Connect with us

OPINI

Bom Waktu Kesenjangan Sosial, Struktur Gaji Pejabat Harus di Koreksi

Published

on

UNTUK PERTAMA kalinya, Presiden Joko Widodo memberikan tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk para pensiunan. Sebelumnya, THR sudah diberikan sejak tahun 2016 kepada para aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS). Total yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk pembayaran gaji ke-13 dan THR adalah Rp. 35,76 triliun atau 69% lebih banyak dari jumlah tahun lalu.

Kementerian Keuangan mengklaim, pembayaran gaji ke-13 dan THR tahun 2018 diharapkan bisa menyumbang sektor riil dan ekonomi Indonesia. Harapannya, pemberian THR yang berbarengan dengan libur panjang bisa mendongkrak belanja masyarakat dan mampu mengungkit pertumbuhan ekonomi.

Apakah dengan kebijakan populis ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi? Artinya, masyarakat semakin sejahtera dari efek peningkatan konsumsi yang menggerakan pertumbuhan ekonomi. Belum tentu. Faktanya, pertumbuhan ekonomi tidak selalu berbanding lurus dengan penurunan tingkat kesenjangan sosial di masyarakat.

Memang, dalam beberapa tahun terjadi pertumbuhan ekonomi meski dalam kondisi stagnan. Tapi selama ini yang banyak menikmati hanya sejumlah kecil, yakni kelompok elite masyarakat. Kue pertumbuhan ekonomi tidak bisa dinikmati secara merata. Berdasarkan studi World Bank, selama satu dekade s/d tahun 2015 yang menikmati pertumbuhan ekonomi hanya 20% masyarakat dan meninggalkan 80% yang lain.

Mayoritas rakyat tidak bisa merasakan pertumbuhan ekonomi tersebut, sehinggga taraf hidupnya semakin menurun bukannya makmur, yang ada justru banyak mendapakan tekanan beban hidup dari berbagai sektor. Penikmat pertumbuhan ekonomi ini hanya kelompok kecil saja akibat struktur sosial di Indonesia yang sejak zaman kolonial hingga pasca reformasi tidak berubah signifikan. Bahkah melahirkan raja-raja kecil paska berlakuknya otonomi daerah karena mental birokrat yang masih feodal dan koruptif. Nah, masih kentalnya sistem feodalistik dalam tatanan politik dan ekonomi negara ini menjadi pangkal masalahnya.

Dominan dalam kelompok kecil ini di antaranya adalah pejabat negara, kalangan militer, politikus, dan tentunya para konglomerat. Kelompok ini satu sama lain saling menyokong dan mengamankan kepentingannya masing-masing. Tak ayal, meski reformasi sudah bergulir, pertumbuhan ekonomi lagi-lagi hanya memberikan manfaat kepada kelompok kecil tersebut, yang secara bergantian leluasa mengakses sumber daya ekonomi. Sementara kelas menengah-bawah dan kalangan UMKM sulit naik kelas karena keterbatasan terhadap akses sumber daya ekonomi akibat dikuasai segelintir elite dan kroni-kroninya.

Mengutip laporan dari majalah internasional The Economist, Farouk menyebutkan bahwa Indonesia berada di peringkat tujuh dunia dalam Crony Capitalism Index. Walaupun bukan sebuah indeks yang sempurna, indeks ini paling tidak menggambarkan sejauh mana sebuah negara memberikan kesempatan ekonomi yang lebih terbuka dan merata kepada warganegara-nya. Kondisi ekonomi yang belum benar-benar terbuka ini membuat ketimpangan sosial di Indonesia semakin parah dan akan menjadi bom waktu yang setiap saat bisa meledak, hanya menanti momentum pemicunya. Berdasarkan studi Credit Suisse (2016) Indonesia adalah negara terburuk ke empat dalam hal ketimpangan ekonomi.

Lembaga internasional OXFAM juga memperingatkan, ketimpangan ekonomi di Indonesia sangat darurat. Dalam laporannya, OXFAM (2016) menyebutkan total harta empat orang terkaya di Indonesia, yang tercatat sebesar US$ 25 miliar setara dengan gabungan kekayaan sekitar 100 juta orang atau 40% dari total penghasilan masyarakat terbawah. Menurut laporan yang sama, pada tahun 2016, satu persen orang terkaya ini memiliki 49% atau hampir setengahnya dari total kekayaan populasi di tanah air. Hebatnya, hanya dalam sehari saja seorang konglomerat terkaya bisa mendapatkan bunga deposito 1.000 kali lebih besar dari pengeluaran 10% penduduk miskin Indonesia untuk setahun. Bahkan, jumlah uang yang diperolehnya setiap tahun dari kekayaan itu cukup untuk mengentaskan lebih dari 20 juta warga keluar dari jurang kemiskinan.

Merujuk data BPS, per September 2017, jumlah masyarakat miskin Indonesia adalah sekitar 26,6 juta, atau sekitar 10.12% dari total jumlah penduduk. Persoalannya adalah parameter penduduk miskin ini menggunakan batas garis kemiskinan yang sangat kecil, yakni Rp. 400.995 untuk masyarakat perkotaan dan Rp 370.910 untuk warga pedesaan.

Tapi jika menggunakan indikator Bank Dunia dalam menentukan batas kemiskinan, yaitu pendapatan sebesar US$ 2 per hari per orang, maka penduduk miskin Indonesia masih sangat tinggi, yakni di perkirakan mencapai 47% atau 120 juta jiwa dari total populasi. Batasan garis kemiskinan Rp 400.000 ini terlalu rendah, karena orang kota dengan penghasilan Rp 500.000 sudah dianggap tidak miskin, yang bahkan belum tentu cukup untuk kebutuhan dasar. Padahal kebutuhan manusia itu bukan makan saja tapi juga pakaian, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, juga rekreasi dan hiburan.

Tingkat kesenjangan sosial ini berpotensi semakin dalam ketika sekelompok kecil elite semakin kaya, sedangkan kebanyakan rakyat banyak menanggung beban ekonomi. Sikap pemerintah yang menganak emaskan birokrat dengan kenaikan gaji, tunjangan, dan bonus bisa jadi berimbas pada semakin parahnya kesenjangan sosial. Sebab rakyat biasa pada umumnya tidak mengalami peningkatan pendapatan yang memadai setiap tahun. Sedangkan gaji para pejabat negara di pemerintahan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, direksi dan komisaris BUMN, serta lembaga negara lainnya yang fantastik justru akan berpotensi memantik konflik dan kecemburuan sosial.

Struktur penggajian institusi negara sebenarnya juga memperburuk kondisi ketimpangan sosial, bayangkan saja, gaji pejabat negara seperti direktur utama BPJS Kesehatan, gubernur Bank Indonesia, pimpinan Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan yang sudah menyentuh diatas Rp 200 juta per bulan. Bahkan pernah di sinyalir bahwa penghasilan Gubernur BI melebihi penghasilan dari Federal Reserve Chairman Amerika Serikat. Padahal GDP per kapita Indonesia hanya sekitar 6.6% dari GDP per kapita Amerika Serikat. Belum lagi struktur penggajian yang fantastis dari banyak direktur dan komisaris BUMN. Bahkan belum lama ini juga mencuat polemik penggajian Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang mencapai Rp 100 juta per bulan, belum lagi kasak kusuk total remunerasi kalangan anggota dewan di Senayan, yang dalam setahun bisa mencapai miliaran.

Sebagian mungkin berpendapat bahwa besarnya gaji sebanding dengan posisi vital dan beban tanggung jawab yang dipikul sangat berat dan rawan konflik kepentingan. Namun, yang harus dilihat adalah besarnya penghasilan itu apa sudah sebanding dengan produktivitas kinerjanya? Sejauh mana dampak manfaatnya untuk masyarakat banyak? dan yang tidak kalah penting sejauh mana pendapat per kapita masyarakat secara menyeluruh di bandingkan penghasilan para elite tersebut?. Jika tidak berdampak besar terhadap kinerja dan kemaslahatan secara umum, tentunya sebuah penghianatan yang memboroskan angggaran negara.

Ke depannya, perlu ada evaluasi terhadap struktur penggajian dalam kaitannya dengan persoalan ketimpangan sosial ini. Mungkin penentuan gaji institusi publik kedepannya perlu menggunakan dasar perbandingan pendapatan per kapita penduduk, ataupun mungkin dari penghasilan terendah anggota masyarakat yang ada. Cara perhitungan ini untuk memberikan rasa keadilan sebagaimana amanat konstitusi dan falsafah Pancasila. Pejabat negara yang bergaji besar tapi tidak ada manfaatnya bagi peningkatan kesejahteraan rakyat sama artinya melanggar setidaknya empat pasal dalam Pancasila.

Lebih jauhnya, dalam kondisi beban utang negara yang besar, kondisi ekonomi rakyat secara umum masih berat, pekerja migran non-skill kita yang masih tinggi (belum lagi yang irregular), pemerintah bisa mengambil langkah solidaritas meski tidak populer, yakni memangkas gaji segenap pejabat negara, direksi dan komisaris BUMN untuk efisiensi anggaran. Di Malaysia, Mahathir Mohammad berani memotong gaji para menterinya demi menunjukkan rasa keadilan bagi rakyatnya.

Dalam hal ini, pejabat negara dan BUMN dengan gaji yang sangat besar dituntut serius bekerja sesuai dengan bagiannya masing-masing dalam mengupayakan perbaikan taraf hidup masyarakat. Segenap birokrat sepatutnya berfikir untuk terus memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, termasuk pelaku ekonomi dengan di antaranya pro-aktif melakukan pemangkasan segala macam perizinan dan aturan. Pada akhirnya, mendapatkan tanggung jawab di pemerintahan baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif juga di BUMN dan segenap institusi negara adalah untuk menjalankan fungsi negara dalam mengupayakan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat, bukan mencari kesejahteraan sendiri untuk meningkatkan status sosial. Artinya, pendapatan naik kalau penghasilan rakyat secara menyeluruh juga bertambah. Jika tidak, gaji elite semakin besar tapi kesejateraan rakyat secara umum tidak meningkat. Ujung-ujungnya, kita akan tetap menjadi negara dunia ketiga yang mengekalkan struktur kolonial dan feudal.

Farouk Abdullah Alwyni
Chairman, Center for Islamic Studies in Finance, Economics, and Development (CISFED)
www.cisfed.org

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

OPINI

Hoax dan Masa Depan Demokrasi Kita

Published

on

By

Zulfikri D. Jacub

Konsultan Media

MALAM TADI baru saja kita mengikuti debat pertama Capres-Cawapres. Saya menilai harapan masyarakat kepada Capres-Cawapres pilihan masing-masing ini cukup tinggi. Seperti warga Jakarta lain, sejak awal saya sudah menyiapkan waktu saya untuk mengikuti acara ini. Malam itu saya baru saja rapat dengan Ketua APJATI, Asosiasi Perusahaan Penempatan TKI bersama pegiat buruh migran lainnya. Kelar Rapat, kami pun makan di restoran tidak jauh dari kantor APJATI. Usai Rapat ada telpon dari anak saya, Alvin yang meminta agar saya menjemputnya di Halte Penas, By Pass.

Harapan saya untuk mengikuti debat Capres- Cawapres di restoran bersama teman-teman pun pudar. Saya tahu, arah pulang dari Warung Buncit, Pancoran, pasti macet seperti biasanya.  Alih-alih nonton bersama teman buruh migran di restaran saya pun persingkat ngobrol pun dan minta izin pamitan duluan untuk pulang jemput anak karena khawatir jalur Buncit-Pancoran-Cawang akan macet seperti biasanya sementara anak saya sudah sampai Cililitan. Akhirnya, saya pun pulang seperti  biasa menaiki motor. Malam itu, lalu lintas cukup lenggang, dan hampir tidak ada kemacetan sepanjang jalan Warung Buncit-Pancoran menuju Cawang. Biasanya jalan ini cukup pamer, alias padat merayap. Hal ini menunjukkan warga Jakarta sebagai pemilih cerdas dari seluruh provinsi di Indonesia memilih untuk pulang lebih awal atau pulang telat alias nonton di tempat kerjanya masing-masing.

Saya tidak bermaksud untuk membahas tentang dialog debat Capres-Cawapres, teman-teman. Saya hanya memperlihatkan adanya Fenomena yang menunjukkan bahwa harapan kepada para pemimpin masa depan itu cukup tinggi. Dalam konsep demokrasi, seorang presiden adalah chief executive tertinggi baik di bidang pemerintahan, hukum maupun Polri-TNI.  Karena itu, adalah wajar jika warga Jakarta ermasuk saya ini dan juga anda serta  seluruh rakyat indonesia malam tadi begitu berharap pada masa depan kita dipimpin oleh Presiden baru 2019 : Apakah Pak Jokowi atau Pak Prabowo.

Mekanisme pemilihan presiden-wakilnya secara 5 tahun ini pada dasarnya merupakan pesta demokrasi rakyat yang ditunggu-tunggu. Pemilu pada Rabu 17 April yang telah ditetapkan sebagai hari libur nasional wajib kita ikuti untuk menentukan arah dan masa depan bangsa kita. Di situlah, rakyat melihat harapan akan cita-cita yang dimandatkan kepada Presiden-wakilnya untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur, melindungi segenap rakyatnya, berdaulat, untuk adil dan mamur, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudkan ketertiban dunia, diperlihatkan melalui perdebatan visi-misi capres-cawapres.

Kita tahu bersama bahwa cita-cita proklamasi yang diterjemahkan dengan sangat baik oleh the founding fathers itu sangat mulia karena sejatinya tugas Presiden-Wakilnya memang untuk mengantarkan rakyatnya kepada gerbang emas kemerdekaan.

Perjuangan untuk membangun cita-cita kemerdekaan ini harus kita akui tidaklah mudah. Selalu saja ada pihak-pihak yang tidak ingin cita-cita itu terwujud.  Pihak-pihak yang menghambat cita-cita Proklamasi kita itu  ari luar, atau asing.  Kolonialisme sebagai produk dari kapitalisme, fasisme  dan sosialisme, memang tidak pernah berhenti. Penjajahan baru dalam bentuk yang tanpa sadar kita alami saat ini sesungguhnya sedang berlangsung di depan mata kita.

Salah satunya, saya mengutip apa yang dikatakan oleh Mantan Panglima TNI, Gator pernah mengatakan bahwa Proxy War, atau perang yang menggunakan pihak ketiga atau kelompok lain untuk menghancurkan suatu negara tanpa menggunakan peluru, selalu diserukan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo sebagai ancaman terbesar Indonesia.

Pihak asing, katakanlah yang selama ini mengeskploitasi SDA, SDM kita, sangat berkeinginan agar negeri ini tidak menjadi negeri yang bersatu, negeri yang kuat, bermartabat, negeri yang sesuai dengan cita-cita proklamasi tadi. Politik Devide et empera ala Kolonialisme Belanda atau politik pemecah belah atau adu domba ini ternyata secara tidak sadar juga tengah berlangsung di sekitar kita.

Ada 3 media di mana ancaman yang dipakai pihak asing untuk melakukan proxy war:

  1. Selular
  2. Internet
  3. Media Sosial, FB, Twitter, Istagram, dlll

Jadi, proxy war pihak asing ini berkolaborasi dengan kelompok-kelompok di dalam negeri yg dibayar cukup tinggi untuk dapat dilakukan dengan menyebarkan ujaran kebencian melalui media sosial.

Ada banyak target dari penyebaran Hoax ini. Pertama, yaitu rusaknya ikatan persatuan kita sebagai sebuah bangsa dan setanah air. Jadi, kalau sudah perpecahan ini berhasil mereka lakukan maka mereka akan mudah untuk mengadu domba kita satu sama lain. Jika ini terjadi, maka kita energi kita akan habis untuk mengurusi pertikaian satu sama lain. Di lain sisi, pihak asing akan terus mengeksploitasi SDA kita karena kita tidak lagi memperhatikannya.

Kedua, target yang paling ekstrem yaitu menjajah Indonesia. Ini yang berbahaya. Karena itu kita harus selamatkan republik ini dengan cara mengenali musuh bersama kita. Tonton tayangan berikut

 

 

Continue Reading

OPINI

Debat Kampanye Pilpres yang Tematik dan Regulatif

Published

on

By

DEBAT  adalah salah satu bagian dari tahapan kampanye  pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu Serentak 2019 yang telah diagendakan oleh KPU RI sebagai penyelenggara Pemilu.Saat ini kita tidak lagi membicarakan defenisi debat melainkan fokus pada materi objektif debat yaitu HUKUM, HAM, KORUPSI dan TERORISME. (Tema debat  tgl. 17 Januari 2019).  Dengan demikian,  karena debat yang dilaksanakan pasangan calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, maka proses debat haruslah yang tematik dan regulatif.  Disebut tematik karena ada 4 tema yang ditentukan fokus hari ini yaitu debat terkait (hukum,HAM, Korupsi,Terorisme) dan disebut  Regulatif  agar (4 tema debat tersebut harus dibicarakan dalam konstruksi atau bangunan pemikiran  yang sejalan dengan semangat nilai Pancasila dan norma UUD 1945 ). Jika debat yang dilakukan di luar dari garis tematik dan regulatif, maka akan cenderung terjadi DEBAT KUSIR, sehingga hasil debat kurang optimal dan cenderung bersifat mementingkan arah kepentingan pribadi atau kelompok. Padahal debat pilpres dibiayai APBN dan debat pilpres adalah alat ukur tanggungjawab moral politik calon pemimpin bangsa.

Mengapa hal ini perlu saya ungkapkan, agar kita tidak terjebak dengan dengan debat yang perdebatannya tidak berkualitas. Artinya debat pertama di bulan Januari ini sejatinya dapat menunjukkan Pemilu 2019 yang berkualitas (baik peserta pemilunya maupun kualitas penyelenggaraannya). Ini bukan saja tanggungjawab peserta debat tetapi semua unsur terkait, termasuk Pemandu lintas debat yang mampu bekerja secara profesional dan objektif serta adil dalam intonasi pertanyaan sehingga objektif dan tidak terkesan berat sebelah (fokus tema saja).

Kembali pada judul tulisan ini kenapa saya perlu tekankan tentang pentingnya memahami debat yang tematik dan regulatif, karena beberapa hal :

Pertama, Debat Pilpres dilaksanakan sesuai ketentuan KPU RI yang lembaganya dibuat sesuai perintah konstitusi, sehingga jangan menyamakan debat pilpres dengan debat-debat lainnya yang cenderung berdasar emosional dan subjektif.

Kedua, Debat Pilpres standar konten harus disikapi dalam kepentingan bangsa dan negara, karena hasil pemikiran debat  calon presiden dan calon wakil presiden adalah untuk kemajuan bangsa bukan didasarkan atas motivasi kepentingan temporer kehidupan bangsa.

Ketiga, untuk itulah agar debat bermanfaat dan berkualitas diperlukan perencanaan debat (sehingga sudah tepat KPU RI mempersiapkan pertanyaan debat) agar debat terukur secara kepentingan bangsa dan negara. Demikian juga bahwa debat bukan debat yang tendensius  like or dislike  yang individualisme tetapi fokus tema debat secara objektif.

Keempat, adapun disebut tematik agar debat pilpres ini, para peserta debat  konsentrasi bahwa debat pilpres  pertama hari ini adalah pokok debatnya terkait Hukum, HAM, Korupsi dan Terorisme, jangan keluar dari tema-tema tersebut karena tema lain masih ada pada debat berikutnya.

Kelima, agar lintas debat Pilpres berkualitas secara pokok debat, maka para peserta debat pilpres harus mensinkronkan setiap pembicaraan  debat dalam persepektif Ke-Indonesia-an. Mengapa saya sebut demikian, agar dalam debat tetap visi  kebangsaan ditonjolkan , yaitu untuk melindungi kepentingan bangsa dan negara, memajukan bangsa,  mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga sebagai bangsa yang besar kita bisa ikut dalam pergaulan antar bangsa di dunia (sesuai hakekat pembukaan UUD 1945).

Keenam, konkretnya, yang dimaksudkan Regulatif, karena yang bedebat adalah Calon pemimpin nasional, maka semua rujukan debat jangan menyimpang dari nilai-nilai Pancasila dan Norma UUD 1945.  sebagai contoh, jika kita bicara tema Hukum dan HAM,  bicaralah hukum  dan HAM dalam pikiran-pikiran sesuai ketentuan UUD 1945 karena HAM dalam persefektif konstitusi jelas dan tegas tersusun maksud dan tujuannya dan kalau mau diperdebatkan. Bicaralah bagaimana implementasinya agar lebih baik andai masing-masing pihak menjadi pelaksananya.

Demikian juga dalam berbicara terkait aspek Korupsi dan Terorisme, para pihak yang berdebat harus paham aturan perundang-undangan terkait tema korupsi dan terorisme. Sehingga ada alat ukurnya, apa yang masih perlu dibenahi dalam implementasi aspek pemberantasan korupsi dan teororisme.  Dari cara bicara yang konstruktif, maka kita akan menemukan debat yang berkualitas secara regulatif (tidak ngarang-ngarang atau debat kusir yang tidak tematik dan tidak regulatif sehingga membuang energi bangsa serta merusak sendi-sendi persatuan bangsa).

Demikianlah beberapa harapan dari hasil Debat Pilpres pada debat hari ini tgl. 17 Januari 2019 yang mengambil tema : hukum, ham, korupsi dan terorisme. Kesimpulannya,bahwa Debat Pilpres cakupannya makro yang  membicarakan TEMA secara konstruktif untuk kepentingan bangsa dan negara ke depan, yang pasti tidak menyimpang dari semangat Pancasila, UUD 1945, dan kepentingan bangsa yang Bhineka Tunggal Ika dalam bingkai NKRI. Selamat berdebat yang tematik dalam konstruksi  regulatif.

Bangun Sitohang
Fungsionaris MPN Pemuda Pancasila bidang Idiologi, Politik dan Pemerintahan

Continue Reading

OPINI

Mengapa KPU diragukan oleh Publik?

Published

on

By

Oleh Asyari Usman

The ballot is stronger than the bullet,” kata Abraham Lincoln, presiden Amerika Serikat yang ke-16. “Pemilihan lebih kuat dari peluru .”

Begitulah Lincoln menggambarkan esensi pemilihan umum. Tentang suara rakyat. Tetapi, tentunya ucapan Lincoln itu harus diletakkan dalam konteks pemilihan umum (pemilu) yang murni. Jujur dan adil.

Celakanya, proses untuk menghadirkan pemilu yang jujur dan adil tidaklah mudah. Sangat tergantung pada integritas penyelenggara dan mentalitas peserta, baik untuk posisi legislatif maupun eksekutif.

Penyelenggara pemilu adalah organ yang sangat menentukan kualitas ‘ballot’ yang lebih hebat dari ‘bullet’. Sebagaimana diteorikan oleh Loncoln.

Di negara-negara yang memiliki sistem demokrasi yang telah mapan, penyelenggara pemilu, yang biasanya disebut Komisi Pemilihan Umum (KPU), selalu dipercaya dan dihormati. Tidak diragukan oleh publik. Itu terbangun dengan sendirinya karena KPU yang dihormati, memiliki kredibilitas dan integritas. Karena memiliki dua aspek ini, KPU di sana seratus persen dipercaya netralitasnya.

KPU di negara-negara yang bebas dari mentalitas curang, berubah dari instrument demokrasi menjadi pilar demokrasi. Luar biasa. Artinya, KPU-KPU itu ikut menentukan kualitas demokrasi. Dan memang mereka bisa dipercaya dan terpercaya. Hampir tidak pernah terdengar keluhan terhadap komisi pemilihan di belahan dunia yang telah bebas dari pencurangan.

Mengapa komisi pemilihan (electoral commission) di negara-negara Barat, utamanya, bisa dipercaya publik? Karena reputasi mereka dibangun secara bersama oleh semua stakeholder. Negara ikut membangun reputasi KPU. Pemerintah tidak berani mencampuri urusan Komisi.

Parpol-parpol juga berperan besar. Media massa pun ikut ‘melindungi’ sekaligus mengawasi mereka. Dan, di atas itu semua, para politisi yang ikut berkontestasi menjaga diri mereka untuk tidak sampai mencampuri urusan komisi pemilihan. Baik urusan rekrutmen komisionernya, apalagi pekerjaannya.

Para anggota parlemen, angggota DPR, senator, para gubernur dan walikota, dan juga para calon yang ikut berkontetasi, berlomba-lomba untuk menunjukkan integritas. Tidak ada yang berani melakukan upaya untuk curang. Mentalitas seperti ini terbangun karena rata-rata politisi merasa penipuan suara pemilih adalah perbuatan yang sangat hina.

Bagaimana dengan KPU Indonesia? Haruskah publik percaya kepada mereka? Tentu saja harus. Kalau tidak, berarti proses demokrasi yang sedang berlangung saat ini akan diragukan kemurnian, kejujuran dan keadilannya.

Tetapi, mengapa akhir-akhir ini KPU kita diragukan oleh publik? Setidaknya publik yang sedang beroposisi?

Jawaban untuk pertanyaan ini sama seperti pepatah tua Melayu yang berbunyi, “terasa ada, terkatakan tidak”. Orang tahu jawabannya. Namun susah untuk mengucapkannya. Tetapi, keraguan publik terhadap KPU bukan tak berdasar sama sekali.

Publik (oposisi) tak yakin hasil pemilu 2019 ini akan bebas dari pencurangan karena berbagai fasilitas penyelenggaraannya sangat tidak meyakinkan. Misalnya, kotak suara terbuat dari kardus. Perdebatan tentang ini berakhir dengan perasaan yang was was. Bahkan ada yang melawaki pemasangan gembok di kota suara kardus tsb.

Intinya, publik tidak yakin kotak suara kardus akan membuat kertas suara mereka aman. Berbagai alasan mereka sampaikan. Tetapi, seribu alasan pembelaan KPU telah pula dibeberkan. Pembelaan KPU itulah yang membuat publik (oposisi) tidak percaya. Menghemat adalah salah satu pembelaan KPU.

Tapi, apakah bangsa dan negara ini pantas mengedepankan penghematan biaya sebagai alasan? Kelihatannya alasan itu sangat menghina. Tak pantas. Tidakkah duit negara ini dirampok oleh para koruptor dalam jumlah triliunan rupiah tiap tahun? Yang terungkap maupun yang diduga keras.

Penghematan untuk urusan pemilu, sangat tidak etis. Sebab, dari proses pemilu yang terjaga rapih dengan biaya ekstra itulah kita akan membangun masyarakat yang bermoral mulia. Mekanisme demokrasi adalah sarana edukasi kebangsaan yang ‘end product’-nya tidak ternilai dengan angka-angka finansial. Jadi, alasan penghematan merupakan penistaan terhadap suara rakyat.

Kemudian, ada lagi manuver-manuver KPU yang membuat orang waras menggelengkan kepala. Setelah kardus tak bisa lagi diubah, belakangan ini sejumlah komisioner KPU mengeluarkan pernyataan ‘arah politik’ yang membuat publik (oposisi) semakin ragu terhadap netralitas mereka. Misalnya, KPU mengabulkan keinginan paslon petahana agar penyampaian visi-misi cukup dilakukan oleh timses.

Seterusnya, muncul kasus “..senyum di rapat, teriak-teriak di luar”. Ini merupakan ejekan komisoner KPU, Pramono Ubaid Tanthowi, terhadap kubu BPN (Badan Pemenangan Nasional) Prabowo-Sandi. Sebagai lembaga yang harus netral, Pramono tidak perlu terpancing membuat pernyataan seperti itu. Pernyataan ini malah membawa KPU ke kubu petahana.

Ada lagi soal bocoran pertanyaan untuk debat paslon. Ini juga akhirnya menjadi tanda tanya publik. Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, bocoran itu diberikan supaya tidak ada capres-cawapres yang dipermalukan.

Makin parah. Debat paslon itu bukan arena untuk mempermalukan capres-cawapres. Melainkan untuk menguji kemampuan mereka dalam memahami masalah-masalah bangsa dan negara ini, dan apa solusi yang mereka tawarkan.

Yang mungkin perlu diberi ‘hint’ adalah thema yang akan dibahas. Atau, bisa juga diberi isyarat yang lebih spesifik tentang bidang-bidang yang akan diperdebatkan. Ini wajar. Jadi, tidak perlu diberikan bunyi pertanyaan yang akan disampaikan di depan debat televisi itu.

Itulah antara lain sudut-sudut yang disorot publik. KPU harus melangkah ke belakang. Ke posisi yang berkoordinat “no man’s land”. KPU yang berada di posisi 00:00:00 lintang utara, lintang selatan, bujur barat, bujur timur.

Janganlah sekali-kali para komisioner KPU terbawa ke arah angina bertiup. Dan, perlu diingat bahwa semua kita harus aktif mengawal proses demokrasi. Kalau tidak, kita akan masuk ke kategori ‘disorganized democracy’ seperti digambarkan oleh Matt Taibbi dalam bukunya “Griftopia: Bubble Machines, Vampire Squids, and the Long Con That Is Breaking Amerika”.

In a society governed passively by free markets and free elections, organized greed always defeats disorganized democracy.”

“Di dalam masyarakat yang diatur secara pasif oleh pasar bebas dan pemilu bebas, ketamakan yang tertata rapih selalu mengalahkan demokrasi yang amburadul.”

Sangat pas. Demokrasi di sini masih amburadul. KPU berada di tengah suasana yang amburadul itu. Kalau rakyat pasif, maka ketamakanlah yang akan berkuasa.

Karena itu, sangat pas pula malam ini Bang Karni Ilyas mencoba menguji netralitas KPU lewat acara ILC.

(Penulis adalah wartawan senior)

Continue Reading

Trending