by

Pancasila Sumber Moral Politik NKRI

-Opini-46 views

Hari ini tanggal 1 Juni kita memperingati hari dicetuskannya Pancasila sebagai konsep idiologi negara bangsa oleh Presiden Soekarno. Satu makna dari peringatan adalah agar kita tahu sejarah bangsa dan harapannya nilai sejarah tersebut dapat terwariskan lintas generasi.

Peringatan akan berlangsung setiap tahunnya, tetapi yg terpenting adalah bagaimana nilai tersebut menjadi bagian moral politik kebangsaan, khususnya proses politik NKRI.

Kita sudah menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur. Pancasila sudah dipilih sebagai idiologi (konsep nilai dasar) berbangsa dan bernegara, artinya apapun yang menjadi masalah bangsa setelah kita merdeka maka rujukan dasarnya kembali kepada nilai Moral Pancasila. Sebab, muatan nilai Pancasila adalah hasil renungan Para pendiri bangsa yang ditegaskan Presiden Soekarno sebagai way of life bangsa Indonesia.

Fakta sejarah bahwa pewarisan nilai Pancasila mengalami tantangan dari generasi ke generasi. Indikasi tantangan tersebut terlihat dengan munculnya generasi baru yang tidak mengenal sejarah bangsanya, sehingga cenderung ingin merubah idiologi bangsa dengan konsep nilai yang bukan konsensus saat kita mendirikan negara kita. Permasalahan ini cenderung muncul selang 20 tahunan, itulah maka tulisan ini setidaknya fokus pada pewarisan nilai dasar Pancasila.

Pewarisan nilai Pancasila sejak kita merdeka mengalami pasang surut, karena nilai Pancasila terkesan hanya dipersyaratkan untuk administrasi negara bukan menjadi bagian dalam menjaga integritas moral politik NKRI. Konkretnya Pancasila belum menjadi way of life tetapi masih berupa alat politik NKRI dan slogan dalam kampanye kepentingan politik temporer dan cenderung bersifat sektarian sehingga setiap ganti era pemerintahan, kebijakan pewarisan nilai Pancasila mengalami stagnan. Kemudian
pada pemerintahan selanjutnya dibuat lagi model pewarisan nilai Pancasila sesuai era pemerintahan tersebut. Implikasinya Pancasila dianalogikan kepentingan pemerintahan yang berkuasa saja padahal Pancasila sumber moral politik NKRI.

Sejarah pewarisan nilai-nilai Pancasila terkesan kurang kokoh karena beberapa hal yaitu :

Pertama, Pancasila sebagai Idiologi belum terwariskan dengan Undang-Undang melainkan hanya jadi persyaratkan nilai dalam konsep regulasi, inilah yang dikategorikan sebagai administrasi negara.

Kedua, pernah ada lembaga yang mengurusi pewarisan nilai Pancasila era Orde Baru yaitu BP 7 yang kita kenal muatan materi dalam konsep moral P4 (Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila), saat itu secara nilai dan dasar hukumnya sudah kuat karena menjadi milik seluruh rakyat Indonesia karena melalui Ketetapan MPR RI (red: sebelum Anandemen UUD 1945). Kelemahan pelaksanaannya kurang menggema karena tidak diimbangi dengan konsistensi moral antara ucapan dan perbuatan sehingga antara yang dihayati tidak sejalan dengan yang diamalkan.

Ketiga, Era Reformasi, pasca dibubarkannya BP 7, pewarisan nilai Pancasila semakin lemah dalam pelaksanaannya karena hanya didasarkan sebatas Keppres sehingga kesannya Pancasila sebatas kepentingan penguasa atau pemerintahan, akibatnya Pancasila hanya milik kelompok penguasa karena keppres, seharusnya sama seperti saat ada BP 7 dengan “TAP MPR RI” (red: saat ini cukup UU dibuat DPR RI yg merupakan wakil rakyat), sehingga siapapun yang berkuasa (eksekutif) wajib melaksanakannya dan juga menjadi keputusan rakyat.

Keempat, implementasi kebijakannya juga masih diarahkan untuk kalangan Pegawai Negeri sehingga pewarisan nilai Pancasila seperti membibit ikan di kolam ikan, padahal seharusnya bagaimana membibit di kolam yang belum tersentuh bibit ikan. Kesan yang timbul adalah Pancasila itu belum menjadi moral politik NKRI tetapi masih milik para pegawai pemerintahan (red: coba lihat saat 1 Juni terkesan yang upacara Pegawai Negeri); bukankah Pegawai Negeri sudah bersumpah setia dan taat pada Pancasila setiap upacara, setidaknya nilai Pancasila sudah berjalan pewarisannya? Inilah salah satu sebab mengapa nilai-nilai Pancasila belum merakyat tetapi hanya sebatas sebutan pengucapan atau hapalan untuk kaitan adm.negara.

Dari ke 4 faktor tersebut setidaknya tergambar belum optimalnya pewarisan nilai-nilai Pancasila sehingga kita cenderung dihadapkan pada berbagai masalah dalam moral politik bangsa terutama bidang idiologi.

Faktanya saat ini setelah memasuki 21 tahun reformasi, muncul kembali faham politik tertentu yang tidak mencerminkan moral politik NKRI (red: silahkan lihat realita politik kekinian). Untuk itu dalam rangka memperkuat pewarisan nilai-nilai Pancasila sebagai idiologi dan moral Politik bangsa , maka dipersyaratkan adanya payung hukum yg bersifat operasional (pengamalan) dalam bentuk Undang-Undang Pemantapan Idiologi Pancasila. Sehingga nilai nilai Pancasila milik seluruh anak bangsa. Jika ada perintah regulasi yang berwujud Undang-Undang, artinya secara regulasi dapat mengatur tata laku yang sesuai moral Pancasila bagi setiap elemen bangsa. (pemerintahan dan rakyat). Jika ini terwujud, barulah kita Indonesia dan kita Pancasila.

Bangun Sitohang, Fungsionaris Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila bidang Idiologi , Politik dan Pemerintahan.

News Feed