by

Perwakilan Aceh di Jakarta Gelar FGD Tindaklanjut Perpres No. 23 Tahun 2015

-Daerah-50 views

JAKARTA – LAMBANNYA pemerintah pusat menyelesaikan pengalihan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengalihan Kanwil BPN Aceh dan Kantor Pertanahan Kab/Kota selama 4 tahun ini telah mendorong Kantor Badan Perwakilan Pemerintah Aceh (BPPA) kembali menggelar Focus Group Discussion (FGD) terkait tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2015.

“FGD ini diadakan  di Jakarta agar kita menumbuhkan kesadaran baik dari kalangan Aceh dan Pemerintah Pusat masih ada beberapa kewenangan Aceh belum dilaksanakan sesuai amanah UUPA. Ini perlu dukungan semua pihak,” pinta Almuniza Kamal Kepala BPPA, Kamis (2/5/2019).

FGD ini dibuka oleh Sekretaris Daerah Aceh diwakili oleh Kepala Dinas Pertanahan Aceh, DR. Edi Yandra, S.STP, MSP dan dihadiri oleh Kepala Instansi yang menangani pertanahan se-Aceh, tokoh-tokoh masyarakat Aceh di Jakarta seperti Ghazali Abbas, Pengacara Nasrullah, dan Perwakilan mahasiswa Aceh di Jakarta dan Bandung.

Adapun narasumber yakni ­­­Sartono dari Dirjen Otda Kemendagri, Dirjen Hubungan Hukum dan Keagrariaan Kemen Agraria dan Tata Ruang, Deputi Bid Kelembagaan dan Tata Laksana Kemenpan Rb dan Anggota DPR RI, Nani Nurwanti.

FGD tersebut dilaksanakan untuk mencari formula serta mendeteksi persoalan serta strategi baru agar permasalan terkait pelaksanaan Perpres no 23 Tahun 2015 bisa terselesaikan.  UUPA memberikan batas waktu 2 tahun untuk terbentuk kantor Pertanahan Aceh di kabupaten/kota se Aceh.

Hingga April 2019 ada 9 Kabupaten/kota yang belum memenuhi instrumen yang diwajibkan oleh UUPA menjadi perangkat daerah di kabupaten/kota.  Peraturan turunan yakni Peraturan Presiden Nomor 23 untuk percepatan pengalihan kewenangan pertanahan itu baru terbit empat tahun lalu, yakni 2015 (Perpres No.23/2015).

Dalam tanggapannya, Anggota DPD RI dari Aceh, Fachrurazi mengatakan bahwa DPD RI Komite I membidani masalah agraria sejak awal duduk di Senayan sudah mendesak Perpres No. 23 Tahun 2015 ini agar keluar. Dia melihat ada dispute antara pemerintah Aceh dengan pemerintah pusat.

“Perpres ini sudah 4 tahun berjalan  dan tidak selesai-selesai. Salah satu alasannya pemerintah pusat tidak serius untuk memberikan kewenangan pemilikan tanah kepada pemerintah Aceh. Pemerintah pusat seperti paronaid dan takut aceh akan keluar dari NKRI,” paparnya.

Dia menjelaskan, masalah-masalah konflik di Aceh yang aktual terjadi saat ini berkaitan dengan Perprs No. 23 Tahun 2015 akibat lambatnya pengalihan ini.

Dalam peralihan ini, lanjutnya, ada 2 hal. Pengalihan dan Tim Peralihan. Pengalihan ini jelas soal peralihan ini diserahkan kepada pemerintahan Aceh karena terkait dengan  kekhususan UUPA. Kedua,  soal Tim Peralihan ini juga sampai saat ini belum dibentuk oleh Menteri Agraria. Jadi, wajar jika soal pengalihan ini tidak jalan karena tidak ada Tim yang dibentuk.

Sebelumnya, FGD ini telah dilaksanakan di Banda Aceh, pada 9 April 2019 yang dihadiri Dekan Fakultas Hukum Unimal, Lhokseumawe, Prof. Dr. Jamaluddin, S.H., M.Hum, akademisi, DR Hamdani AG, dan dari berbagai unsur terkait antara lain wartawan, LSM dan Perwakilan Pertanahan kabupaten/kota di Aceh. (Zul)

News Feed