di nusantara yang telah sejak lama menunaikan ibadah haji selama berabad-abad menjalani perjalanan bersama, senasib dan sepenanggungan. Di tanah suci komunitas muslim dari nusantara, kemudian dikenal oleh orang-orang di Tanah Suci sebagai komunitas orang-orang ‘Jawi’ (bilad al-Jawi). Mereka, muslim dari Aceh, Sumatera tengah, sumatera Barat, Jawa, Sunda, Sulawesi, Maluku hingga Mindanao dan Pattani dikenal sebagai orang-orang ‘Jawi.’

Hal ini dapat kita lihat misalnya pada penyematan ‘al-Jawi’ pada ulama besar asal Aceh, Abdurrauf as–Sinkili al-Jawi. Ulama penulis Turjumanul Mustafid, tafsir al-Qur’an pertama 30 juz di nusantara pada abad ke-17 ini, berasal dari Singkel, Aceh, namun pada namanya disematkan pula ‘al-Jawi’, satu bukti bahwa istilah ‘Jawi’ bukan hanya disematkan pada orang asal Jawa saja, melainkan sebuah identitas kebangsaannya.

Di tanah Suci (Mekkah dan Madinah), orang-orang ‘Jawi’ ini bukan hanya melaksanakan ibadah haji, tetapi juga menuntut ilmu. Sebagian menetap di sana, sebagian lagi kembali ke nusantara, membuka halaqah atau menjadi guru bagi para muslim yang hendak menuntut ilmu di nusantara.

Para ulama-ulama ini kemudian membentuk jejaring keilmuan. Satu guru mendidik banyak murid sehingga murid-murid itu menjadi ulama pula. Menghasilkan karya yang dipakai oleh para ulama nusantara lainnya.

Jejaring ini misalnya dapat kita lihat ketika ulama asal Banjarmasin, Syaikh Arsyad al-Banjari dalam kitab Fiqihnya, Sabilul Muhtadin lit Tafaqquhi fi Amriddin,  menyebut pengaruh kitab fiqih berbahasa melayu pertama di nusantara, yaitu Shiratal Mustaqim, karya ulama asal Gujarat yang pernah mengabdi di kesultanan Aceh, yaitu Nuruddin ar-Raniri. (Azyumardi Azra: 2013)

Syaikh Arsyad al Banjari yang hidup pada abad ke-18 ini menulis dalam Sabilul Muhtadin,

Bahwasanya kitab seorang ‘Alim yang lebih yaitu Syeikh Nuruddin Ar Raniri nama negerinya, yang dinamai ia dengan Ash Shiraathul Mustaqim pada ia ilmu fiqhi atas Mahzab Al Imam Asy Syafi’I  R.a.  daripada yang sebaik-baik segala kitab yang dibahasakan dengan bahasa Jawi.” (H. W. Muhd. Shaghir Abdullah: 1983)

Istilah ‘bahasa Jawi’ dipakai oleh Syaikh Arsyad al-Banjari untuk menyebut Bahasa Melayu yang mejadi lingua franca sejak lama. Sebab memang sejak lama istilah ‘Jawi’ menjadi identitas bersama umat Islam di nusantara. identitas inilah yang (sebenarnya) menjadi prototype kebangsaan kita.

Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh

Satu bangsa (Jawi) yang diikat oleh ikatan agama (Islam). Tanpa ikatan akidah ini mustahil akan timbul satu rasa yang sama. Rasa kebangsaan ini juga tidak bersifat chauvinistik, atau merendahkan bangsa lainnya. Justru para ulama dan umat Islam di nusantara  yang menjalin hubungan erat dengan para ulama dan umat di tanah suci memungkinkan mereka tetap mengokohkan persaudaraan (ukhuwah) antar umat Islam sebagai satu ummah.

Mengabaikan Islam sebagai pengikat dalam kebangsaan di tanah air sama saja dengan meluluh-lantakkan perasaan bersama tersebut. Hal ini sudah diingatkan oleh Haji Omar Said Tjokroaminoto, tokoh Sarekat Islam dan ‘guru para pendiri bangsa’:

“Karena tambah hari tambah kendor kekuatan cultuur dan adatnja (Islam) jang mengikat mereka itu bersama-sama mendjadi satu, lama kelamaan kita akan menghadapi rupa-rupa bagiannja ummat Islam, jang telah terpisah jang satu dengan lainnja, masing-masingnja mengandung tjita-tjita kebangsaannja sendiri-sendiri (ke-Maduraann, ke-Sundaan, ke-Djawaan, ke-Lampung-an, ke-Minangkabau-an, ke-Bugisan, ke-Ambon-an, dan lain-ain sebagainja)”

Dari sudut pandang dan timbangan seperti ini seharusnya kita melihat persoalan usulan referendum Aceh. Aceh bergabung dengan Republik Indonesia atas dasar ikatan kebangsaan (Jawi) yang telah lama terbentuk dan dikokohkan oleh para ulama nusantara. Ikatan yang terbentuk atas kesamaan akidah ini tak dapat diabaikan oleh kita ketika berbicara tentang hubungan antar suku dan etnis di Indonesia. Apakah saat ini Islam tetap dijunjung sebagai unsur pemersatu dalam Republik Indonesia? Ataukah Islam malah dikesampingkan dalam menentukan setiap langkah negeri kita saat ini?

Hal ini menjadi tantangan siapa pun yang hendak memimpin Indonesia. Cara pandang Jawa-sentris yang menganggap daerah-daerah di luar Pulau Jawa sebagai satu taklukkan yang harus tunduk pada pusat sama saja dengan menyeret Indonesia ke dalam jurang perpecahan.

Aspirasi-aspirasi masyarakat di luar Jawa tidak bisa disikapi reaktif dan dilihat dalam hubungan patron-klien. Semua memiliki bobot yang sama sebagai pemegang saham di negeri ini. Termasuk kekecewaan akibat aspirasi yang mampat sehingga mencetuskan usulan referendum dari saudara kita di Aceh. Melihat kekecewaan tersebut sebagai cermin situasi berbangsa kita saat ini akan menghasilkan sikap yang bijak, ketimbang menyikapinya dengan reaktif dan agresif dan seakan membenarkan sebuah pribahasa: “Buruk wajah, cermin di belah.” (Kiblat.Net).

News Feed