Connect with us

OPINI

Bom Waktu Kesenjangan Sosial, Struktur Gaji Pejabat Harus di Koreksi

Published

on

UNTUK PERTAMA kalinya, Presiden Joko Widodo memberikan tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk para pensiunan. Sebelumnya, THR sudah diberikan sejak tahun 2016 kepada para aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS). Total yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk pembayaran gaji ke-13 dan THR adalah Rp. 35,76 triliun atau 69% lebih banyak dari jumlah tahun lalu.

Kementerian Keuangan mengklaim, pembayaran gaji ke-13 dan THR tahun 2018 diharapkan bisa menyumbang sektor riil dan ekonomi Indonesia. Harapannya, pemberian THR yang berbarengan dengan libur panjang bisa mendongkrak belanja masyarakat dan mampu mengungkit pertumbuhan ekonomi.

Apakah dengan kebijakan populis ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi? Artinya, masyarakat semakin sejahtera dari efek peningkatan konsumsi yang menggerakan pertumbuhan ekonomi. Belum tentu. Faktanya, pertumbuhan ekonomi tidak selalu berbanding lurus dengan penurunan tingkat kesenjangan sosial di masyarakat.

Memang, dalam beberapa tahun terjadi pertumbuhan ekonomi meski dalam kondisi stagnan. Tapi selama ini yang banyak menikmati hanya sejumlah kecil, yakni kelompok elite masyarakat. Kue pertumbuhan ekonomi tidak bisa dinikmati secara merata. Berdasarkan studi World Bank, selama satu dekade s/d tahun 2015 yang menikmati pertumbuhan ekonomi hanya 20% masyarakat dan meninggalkan 80% yang lain.

Mayoritas rakyat tidak bisa merasakan pertumbuhan ekonomi tersebut, sehinggga taraf hidupnya semakin menurun bukannya makmur, yang ada justru banyak mendapakan tekanan beban hidup dari berbagai sektor. Penikmat pertumbuhan ekonomi ini hanya kelompok kecil saja akibat struktur sosial di Indonesia yang sejak zaman kolonial hingga pasca reformasi tidak berubah signifikan. Bahkah melahirkan raja-raja kecil paska berlakuknya otonomi daerah karena mental birokrat yang masih feodal dan koruptif. Nah, masih kentalnya sistem feodalistik dalam tatanan politik dan ekonomi negara ini menjadi pangkal masalahnya.

Dominan dalam kelompok kecil ini di antaranya adalah pejabat negara, kalangan militer, politikus, dan tentunya para konglomerat. Kelompok ini satu sama lain saling menyokong dan mengamankan kepentingannya masing-masing. Tak ayal, meski reformasi sudah bergulir, pertumbuhan ekonomi lagi-lagi hanya memberikan manfaat kepada kelompok kecil tersebut, yang secara bergantian leluasa mengakses sumber daya ekonomi. Sementara kelas menengah-bawah dan kalangan UMKM sulit naik kelas karena keterbatasan terhadap akses sumber daya ekonomi akibat dikuasai segelintir elite dan kroni-kroninya.

Mengutip laporan dari majalah internasional The Economist, Farouk menyebutkan bahwa Indonesia berada di peringkat tujuh dunia dalam Crony Capitalism Index. Walaupun bukan sebuah indeks yang sempurna, indeks ini paling tidak menggambarkan sejauh mana sebuah negara memberikan kesempatan ekonomi yang lebih terbuka dan merata kepada warganegara-nya. Kondisi ekonomi yang belum benar-benar terbuka ini membuat ketimpangan sosial di Indonesia semakin parah dan akan menjadi bom waktu yang setiap saat bisa meledak, hanya menanti momentum pemicunya. Berdasarkan studi Credit Suisse (2016) Indonesia adalah negara terburuk ke empat dalam hal ketimpangan ekonomi.

Lembaga internasional OXFAM juga memperingatkan, ketimpangan ekonomi di Indonesia sangat darurat. Dalam laporannya, OXFAM (2016) menyebutkan total harta empat orang terkaya di Indonesia, yang tercatat sebesar US$ 25 miliar setara dengan gabungan kekayaan sekitar 100 juta orang atau 40% dari total penghasilan masyarakat terbawah. Menurut laporan yang sama, pada tahun 2016, satu persen orang terkaya ini memiliki 49% atau hampir setengahnya dari total kekayaan populasi di tanah air. Hebatnya, hanya dalam sehari saja seorang konglomerat terkaya bisa mendapatkan bunga deposito 1.000 kali lebih besar dari pengeluaran 10% penduduk miskin Indonesia untuk setahun. Bahkan, jumlah uang yang diperolehnya setiap tahun dari kekayaan itu cukup untuk mengentaskan lebih dari 20 juta warga keluar dari jurang kemiskinan.

Merujuk data BPS, per September 2017, jumlah masyarakat miskin Indonesia adalah sekitar 26,6 juta, atau sekitar 10.12% dari total jumlah penduduk. Persoalannya adalah parameter penduduk miskin ini menggunakan batas garis kemiskinan yang sangat kecil, yakni Rp. 400.995 untuk masyarakat perkotaan dan Rp 370.910 untuk warga pedesaan.

Tapi jika menggunakan indikator Bank Dunia dalam menentukan batas kemiskinan, yaitu pendapatan sebesar US$ 2 per hari per orang, maka penduduk miskin Indonesia masih sangat tinggi, yakni di perkirakan mencapai 47% atau 120 juta jiwa dari total populasi. Batasan garis kemiskinan Rp 400.000 ini terlalu rendah, karena orang kota dengan penghasilan Rp 500.000 sudah dianggap tidak miskin, yang bahkan belum tentu cukup untuk kebutuhan dasar. Padahal kebutuhan manusia itu bukan makan saja tapi juga pakaian, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, juga rekreasi dan hiburan.

Tingkat kesenjangan sosial ini berpotensi semakin dalam ketika sekelompok kecil elite semakin kaya, sedangkan kebanyakan rakyat banyak menanggung beban ekonomi. Sikap pemerintah yang menganak emaskan birokrat dengan kenaikan gaji, tunjangan, dan bonus bisa jadi berimbas pada semakin parahnya kesenjangan sosial. Sebab rakyat biasa pada umumnya tidak mengalami peningkatan pendapatan yang memadai setiap tahun. Sedangkan gaji para pejabat negara di pemerintahan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, direksi dan komisaris BUMN, serta lembaga negara lainnya yang fantastik justru akan berpotensi memantik konflik dan kecemburuan sosial.

Struktur penggajian institusi negara sebenarnya juga memperburuk kondisi ketimpangan sosial, bayangkan saja, gaji pejabat negara seperti direktur utama BPJS Kesehatan, gubernur Bank Indonesia, pimpinan Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan yang sudah menyentuh diatas Rp 200 juta per bulan. Bahkan pernah di sinyalir bahwa penghasilan Gubernur BI melebihi penghasilan dari Federal Reserve Chairman Amerika Serikat. Padahal GDP per kapita Indonesia hanya sekitar 6.6% dari GDP per kapita Amerika Serikat. Belum lagi struktur penggajian yang fantastis dari banyak direktur dan komisaris BUMN. Bahkan belum lama ini juga mencuat polemik penggajian Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang mencapai Rp 100 juta per bulan, belum lagi kasak kusuk total remunerasi kalangan anggota dewan di Senayan, yang dalam setahun bisa mencapai miliaran.

Sebagian mungkin berpendapat bahwa besarnya gaji sebanding dengan posisi vital dan beban tanggung jawab yang dipikul sangat berat dan rawan konflik kepentingan. Namun, yang harus dilihat adalah besarnya penghasilan itu apa sudah sebanding dengan produktivitas kinerjanya? Sejauh mana dampak manfaatnya untuk masyarakat banyak? dan yang tidak kalah penting sejauh mana pendapat per kapita masyarakat secara menyeluruh di bandingkan penghasilan para elite tersebut?. Jika tidak berdampak besar terhadap kinerja dan kemaslahatan secara umum, tentunya sebuah penghianatan yang memboroskan angggaran negara.

Ke depannya, perlu ada evaluasi terhadap struktur penggajian dalam kaitannya dengan persoalan ketimpangan sosial ini. Mungkin penentuan gaji institusi publik kedepannya perlu menggunakan dasar perbandingan pendapatan per kapita penduduk, ataupun mungkin dari penghasilan terendah anggota masyarakat yang ada. Cara perhitungan ini untuk memberikan rasa keadilan sebagaimana amanat konstitusi dan falsafah Pancasila. Pejabat negara yang bergaji besar tapi tidak ada manfaatnya bagi peningkatan kesejahteraan rakyat sama artinya melanggar setidaknya empat pasal dalam Pancasila.

Lebih jauhnya, dalam kondisi beban utang negara yang besar, kondisi ekonomi rakyat secara umum masih berat, pekerja migran non-skill kita yang masih tinggi (belum lagi yang irregular), pemerintah bisa mengambil langkah solidaritas meski tidak populer, yakni memangkas gaji segenap pejabat negara, direksi dan komisaris BUMN untuk efisiensi anggaran. Di Malaysia, Mahathir Mohammad berani memotong gaji para menterinya demi menunjukkan rasa keadilan bagi rakyatnya.

Dalam hal ini, pejabat negara dan BUMN dengan gaji yang sangat besar dituntut serius bekerja sesuai dengan bagiannya masing-masing dalam mengupayakan perbaikan taraf hidup masyarakat. Segenap birokrat sepatutnya berfikir untuk terus memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, termasuk pelaku ekonomi dengan di antaranya pro-aktif melakukan pemangkasan segala macam perizinan dan aturan. Pada akhirnya, mendapatkan tanggung jawab di pemerintahan baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif juga di BUMN dan segenap institusi negara adalah untuk menjalankan fungsi negara dalam mengupayakan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat, bukan mencari kesejahteraan sendiri untuk meningkatkan status sosial. Artinya, pendapatan naik kalau penghasilan rakyat secara menyeluruh juga bertambah. Jika tidak, gaji elite semakin besar tapi kesejateraan rakyat secara umum tidak meningkat. Ujung-ujungnya, kita akan tetap menjadi negara dunia ketiga yang mengekalkan struktur kolonial dan feudal.

Farouk Abdullah Alwyni
Chairman, Center for Islamic Studies in Finance, Economics, and Development (CISFED)
www.cisfed.org

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

OPINI

Ciri Bangsa Cerdas, Demokrasinya Konstitusional             

Published

on

By

SATU BANGSA lahir karena ada semangat yang sama dari perjuangan mendirikan bangsa dan negara dan diakui oleh bangsa lain (dunia Internasiknal), itulah hal yang sederhana memahami eksistensi bangsa negara.

Setelah kita merdeka dan bersatu dengan kedaulatan,  tentu kita punya semangat yang sama melalui konsensus yang menjadi “Penuntun kebangsaan kita dengan sebutan Bangsa Indonesia” yaitu Pancasila sebagai konsep nilai penuntun moral politik berbangsa dan UUD 1945 sebagai norma perilaku politik kebangsaan kita untuk menjadi penuntun implementasi kebijakan bernegara.

Jika kita sudah merdeka, bersatu dan berdaulat tentu kita punya konsep sosial yang perlu dirasakan setiap generasi yaitu menuju masyarakat yang adil dan makmur.

Secara sederhana hidup ini adalah proses, sehingga adil dan makmur itu adalah visi atau cita-cita yang ingin kita capai. Pertanyaannya kemudian, bagaimana kita bisa menjadi bangsa yang adil dan makmur?

Jawabannya ada di pembukaan UUD 1945 yang terkait misi kebangsaan yaitu: melindungi segenap tumpah darah Indonesia , memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Dengan 4 (empat) maksud didirikan bangsa dan negara Indonesia, maka kita jadikan misi untuk mencapai adil dan makmur.

Pertanyaan lanjutan, apakah dengan kita punya misi dan visi serta tujuan berbangsa dan bernegara tersebut lantas mudah mencapai adil dan makmur?

Tentu ada proses lanjutan yaitu  kembali ke semangat awal kebangsaan yang juga tertuang dalam pembukaan UUD 1945 Alenia IV terakhir  , …yang “berkedaulatan rakyat”  dengan berdasar kepada Ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Konkretnya konsep kedaulatan rakyat (demokrasi) berdasar Pancasila.

Kemudian bagaimana tujuan berbangsa dijalankan dengan konsep demokrasi yang berkedaulatan rakyat tersebut ?  Jika Pancasila sebagai nilai moral politik maka UUD 1945 adalah norma hukum sebagai sumber semua produk peraturan perundang-undangan dalam berdemokrasi.

Suatu negara yang berkedaulatan rakyat pasti ada nilai demokrasi , salah satunya adalah melalui Pemilihan Umum.        Menurut Pemikir Demokrasi Robert A Dahl, Demokrasi itu harus konstitusional. Inilah kata kunci berdemokrasi.

Implementasi demokrasi yang konstitusional tersebut dalam kehidupan politik kita saat ini (pasca Putusan MK), maka tanggal 17 April 2019  adalah PEMILU SERENTAK  sebagai hari pemungutan suara untuk memilih anggota  DPR, DPD, DPRD Prov dan DPRD Kab/kota serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dalam.proses penyelenggaraannya  berdasar UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Berpikir sederhana, kalau kita berbicara Pemilu ya ikuti aturannya
agar kita konstitusional.

Mengapa saya memandang perlu mengajak kita berdemokrasi yang konstitusional, karena kita yang menjalankan demokrasi adalah sudah sepakat menjadi bangsa yang bersatu, oleh sebab itu jangan lagi berpikir sektarian atau menonjolkan pikiran atau pendapat selain amanat konstitusi atau konsensus berbangsa (Pancasila dan UUD.1945).

Itulah sebabnya para pendiri bangsa Indonesia sudah mengingatkan agar kita menjadi bangsa yang cerdas. Karena bangsa yang cerdas pasti paham aturan, beretika dan manusia yang beradab.

Bangsa yang berdemokrasi yang konstitusional pastilah menunjung rasa persatuan agar tetap menjadi bangsa yang teratur, baik tutur kata maupun perilakunya sehingga menjadi bangsa yang bermartabat.

Bangsa yang cerdas tidak mudah terhasut isu yang mengadu domba serta terpengaruh berita HOAKS. Karena hidup ini adalah proses dan agar semakin cerdas,  maka teruslah belajar menjadi Orang Indonesia.

Bangun Sitohang
Fungsionaris MPN Pemuda Pancasila

 

Continue Reading

OPINI

Utang, Kemiskinan dan Revolusi Sosial

Published

on

By

Dr. Syahganda Nainggolan
Direktur Sabang Merauke Circle
Zulkifli Hasan (ZH/Ketua MPR) dan Sri Mulyani (SMI) beradu argumentasi soal hutang yang membengkak. ZH geleng geleng kepala, Hutang sudah hampir rp 400 Trilyun yang harus dibayar tahun ini. Belum ditambah bunga, rp. 238 Triliun. Namun, SMI menyanggah dengan 7 poin dalam facebook nya, diantaranya 3 argumen sbb.: 1) hutang ini adalah warisan rezim SBY. Menurutnya sebesar 44% warisan SBY, 2) utang ini sebanding dengan naiknya proporsi atau rasio anggaran kesehatan thd utang. Pada tahun 2019, anggaran kesehatan 122 T atau 4,77 kali tahun 2009, 3) utang ini masih aman di bawah 30%, sementara UU membolehkan utang sampai dengan 60% PDB.
Ada 3 hal yang perlu dicatat dari perdebatan mereka, 1) terungkap, sebagaimana kata ketua MPR, bahwa awalnya SMI menyembunyikan info adanya hutang jatuh tempo Rp. 399 T dalam nota keuangan resmi. 2) SMI ingin memberi kesan bahwa cicilan hutang tersebut dari masa lalu. (Bukankah dia menteri kepala Bappenas dan keuangan di masa itu?) 3. Hutang itu untuk urusan rakyat kecil, yakni anggaran kesehatan. Bukan untuk infrastruktur. Jadi kalau hutang tentu rakyat miskin harus ikut tanggung jawab?
Sejak polemik utang di atas, ditambah kritikan Rizal Ramli secara terus menerus kepada SMI, situasi di masyarakat juga mengalami peningkatan pembicaraan soal utang.  Àpalagi dollar terus meroket terhadap rupiah. Sebab, hutang kita, baik  negara (“Sovereign debt”) maupun swasta telah bertambah sekitar 1500 rupiah setiap hutang 1 dollar dalam setahun terakhir ini. Belum lagi kepentingan praktis bagi masyarakat dan pelaku usaha yang membutuhkan dollar bagi pembayarannya.
Oleh karenanya kita perlu memeriksa lebih dalam lagi soal utang ini terkait dengan beban pembangunan, kekerasan sosial dan penderitaan rakyat yang akan menanggungnya. Sebab, krisis 97/98 menunjukkan rakyat semua turut menanggung beban krisis ekonomi, berupa hutang 600 Triliun yang harus dibayar negara selama 30 tahun sejak masa itu dan adanya kerusuhan sosial. Fenomena yang sama juga kita saksikan di negara2 barat, seperti Yunani, Italia, Iceland dll yang terjerat hutang sejak krisis ekonomi 2008.
*Infrastruktur dan Hutang Kita*
Suzuki, dalam “Indonesia Lives Dengerously with  355 billion Dollar Infrastructure Drive”,
Nikkei Asian Review, November 2017, menguraikan ambisi rezim Jokowi dalam hal infrastruktur. Sejak awal Jokowi me launching rencana pembangunan 1000 km tol, lebih dari 3000 km rel kereta api, 24 pelabuhan dan 35.000 MW power plant, selama 5 tahun kepresidenannya, dengan biaya rp. 4800 Triliun ($355 billion).
Untuk pembiayaan yang ambisius ini, pemerintah mempebesar anggaran untuk infrastruktur, khususnya dengan pengurangan dan pengalihan subsidi BBM, listrik dan gas elpiji; melakukan hutang; menggerakkan BUMN untuk menghutang dan menjalin kerjasama pembiayaan dengan investor lokal dan asing.
BUMN, atas beberapa alasan, seperti kerumitan birokrasi pemerintah dan lambatnya realisasi pembiayaan, akhirnya banyak mengambil alih kepemimpinan dalam mewujudkan ambisi ini. BUMN, khususnya Infrastruktur, menjadi lokomotif.
 Suzuki mencatat kenaikan hutang 7 BUMN (4 diantaranya bidang infrastruktur) mencapai Rp 200 Triliun pada September 2017. Sebuah kenaikan sebesar 300 persen selama 3 tahun.
Pada Januari 2018, Bloomberg dalam situsnya melaporkan hanya setengah dari rencana pembiayaan Jokowi yang mendapatkan komitmen (janji). Untuk itu Jokowi tetap  mengejar ambisinya untuk mencari 150 milyar dollar lagi, sampai akhir pemerintahannya.
Dalam laporan Bloomberg yang berjudul “Indonesia Needs $157 Billion for Infrastructure Plan” itu, pemerintah berharap dapat memenuhi sebesar, $ 15 Milyar, BUMN sebesar $44,8 Milyar dan sisanya $ 109,8 Milyar dari investor swasta lokal dan asing.
Namun, ambisi Jokowi ini kandas dengan meroketnya dollar terhadap rupiah. Belakangan ini Jokowi sudah sibuk dengan propaganda pembangunan sumberdaya manusia. Mulai memperbanyak subsidi kembali, baik mengadakan kembali premium bersubsidi, memperbesar dana desa, menambah dana dan cakupan bansos PKH dan BPNT, dana padat karya dll.
Meski propaganda infrastruktur telah berganti ke sumber daya manusia, sejarah mencatat hutang Indonesia melonjak tajam karena infrastruktur, bukan untuk program sosial.
Menurut data statistik BI,  Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir triwulan II 2018 tercatat
sebesar 355,7 miliar dolar AS, terdiri dari utang
pemerintah dan bank sentral sebesar 179,7
miliar dolar AS, serta utang swasta sebesar
176,0 miliar dolar AS. Penambahan utang yang diciptakan pemerintahan Jokowi ini lebih dari 1000 triliun dalam waktu 4 tahun.
*Utang dan Dollar Meroket*
Jokowi sudah berjanji dua kali soal dollar ini. Pada masa akan berkuasa, pendukung utama Jokowi menebarkan propaganda bahwa dollar akan turun dari rp. 12.000 ke rp.10.000 per dollar jika Jokowi berkuasa. Kedua, Jokowi sendiri yang mengatakan bahwa rupiah akan meroket pada September 2016.
Namun, kita tahu, sampai saat ini dollar terus menguat, bahkan sudah mencapai angka krisis ekonomi 98, yakni 1 dollar sama dengan  Rp. 14 .800.
Meroketnya dollar sudah pasti cepat atau lambat akan mengantarkan ekonomi kita pada krisis. Pertama, hutang akan membengkak, baik pemerintah maupun swasta. Hutang pemerintah ini akan memperburuk kemampuan membayar hutang dan membiayai pembangunan, khususnya infrastruktur.
Kedua, beban hutang swasta yang meningkat dan sikap swasta dalam merespon situasi ini dengan menurunkan aktifitas bisnisnya, akan menjadi pendorong lemahnya kemampuan pemerintah mencari pendapatan, khususnya pajak, dan menurunnya kemampuan ekonomi menciptakan lapangan kerja.
Namun, sebagaimana analisa dan pengamatan Ruchir Sharma (2016) soal hutang, bahwa situasi ini seringkali disikapi terlambat, karena “credit mania” yang dipuja puji lembaga rating dan lembaga pengutang, membuat posisi kita masuk dalam jebakan.
Jebakan itu sejatinya telah terjadi saat ini. Karena 1) kemampuan membayar bunga hutang kita dilakukan dengan kembali menghutang. 2) neraca perdagangan defisit. 3) perekonomian secara keseluruhan melesu.
*Kutukan Hutang*
Utang tentu di butuhkan untuk pembangunan. Itu hal basic dalam ilmu ekonomi pembangunan. Masalahnya, negara-negara berkembang sering terjebak dalam utang yang menghancurkan.
Pembangunan 32 tahun orde baru hancur seketika manakala hutang membengkak mencapai 174 milyar dollar saat itu (pada saat krisis 97/98 hutang tersebut dalam proporsi yang hampir sama jumlah hutang negara dibanding swasta).
Pertumbuhan ekonomi orde baru 8% tahun 1996 terhempas ke -13% tahun 98. Dollar dari rp. 2600 per dollar terjun bebas ke rp 16.000.  Inflasi dari 6,5% menjadi 65%. Krisis ekonomi terjadi secara dahsyat dan berkepanjangan. Indonesia harus masuk “rumah sakit” dengan pertolongan IMF berupa “43 milyar bail out” dan program program yang dikendalikan IMF selama bertahun tahun dengan kontrak yang dikenal sebagai “letter of intens”.
Pengutang tentu saja tidak ingin mendapatkan sedikit keuntungan, selain mendikte bunga utang dan pembayaran utang, pengutang seringkali menghina Bangsa Indonesia, seperti memaksa sumberdaya energi, air, hutan dlsb. dalam perjanjian yang merugikan kita.
Selama dalam kendalai IMF di atas, undang undang terkait tentang kekayaan negara dan investasi semuanya bersifat memiskinkan kita. Misalnya, UU Migas yang mengatur maksimal penjualan minyak ke dalam negeri hanya boleh 25% saja.
*3 Cara Pandang Tentang Hutang*
Ada 3 cara melihat hutang dalam pembangunan. Yakni, a) seperti pandangan SMI yang hidupnya banyak didekasikan pada IMF dan World Bank, pemberi hutang.  Pandangan ini melihat bahwa dengan hutanglah sebuah negara akan maju. Tiada negara bisa besar tanpa hutang. Apalagi negara negara miskin, yang butuh bantuan untuk menghilangkan kemiskinan itu.
 b) Cara pandang kedua seperti Ruchir Sharma, seorang “investment bankers” Morgan Stanley, yang namanya sangat melambung dengan bukunya “the rise and fall a nation”. Ada 3 hal yang menurutnya penting dilihat soal hutang. Pada bukunya itu, bab “The Kiss if Debt”, pertama, dalam hutang ada kepentingan pengutang dan peminjam, khususnya swasta, yang saling mendorong  membengkaknya hutang terus menerus. Ini yang disebutnya “credit mania”. Mereka lupa diri dan lalai atas manfaat hutang tersebut.
kedua, pertumbuhan hutang, khususnya swasta, terus jauh di atas pertumbuhan ekonomi (gdp). Khusus hutang swasta ini, sekali lagi, Sharma memberikan bobot yang sangat penting.
 Menurut penelitian dia, siklus 5 tahun akan terjadi, di mana, situasi utang yang tidak terkendali itu setelah berturut turut 5 tahun, akan mengakibatkan krisis ekonomi.
Puncak 5 tahunan ini selalu ditandai dengan pujian-pujian majalah internasional utama, seperti Time kepada Menteri Keuangan atau Presidennya, dan juga pujian-pujian perating internasional.
(sebagai catatan:
Laura Alfaro (harvard University) dan beberapa akademisi dari universitas lainnya di USA dalam “Lessons Unlearned? Corporate Debt
in Emerging Markets”, 2017, memastikan peranan hutang swasta turut serta memperburuk ekonomi negara, ketika terjadi krisis hutang.)
ketiga, menurut Sharma, situasi akan memasuki Debtophobia. Hutang pada masa ini sudah tidak terkendali. Kemampuan membayar hutang sulit. Investor takut memberi hutang baru. Ekonomi mulai terpukul. Pertumbuhan menurun.
Dia mengatakan bahwa semua orang, baik pemerintah maupun swasta, ditandai dengan ketakutan membicarakan utang. Ini yang disebutnya Debtophobia. Sebab, hutang yang tadinya menunjukkan sisi baik, sekarang menjadi kutukan.
Jika sebuah rezim masih tidak sensitif terhadap situasi ini, ekonomi akan  hancur.
C. Cara pandang ketiga adalah cara pandang konspirasi, seperti yang diuraikan Perkins, dalam  bukunya “Confession of the Economic Hit Man”.
Cara pandang Perkins, yang bukunya sempat “best sellers”, menguraikan pengalamannya bekerja diberbagai negara, juga Indonesia, untuk menciptakan hutang bagi negara2 berkembang. Dia bekerja mendesain projek2 infrastruktur, seperti jalan, energi, dlsb, untuk dijalankan pemerintah negara berkembang, sehingga perlahan-lahan negara tersebut ketergantungan dengan hutang. Hutang yang awalnya berbiaya murah, lama kelamaan menjerat pengutang, dan mulai dikenakan biaya tinggi.
Ketika Perkins menulis bukunya, pengutang atau kreditor masih merujuk kepada lembaga multilateral seperti IMF dan World Bank, serta negara2 barat. Saat ini, dengan hadirnya Cina sebagai kreditor, teori konspirasi kembali menguat dalam tuduhan baru.
Rex Tillerson, mantan state of secretary  USA era Trump, menuduh Cina menjebak negara negara miskin dunia dengan utang bukan untuk keuntungan bunga, melainkan untuk mengambil alih negara tersebut.
*Utang dan Kemiskinan*
Sri Mulyani berusaha menampilkan wajah protogonis dari seorang neoliberal atau memanipulasi wajah jahat sosok neolib terhadap orang orang miskin seolah menjadi pahlawan, ketika membandingkan (dalam debat dengan ketua MPR) betapa belas kasihnya pemerintah terhadap orang 2 miskin dengan menambah anggaran kesehatan dan dana desa.
Saat ini, karena menjelang pemilu, Sri Mulyani berusaha melawan prinsipnya tersebut, demi membuat rakyat berterimakasih dengan rezim Jokowi. Sebagaimana terlihat anjuran menteri sosial beberapa waktu lalu, agar rakyat memilih kembali Jokowi karena anggaran bansos naik 100%.
Namun, sekali lagi, tindakan rezim jokowi kepada rakyat miskin ini akan mengalami dilemma, khususnya ketika investor tidak berbaik hati. Sebagai pengutang, investor dan kreditor tentu ingin uangnya lebih utama dikembalkan ketimbang rejim Jokowi membengkakkan anggaran bantuan sosial itu.
Moody, lembaga pemberi rating, misalnya, meski menaikkan rating Indonesia pada bulan April dari Baa3 ke Baa2, namun sebulan kemudian telah memberi peringatan Indonesia sebagai negara beresiko tertinggi setelah India. Peringatan ini sebagai sinyal Moody tidak ingin kehilangan kredibilitasnya terhadap investor.
Sri Mulyani, sebagai eks petinggi IMF dan World Bank, pasti akan kembali pada preskripsi standard mereka, yakni “austerity” alias penghematan. Penghematan dalam setiap krisis artinya mengurangi biaya sosial dan memperparah nasib orang miskin.
Alhasil, dapat diperkirakan, “sogokan sosial” rejim Jokowi ini akan berumur pendek dan akan menjadi bumerang pada masa selanjutnya yang tidak terlalu lama. Jika subsidi hanya terjadi “secara kilat”, lalu hilang kemudiannya, akan memicu kekecewaan massa rakyat miskin tersebut.
*Revolusi Sosial*
Menarik benang merah antara hutang dan revolusi sosial tentu sedikit rumit untuk dimengerti.
Sebenarnya, isu revolusi sosial ini adalah isu utama selama 4 tahun rezim Jokowi. Sementara masalah hutang yang membengkak dipacu dollar meroket, adalah sumbu pemicu saja.
Apakah revolusi sosial itu?
Revolusi sosial yang menjadi beberapa tema selama 4 tahun belakangan ini adalah adanya tuntutan perubahan struktural dan adanya situasi ketegangan kultural dalam masyarakat. Perubahan struktural berupa adanya tuntutan “sharing of prosperity”, di mana kemiskinan dan ketimpangan sosial dianggap sudah begitu besar.
Tuntutan struktural bahayanya juga berimpit pula dengan tema pribumi vs asing /aseng. Sebuah tema laten di Indonesia.
Disampin hal struktural di atas, situasi kultural berupa “divided society” (masyarakat terbelah), sudah terjadi dan terus membara selama 4 tahun ini. Sebuah kelompok selalu mengatasnamakan tema Pancasila dan Kebhinnekaan. Sedangkan kelompok lainnya mengatas namakan pribumi dan Islam.
Situasi struktural dan kultural di atas, apabila situasi krisis yang akan datang begitu dalam, tentu dapat menjadi pemicu  “sumbu pendek” adanya ledakan sosial di masyarakat. Ditambah lagi ketegangan sosial akan terus berlangsung selama menunuju pilpres 2019.
Beberapa bulan lalu, salah satu pemilik tanah perkebunan terbesar mengutus direktur perusahannya bertemu saya tentang bagaimana sutuasi nasional dan bagaimana seharusnya “sharing of prosperity” itu seharusnya. Hal ini, saat itu, dipicu “perang opini” antara Amien Rais dan LBP soal isu reformasi agraria.
 Kepada utusannya tersebut, saya katakan bahwa “perdamaian” antara kaum kapitalis vs. rakyat miskin harus paralel antara konsep “sharing of prosperity” dan ketulusan kaum kapitalis tersebut. Ketulusan itu artinya mau berdiri sama tinggi dan duduk  sama rendah, seperti misalnya, antara APINDO vs. Serikat Buruh di awal masa reformasi.
Tentu saja ancaman revolusi sosial ini sesuatu yang buruk buat siapapun, khususnya rakyat kecil. Untuk itu, semua “stake holders” negara perlu berembug mencari “bantalan” agar krisis ekonomi ke depan tidak berdampak sebuah revolusi sosial.
Perjalanan politik jangan sampai disepelekan dengan ambisi ambisi kekuasaan semata, melainkan harus memikirkan kerjasama semua pihak mencari solusinya. Yakni, sensitif terhadap krisis ekonomi, memikirkan solidaritas kaya-miskin dan mengurangi ketegangan diametral.
Continue Reading

OPINI

Bangun Sitohang: Jangan Malu Belajar Menjadi Orang Indonesia

Published

on

By

BEBERAPA HARI yang lalu kita baru saja merayakan HUT ke 73 Kemerdekaan Indonesia. Hampir semua elemen masyarakat ikut memeriahkannya dengan tampilan nuansa merah putih dan juga membuat perlombaan untuk menunjukkan kegembiraan hari kemerdekaan dan bahkan di dalam air laut pun terbentang bendera merah putih.

Semua bentuk kegembiraan tersebut adalah hal yang wajar dalam setiap peringatan. Kemudian kita dipertontonkan sebuah jiwa heroik dari seorang putra Indonesia asal NTT dengan panggilan JONI yang dengan gagah berani meski sakit perut tetap berinisiatif (Salah satu karakter pemimpin) untuk memanjat tiang bendera yang saat pengibaran talinya tertahan di puncak dan akhirnya merah putih pun bisa berkibar. Kemudian pada hari pembukaan Asian Games, kita menyaksikan tontonan karya seni dalam acara pembukaan Asian Games sehingga membuat takjub yang menyaksikannya. Itulah hasil karya seni yang kreatif.

Dari dua kondisi yang saya ungkapkan di atas ada beberapa hal yang bisa kita jadikan referensi untuk pelajaran menjadi orang Indonesia: pertama, tampilan heroik seorang anak selalu apa adanya tanpa basa basi dan “mikir mahar” untuk berbuat kebaikan bangsanya. Dia tulus dan ikhlas untuk memberi yang terbaik. Tampilan terbaik yang dibuatnya saat yang tepat dan berharga untuk berkibarnya merah putih sehingga menjadikannya seorang JONI dalam hitungan hari derajat dirinya terangkat tanpa harus “kampanye” untuk dikenal di seluruh negeri atau bahkan dunia internasional sekalipun, karena nilai heroik yang ditampilkannya bersifat universal yaitu “keberanian” yang dilandasi “niat tulus”. Manusia manapun pasti takjub dan terpersona.

Apa yang dilakukan seorang JONI adalah gambaran patriotisme para pejuang dan pendiri bangsa ini, karena saat kemerdekaan dengan panggilan jiwa yang siap kapanpun meskipun lagi sakit, yang penting merah putih berkibar. Nilai juang ini adalah karakter bangsa Indonesia yang perlu terus kita ajarkan bagi setiap anak bangsa.

Kedua, saat pembukaan Asian Games kita melihat satu sikap pemimpin yang mampu menciptakan ide seni kreatif untuk “memeriahkan” acara pembukaan. Terpenting dari tampilan adegan tersebut adalah “sukses acara pembukaan” secara holistik dan janganlah kita melihatnya dari aktor tetapi harus satu kesatuan karya seni yg melibatkan banyak pihak. Cara berpikir seperti ini mengajarkan kita untuk selalu menghargai pekerjaan orang banyak dan belajar untuk tidak terlalu menonjolkan “individu”.

Saya ingin mengajak kita semua agar tidak mencampur adukkan karya seni dengan intrik – intrik politik. Karya Seni itu lebih berorientasi kepuasan penonton dengan semua latar belakangnya bukan seperti karya politik yang cenderung tarik menarik kepentingan yang kadang membuat penonton menjadi terkotak-kotak atau konsentrasi yang terbelah.

Saya ingin katakan dari tampilan pembukaan Asian Games, sejatinya kita membiasakan menilai sebuah karya secara objektif. Karena jika di pikiran kita “tidak ada positive thinking” maka kebaikan apapun yang disuguhkan pihak lain cenderung menjadi negatif. Konsep berpikir seperti ini adalah konsep berpikir tidak demokratis karena jiwa demokratis adalah selalu menjaga” keseimbangan” dalam memandang suatu fakta sehingga objektif dalam menilai karya seni.

Kesimpulan yang dapat kita tarik dari ‘nilai heroik” JONI dan “karya seni” saat pembukaan Asian Games beberapa waktu lalu dikaitkan dengan peringatan hari kemerdekaan Indonesia adalah : mari belajar menjadi orang Indonesia yang kalau berjuang untuk kepentingan bangsa dan negara tidak karena harus dibayar dulu baru bekerja atau sebaliknya jangan berharap dihargai orang banyak jika kita belum berbuat yang terbaik.

Hal yang terakhir bahwa mari kita membiasan hidup demokratis dengan tetap mau mengakui keunggulan pihak lain agar kita bisa objektif dan menjaga keseimbangan demi terap terciptanya harmoni kebangsaan. Pada akhirnya cermin keIndonesiaan adalah semua masalah bangsa dilihat dalam perspektif nilai Pancasila dan mengandalkan norma UUD 1945 agar kita tetap berjalan Menjadi Orang Indonesia.

Bangun Sitohang: Jangan Malu Belajar Menjadi Orang Indonesia

Fungsionaris MPN Pemuda Pancasila bidang Idiologi, Politik dan Pemerntahan.

Continue Reading

Trending