Connect with us

OPINI

Bom Waktu Kesenjangan Sosial, Struktur Gaji Pejabat Harus di Koreksi

Published

on

UNTUK PERTAMA kalinya, Presiden Joko Widodo memberikan tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk para pensiunan. Sebelumnya, THR sudah diberikan sejak tahun 2016 kepada para aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS). Total yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk pembayaran gaji ke-13 dan THR adalah Rp. 35,76 triliun atau 69% lebih banyak dari jumlah tahun lalu.

Kementerian Keuangan mengklaim, pembayaran gaji ke-13 dan THR tahun 2018 diharapkan bisa menyumbang sektor riil dan ekonomi Indonesia. Harapannya, pemberian THR yang berbarengan dengan libur panjang bisa mendongkrak belanja masyarakat dan mampu mengungkit pertumbuhan ekonomi.

Apakah dengan kebijakan populis ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi? Artinya, masyarakat semakin sejahtera dari efek peningkatan konsumsi yang menggerakan pertumbuhan ekonomi. Belum tentu. Faktanya, pertumbuhan ekonomi tidak selalu berbanding lurus dengan penurunan tingkat kesenjangan sosial di masyarakat.

Memang, dalam beberapa tahun terjadi pertumbuhan ekonomi meski dalam kondisi stagnan. Tapi selama ini yang banyak menikmati hanya sejumlah kecil, yakni kelompok elite masyarakat. Kue pertumbuhan ekonomi tidak bisa dinikmati secara merata. Berdasarkan studi World Bank, selama satu dekade s/d tahun 2015 yang menikmati pertumbuhan ekonomi hanya 20% masyarakat dan meninggalkan 80% yang lain.

Mayoritas rakyat tidak bisa merasakan pertumbuhan ekonomi tersebut, sehinggga taraf hidupnya semakin menurun bukannya makmur, yang ada justru banyak mendapakan tekanan beban hidup dari berbagai sektor. Penikmat pertumbuhan ekonomi ini hanya kelompok kecil saja akibat struktur sosial di Indonesia yang sejak zaman kolonial hingga pasca reformasi tidak berubah signifikan. Bahkah melahirkan raja-raja kecil paska berlakuknya otonomi daerah karena mental birokrat yang masih feodal dan koruptif. Nah, masih kentalnya sistem feodalistik dalam tatanan politik dan ekonomi negara ini menjadi pangkal masalahnya.

Dominan dalam kelompok kecil ini di antaranya adalah pejabat negara, kalangan militer, politikus, dan tentunya para konglomerat. Kelompok ini satu sama lain saling menyokong dan mengamankan kepentingannya masing-masing. Tak ayal, meski reformasi sudah bergulir, pertumbuhan ekonomi lagi-lagi hanya memberikan manfaat kepada kelompok kecil tersebut, yang secara bergantian leluasa mengakses sumber daya ekonomi. Sementara kelas menengah-bawah dan kalangan UMKM sulit naik kelas karena keterbatasan terhadap akses sumber daya ekonomi akibat dikuasai segelintir elite dan kroni-kroninya.

Mengutip laporan dari majalah internasional The Economist, Farouk menyebutkan bahwa Indonesia berada di peringkat tujuh dunia dalam Crony Capitalism Index. Walaupun bukan sebuah indeks yang sempurna, indeks ini paling tidak menggambarkan sejauh mana sebuah negara memberikan kesempatan ekonomi yang lebih terbuka dan merata kepada warganegara-nya. Kondisi ekonomi yang belum benar-benar terbuka ini membuat ketimpangan sosial di Indonesia semakin parah dan akan menjadi bom waktu yang setiap saat bisa meledak, hanya menanti momentum pemicunya. Berdasarkan studi Credit Suisse (2016) Indonesia adalah negara terburuk ke empat dalam hal ketimpangan ekonomi.

Lembaga internasional OXFAM juga memperingatkan, ketimpangan ekonomi di Indonesia sangat darurat. Dalam laporannya, OXFAM (2016) menyebutkan total harta empat orang terkaya di Indonesia, yang tercatat sebesar US$ 25 miliar setara dengan gabungan kekayaan sekitar 100 juta orang atau 40% dari total penghasilan masyarakat terbawah. Menurut laporan yang sama, pada tahun 2016, satu persen orang terkaya ini memiliki 49% atau hampir setengahnya dari total kekayaan populasi di tanah air. Hebatnya, hanya dalam sehari saja seorang konglomerat terkaya bisa mendapatkan bunga deposito 1.000 kali lebih besar dari pengeluaran 10% penduduk miskin Indonesia untuk setahun. Bahkan, jumlah uang yang diperolehnya setiap tahun dari kekayaan itu cukup untuk mengentaskan lebih dari 20 juta warga keluar dari jurang kemiskinan.

Merujuk data BPS, per September 2017, jumlah masyarakat miskin Indonesia adalah sekitar 26,6 juta, atau sekitar 10.12% dari total jumlah penduduk. Persoalannya adalah parameter penduduk miskin ini menggunakan batas garis kemiskinan yang sangat kecil, yakni Rp. 400.995 untuk masyarakat perkotaan dan Rp 370.910 untuk warga pedesaan.

Tapi jika menggunakan indikator Bank Dunia dalam menentukan batas kemiskinan, yaitu pendapatan sebesar US$ 2 per hari per orang, maka penduduk miskin Indonesia masih sangat tinggi, yakni di perkirakan mencapai 47% atau 120 juta jiwa dari total populasi. Batasan garis kemiskinan Rp 400.000 ini terlalu rendah, karena orang kota dengan penghasilan Rp 500.000 sudah dianggap tidak miskin, yang bahkan belum tentu cukup untuk kebutuhan dasar. Padahal kebutuhan manusia itu bukan makan saja tapi juga pakaian, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, juga rekreasi dan hiburan.

Tingkat kesenjangan sosial ini berpotensi semakin dalam ketika sekelompok kecil elite semakin kaya, sedangkan kebanyakan rakyat banyak menanggung beban ekonomi. Sikap pemerintah yang menganak emaskan birokrat dengan kenaikan gaji, tunjangan, dan bonus bisa jadi berimbas pada semakin parahnya kesenjangan sosial. Sebab rakyat biasa pada umumnya tidak mengalami peningkatan pendapatan yang memadai setiap tahun. Sedangkan gaji para pejabat negara di pemerintahan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, direksi dan komisaris BUMN, serta lembaga negara lainnya yang fantastik justru akan berpotensi memantik konflik dan kecemburuan sosial.

Struktur penggajian institusi negara sebenarnya juga memperburuk kondisi ketimpangan sosial, bayangkan saja, gaji pejabat negara seperti direktur utama BPJS Kesehatan, gubernur Bank Indonesia, pimpinan Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan yang sudah menyentuh diatas Rp 200 juta per bulan. Bahkan pernah di sinyalir bahwa penghasilan Gubernur BI melebihi penghasilan dari Federal Reserve Chairman Amerika Serikat. Padahal GDP per kapita Indonesia hanya sekitar 6.6% dari GDP per kapita Amerika Serikat. Belum lagi struktur penggajian yang fantastis dari banyak direktur dan komisaris BUMN. Bahkan belum lama ini juga mencuat polemik penggajian Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang mencapai Rp 100 juta per bulan, belum lagi kasak kusuk total remunerasi kalangan anggota dewan di Senayan, yang dalam setahun bisa mencapai miliaran.

Sebagian mungkin berpendapat bahwa besarnya gaji sebanding dengan posisi vital dan beban tanggung jawab yang dipikul sangat berat dan rawan konflik kepentingan. Namun, yang harus dilihat adalah besarnya penghasilan itu apa sudah sebanding dengan produktivitas kinerjanya? Sejauh mana dampak manfaatnya untuk masyarakat banyak? dan yang tidak kalah penting sejauh mana pendapat per kapita masyarakat secara menyeluruh di bandingkan penghasilan para elite tersebut?. Jika tidak berdampak besar terhadap kinerja dan kemaslahatan secara umum, tentunya sebuah penghianatan yang memboroskan angggaran negara.

Ke depannya, perlu ada evaluasi terhadap struktur penggajian dalam kaitannya dengan persoalan ketimpangan sosial ini. Mungkin penentuan gaji institusi publik kedepannya perlu menggunakan dasar perbandingan pendapatan per kapita penduduk, ataupun mungkin dari penghasilan terendah anggota masyarakat yang ada. Cara perhitungan ini untuk memberikan rasa keadilan sebagaimana amanat konstitusi dan falsafah Pancasila. Pejabat negara yang bergaji besar tapi tidak ada manfaatnya bagi peningkatan kesejahteraan rakyat sama artinya melanggar setidaknya empat pasal dalam Pancasila.

Lebih jauhnya, dalam kondisi beban utang negara yang besar, kondisi ekonomi rakyat secara umum masih berat, pekerja migran non-skill kita yang masih tinggi (belum lagi yang irregular), pemerintah bisa mengambil langkah solidaritas meski tidak populer, yakni memangkas gaji segenap pejabat negara, direksi dan komisaris BUMN untuk efisiensi anggaran. Di Malaysia, Mahathir Mohammad berani memotong gaji para menterinya demi menunjukkan rasa keadilan bagi rakyatnya.

Dalam hal ini, pejabat negara dan BUMN dengan gaji yang sangat besar dituntut serius bekerja sesuai dengan bagiannya masing-masing dalam mengupayakan perbaikan taraf hidup masyarakat. Segenap birokrat sepatutnya berfikir untuk terus memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, termasuk pelaku ekonomi dengan di antaranya pro-aktif melakukan pemangkasan segala macam perizinan dan aturan. Pada akhirnya, mendapatkan tanggung jawab di pemerintahan baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif juga di BUMN dan segenap institusi negara adalah untuk menjalankan fungsi negara dalam mengupayakan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat, bukan mencari kesejahteraan sendiri untuk meningkatkan status sosial. Artinya, pendapatan naik kalau penghasilan rakyat secara menyeluruh juga bertambah. Jika tidak, gaji elite semakin besar tapi kesejateraan rakyat secara umum tidak meningkat. Ujung-ujungnya, kita akan tetap menjadi negara dunia ketiga yang mengekalkan struktur kolonial dan feudal.

Farouk Abdullah Alwyni
Chairman, Center for Islamic Studies in Finance, Economics, and Development (CISFED)
www.cisfed.org

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

OPINI

Uang dan Pekerja Cina, Bisa Hancurkan Jokowi

Published

on

By

 Hersubeno Arief

To win votes, the Indonesian leader needs Chinese cash to build railways and ports. To build those railways and ports he needs to accept the Chinese workers who are losing him votes

Jeffrey Hutton

Isu uang dan pekerja Cina menjadi ancaman serius bagi ambisi Jokowi untuk melanggengkan kekuasaannya.

Dalam artikel yang ditulis di laman South China Morning Post (SCMP) edisi 12 Mei 2018, Jeffrey Hutton sudah mengingatkan dan memprediksinya.

Dengan judul artikel “A Cattch-22 From China That Could Derail Indonesia’s Widodo” Hutton seorang wartawan yang memiliki spesalisasi bidang politik, ekonomi, dan HAM membuka tulisan dengan kalimat panjang yang sangat provokatif.

“Untuk memenangkan pilpres, Jokowi membutuhkan dana dari Cina untuk membangun jaringan kereta api dan pelabuhan. Dan untuk membangun jaringan kereta api dan pelabuhan itu, dia harus menerima para pekerja Cina yang menyebabkan dia kehilangan pemilih.”

Hanya kurang dari dua bulan sebelum pemilihan berlangsung, sinyalemen itu saat ini telah menjelma menjadi ancaman nyata.

Informasi datangnya pekerja Cina ke Indonesia mengalir deras di media sosial. Foto dan video rombongan pria yang disebut “tentara Cina,” berserakan di berbagai platform pertemanan. Mulai dari Facebook, Instagram, Twitter, dan terutama group-group Whatsapp.

Tampilan mereka bertubuh tegap dan berambut cepak, kian meyakinkan publik bahwa benar sedang ada ekspansi pasukan kuning ke Indonesia. Kebanyakan rombongan pria yang direkam di sejumlah bandara itu tidak bisa berbahasa Indonesia.

Para pekerja Cina ini dilaporkan bekerja di berbagai sektor. Mulai infrastruktur, pertambangan, sektor pariwisata dan perhotelan, sampai di lahan pertanian, dan perkebunan.

Banyaknya pekerja Cina ini kemudian dikaitkan dengan kemungkinan kecurangan dalam pemilu. Jokowi disebut membutuhkan suara mereka untuk memenangkan Pilpres 2019.

Media massa melaporkan adanya sejumlah pekerja Cina memiliki e-KTP dan Nomor Induk Kependudukannya (NIK) masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilu.

Bersamaan dengan itu di medsos juga beredar tutorial tata cara pemilihan dalam bahasa Cina. Video ini disebutkan diedarkan oleh kubu paslon 01. Ada logo 01 Jokowi-Ma’ruf dengan tagline “ orang baik, pilih orang baik.”

Informasi yang muncul di media dan medsos sesungguhnya merupakan percampuran antara isu dan fakta. Dengan posisi Jokowi dan para pendukungnya telah kehilangan kredibilitas, publik cenderung lebih mempercayai informasi yang beredar. Ancaman uang dan pekerja Cina itu memang nyata.

Ini bukan salah publik. Tapi salah Jokowi dan para pendukungnya. Mereka banyak mengumbar data yang salah dan melebih-lebihkan ( over claimed ). Antara satu pejabat dengan pejabat lainnya pernyataannya saling bertentangan. Sementara Jokowi membantah data yang pernah dikemukakannya sendiri.

Fakta telanjang yang paling telak adalah bantahannya atas pernyataan Prabowo soal dana orang Indonesia yang parkir di luar negeri.

Angka yang disebut Prabowo sebesar Rp 11.000 triliun, bersumber dari Kemenkeu dan beberapa kali disampaikan Jokowi. Bukti rekamannya ada. Situs resmi kantor Sekretaris Kabinet www.setgab.go.id juga memuatnya.

Menjadi sangat aneh ketika Jokowi membantahnya. Dia malah meminta Prabowo membuktikan dan melaporkannya bila ada datanya. Di medsos muncul meme “Jokowi melawan Jokowi!”

Soal pekerja Cina di Cianjur, Menakertrans Hanif Dakhiri juga langsung menudingnya sebagai kabar bohong alias hoax. “Saya sudah mendapat informasi. Itu hoax, hasil editan,” ujarnya.

Hanif juga mewanti-wanti agar kita tidak mudah mempercayai hoax. “ Hancur republik ini kalau kita mempercayai hoax!,” tegasnya memperingatkan.

Siapa sebenarnya yang sedang menebar hoax? Media, publik, atau pemerintah?

Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Depdagri Zudan Fakhrullah membenarkan bahwa WNA termasuk dari Cina boleh memiliki e-KTP. Sudah banyak WNA yang memiliki e-KTP. Aturan itu bahkan telah berlaku sejak 2006.

Sebelumnya seorang warga di Cianjur dilaporkan namanya tercantum dalam DPT, namun NIK-nya ternyata milik seorang warga negara Cina.Temuan ini viral. Mendagri Tjahjo Kumolo juga menyatakan info itu palsu, karena nama dan NIK beda. Benarkah?

Ternyata temuan itu benar adanya. Bukan info palsu seperti dikatakan Mendagri atau hoax seperti kata Menakertrans. KPU Cianjur mengakui mereka memasukkan nama seorang warga Cianjur ke DPT, namun NIK-nya atas nama warga Cina. Mereka berkilah ada kesalahan input data.

Bawaslu Kabupaten Pangandaran, Jabar juga menemukan fakta ada dua orang WNA yang masuk DPT. Tidak tertutup kemungkinan ditemukan fakta yang lebih banyak WNA masuk ke dalam DPT.

Berbagai bantahan dan temuan di lapangan yang menunjukkan fakta sebaliknya, semakin menghancurkan kredibilitas pemerintah. Mereka semakin tidak percaya kepada ucapan para pejabat. Publik akan menafsirkan sebaliknya, apapun ucapan pejabat ( public distrust).

Manakertrans misalnya pernah membantah jumlah pekerja Cina mencapai jutaan. Mengutip data BPS, Hanif mengatakan sampai awal tahun 2018 jumlah pekerja asing hanya sebanyak 126.000 orang. Mayoritas berasal dari Cina.

Namun publik cenderung mempercayai jumlahnya lebih besar. Apalagi dengan fasilitas Visa kedatangan ( On Arrival), diduga banyak pekerja Cina yang memanfaatkan celah ini untuk bekerja di Indonesia.

Di Bali diketahui banyak pekerja Cina yang menjadi pemandu wisata, juga juru masak di beberapa hotel. Seorang netizen yang mempunyai restoran langganan di sebuah hotel di kawasan Nusa Dua terkejut ketika suatu hari mengaku makanan favoritnya berubah rasa.

Karena penasaran, dia mencoba mengecek ke dapur. Ternyata juru masaknya sudah ganti. Dia menemukan warga Cina yang tidak bisa berbahasa Indonesia dan Inggris. Pekerja Cina juga diketahui banyak bekerja sebagai bell boy. Mereka bertugas membantu mengangkat tas tamu hotel.

Sejumlah netizen juga melaporkan menemukan fakta beberapa penerbangan ke Kendari, Sultra setiap hari selalu penuh dengan TKA Cina. Salah satu video yang sempat viral diambil oleh Ifan vokalis Group Band Seventeen . Dia terbang bersama mereka.

Dilema Jokowi
Dengan berbagai simpang siurnya info, uang dan pekerja Cina kini menjadi dilema bagi Jokowi. Di satu sisi dia sangat membutuhkannya. Di lain pihak menjadi ancaman yang sangat serius bagi elektabilitasnya.

Pembangunan infrastruktur meliputi jalan tol, jalur kereta api, pelabuhan merupakan jualan utama Jokowi. Namun jualan utama itu sekarang justru berbalik menjadi beban utama.

Pembangunan Infrastruktur yang massif pada era Jokowi pada awalnya berhasil dikapitalisasi. Secara sadar dan terencana Jokowi memanfaatkannya untuk mendongkrak elektabilitas. Dia bahkan sampai membeli jam tayang ( blocking time) beberapa stasiun tv. Tayangan pada episode infrastruktur itu merupakan iklan terselubung yang dikemas dalam format acara “Visi Presiden.”

Sejumlah survei menunjukkan infrastruktur merupakan sektor yang dinilai publik sangat berhasil. Jokowi sangat unggul di sektor ini.

Seiring berjalannya waktu, sektor ini mulai kehilangan pesonanya. Bank Dunia menilai infrastruktur Jokowi tidak direncanakan dengan baik, dan kualitasnya sangat rendah.

Audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menghasilkan kesimpulan yang hampir sama. Proyek infrastruktur Jokowi banyak yang tidak termanfaatkan dengan baik ( idle ).

Dalam laporan audit BPK Semester I Tahun 2018 banyak temuan yang merugikan keuangan negara dengan modus dan penyebab yang berulang.

Media massa melaporkan jalan tol Trans-Jawa kebanggaan Jokowi sangat mahal. Truk pengangkut barang menghindarinya. Sementara para pengusaha di sepanjang Pantai Utara (Pantura) mulai dari Brebes, Tegal, sampai Pekalongan, Jateng mengeluh karena dagangan menjadi sepi. Mereka terancam bangkrut. Para pengusaha gulung tikar dan ratusan ribu pekerja menganggur.

Barangkali banyak yang tidak memperhatikan. Dalam debat capres kedua dengan Prabowo, Jokowi sama sekali tak menyinggung soal tol Trans-Jawa. Padahal bersama para pendukungnya, Jokowi sangat membanggakan proyek ini.

Ada yang menyamakan prestasi Jokowi setara dengan penguasa kolonial Daendels. Dia berhasil membangun jalan dari ujung Barat sampai ujung Timur Jawa. Tidak boleh ada kritik terhadap proyek Jokowi. Walikota Semarang asal PDIP Hendrar Prihadi bahkan sampai memperingatkan para penentang Jokowi ntuk tidak melewati jalan tol.

Semakin mendekati pilpres semangat Jokowi mulai mengendor. Dia menyadari isu uang maupun datangnya ribuan pekerja Cina sangat sensitif. Infrastruktur tidak lagi bisa menjadi jualan utama yang membuai publik.

Proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung sepanjang 142,3 Km yang semula juga sangat dibanggakan, terkendala. Lambatnya pembangunan proyek ini membuat pejabat Cina frustrasi. Mereka membandingkan dengan pembangunan jalur kereta api cepat di Cina sepanjang 3.500 Km dan bisa selesaikan dalam 1 tahun saja.

Seperti ditulis Hutton, dalam pertemuan dengan sejumlah pejabat Cina, Jokowi menjelaskan probematika yang dihadapinya. Mereka bisa memahami keterlambatan realisasi proyek ini.

Tahun 2019 rencananya proyek kereta cepat ini akan kembali digenjot. Ribuan pekerja Cina masuk untuk mempercepat proyek ambisius ini. Dari total 33 ribu orang pekerja, sekitar 20 persen atau 6.600 orang pekerja asal Cina.

Serbuan tenaga kerja cina menjadi sangat krusial, apalagi bila dikaitkan dengan isu lapangan kerja, dan ekspansi Cina. Belum lagi bila dikaitkan dengan ketimpangan ekonomi, berupa penguasaan aset dan kekayaan etnis Cina di Indonesia.

Jokowi tampaknya sedang mencoba mencari titik keseimbangan, antara uang dan pekerja Cina dengan kepentingan menjaga para pemilihnya. Bila tidak hati-hati isu ini bisa berubah menjadi gelombang besar yang meluluh-lantakkan “Istana Pasir.” Istana Pasir yang susah payah dibangunnya itu bernama Infrastruktur. End

 

Continue Reading

OPINI

Jokowi, Propaganda Rusia dan Rand Corporation

Published

on

By

Dr. Syahganda Nainggolan

Sabang Merauke Circle

Beberapa hari yang lalu Jokowi menyatakan bahwa kubu lawannya atau Prabowo telah menggunakan “Propaganda Rusia” atau “Firehose of Falsehood” dalam (kampanye) perpolitikan kita. Dihadapan para alumni ITS dan Jatim yang memberi gelar Jokowi “Cak Jancuk”, dia meminta agar propaganda Rusia ini dilawan, karena tidak beradab.

Penggunaan istilah Propaganda Rusia ini menjadi masalah besar sebab dalam kapasitas apa Jokowi menyatakan hal tersebut? apakah sebagai Presiden Republik Indonesia atau sebatas calon presiden (Capres)? Sebab, konsekwensinya akan berbeda besar. Sedangkan kapan Jokowi bertukar peran sebagai Presiden versus dia sebagai calon presiden hanya tuhan saja yang tahu.

Kedutaan Besar Rusia langsung merespon pernyataan Jokowi tersebut dengan menyatakan bahwa istilah Propaganda Rusia itu sebuah istilah yang tidak dapat dipertanggung jawabkan. Meskipun Jokowi dan timnya sudah mengklarifikasi penggunaan istilah itu hanya sebagai diksi atau pilihan istilah saja, namun soal ini tidak sederhana. Sebab, istilah ini dikeluarkan oleh lembaga kajian (think tank) terbesar Amerika, yang sarat dengan politik Amerika dan dunia, yakni Rand Corporation.

Rand Corp. dalam “The Russian ‘Firehose of Falsehood’ Propaganda Model’,
Why It Might Work and Options to Counter It”, expert insights oleh
Christopher Paul dan Miriam Matthews, 2016, menggambarkan Propaganda Rusia ini adalah sebuah jenis propaganda yang dikembangkan dari propaganda eks komunis Soviet dengan 4 perbedaan, yakni
1) High-volume and multichannel
2) Rapid, continuous, and repetitive
3) Lacks commitment to objective reality
4) Lacks commitment to consistency.

Dalam propaganda ini, produksi disinformasi, atau informasi sesat, diciptakan dan disebarkan dalam jumlah dan frekwensi yang tinggi, via berbagai saluran media (medsos), secara cepat dan terus menerus serta berulang2.

“Pencucian otak” masyarakat untuk menerima suatu kesadaran yang bukan objektif dimulai dengan menciptakan informasi atau berita, lalu diciptakan fakta2 pendukungnya sehingga berita itu mulai diyakini kebenarannya. Berita dan fakta ini harus disiarkan via beberapa sumber berita sehingga penerima berita lebih yakin lagi. Apabila terjadi penyangkalan atas informasi ini, maka dilakukan lagi pengulangan2 sehingga ada “familiarity” untuk selanjutnya menjadi “acceptance”.

Rand Corp meminta agar Propaganda Rusia ini dilawan dan menguraikan cara caranya.

Menurut Rand pula, pemerintah Rusia sedikitnya mengeluarkan uang sebanyak $ 300 juta (sekitar Rp. 4 , 2 Triliun) kepada kantor berita Rusia, RT dan Sputnik dalam menjalankan propaganda ini.

Kembali dengan Jokowi, pertanyaan kita adalah:

Pertama,  apakah Jokowi mengeluarkan pernyataan tersebut sebagai Presiden RI?

Kedua, apakah Jokowi merujuk Rand Corporation dalam agenda politiknya?

Ketiga, apakah benar lawan politik Jokowi mampu menjalankan agenda Propaganda Rusia ini?

Pertanyaan pertama ini menyangkut hubungan antara negara kita dengan Rusia. Apabila beliau sebagai Presiden Republik Indonesia meyakini istilah Propaganda Rusia dan Propaganda Rusia ini merujuk pada campur tangan Rusia dalam politik negara lain yang berdaulat, maka jawaban resmi Duta Besar Rusia via tweeter bahwa Rusia tidak pernah mencampuri politik dalam negeri negara lain dapat dianggap sebagai kekecewaan Rusia pada penggunaan istilah itu oleh seorang Presiden.

Pernyataan Jokowi soal Propaganda Rusia ini sendiri, dapat juga nantinya mewarnai hubungan kita dengan Amerika. Sebab, Propaganda Rusia ini dikaitkan adanya campur tangan Rusia dalam memenangkan Trump pada 2016 lalu. Anti Trump menyebutnya sebagai “foreign attack on US democracy”, dan mereka menuntut adanya investigasi serta perlawanan terhadap Propaganda Rusia. Investigasi itu diejek Trump sebagai “witch hunt” (perburuan penyihir). Gardiner Harris dalam tulisannya “State Dept. Was Granted $120 Million to Fight Russian Meddling. It Has Spent $0.”, nytimes.com,
4/3/2018 mengulas keengganan pemerintah Trump melakukan counter atas Propaganda Rusia itu.

Pertanyaan kedua kita menyangkut rujukan Jokowi pada opini yang dibahas Rand Corp.

RAND (dari singkatan Research and Development) adalah lembaga pemikir/an yang berdiri pada tahun 1948, di Santa Monika, USA, untuk awalnya membantu pemerintah Amerika menghadapi Uni Soviet. Misi RAND menurut Alex Abella dalam “The Soldiers of reason”, adalah untuk menciptakan satu dunia satu pemerintahan yang dipimpin Amerika. RAND mempunyai andil besar dalam membangun “Military industrial complex”, dominasi Amerika di Timur Tengah, perang nuklir, perang Amerika dalam isu anti Jihad dan terorisme, anti Rusia dan anti China, dlsb.

RAND dalam katagori politik Amerika selama ini dianggap “bipartisan”, tidak memihak antara Demokrat vs. Republik. Namun, menurut Danielle Kurtzleben, dalam artikelnya “Think Tank Employees Tend to Support Democrats”, 3/3/2011, U.S.News, mayoritas pemikir di RAND memihak Partai Demokrat.

Pernyataan Jokowi sendiri tentang Propaganda Rusia mirip sekali dengan apa yang ditulis RAND Corp tentang pengertian dan langkah2 yang harus diambil. Sehingga ada kemungkinan Jokowi mempunyai persinggungan politik dengan RAND Corp. tersebut.

Terkait politik internasional, posisi Jokowi ini, misalnya menurut Teguh Santoso, pengamat Korea Utara dan pemred rmol.co, merupakan sebab kenapa petemuan Trump dan Kim Jong Un dua kali dalam setahun ini (di Singapore dan 25-26 Feb 2019 nanti di Vietnam) ada di ASEAN, tapi tidak di Indonesia, meski kita sebagai “bos” Asean.

Ketiga adalah mungkinkah tuduhan Propaganda Rusia dilakukan Prabowo? sambil khususnya merujuk “kasus bohong Ratna Sarumpaet”?

Jika kita melihat definisi Propaganda Rusia yang dibahas RAND bahwa membutuhkan uang besar, punya media besar yang banyak, punya kontrol atas media sosial, punya kemampuan menggunakan IT lainnya, seperti menggunakan robot dan troll di Medsos, tentu Prabowo jauh dari kemungkinan itu.

Sebaliknya, semua kemampuan propaganda dengan uang banyak dan kontrol media dan media sosial, penguasalah yang mampu. Selain itu, investigasi The Guardian “I felt disgusted’: inside Indonesia’s fake Twitter account factories”, 22 Jul 2018, menunjukkan bahwa produksi “Fakenews” dan Hoax dilakukan konsultan media kobu Jokowi. Terakhir Facebook sendiri membongkar Abu Janda adalah seorang Seracen. (Seracen dalam isu Hoax dianggap yang bertanggung jawab selama ini).

Merujuk pada Ratna Sarumpaet, timses Prabowo, yang selalu di “repetitive” (diulang2) Jokowi setiap kesempatan menuduh kubu Prabowo, tentunya mungkin saja diproduksi kubu Prabowo. Tapi, Ratna sudah mengakui bahwa dia sendiri membohongi Prabowo dan lalu meminta maaf. Motif Ratna sendiri merugikan Prabowo dan kebenarannya hanya akan diketahui di pengadilan: benarkan Kebohongan Ratna atas order (timses) Prabowo?

Tanpa bukti pengadilan, belum ada bukti kuat Prabowo dan pendukungnya memproduksi berita palsu (Fakenews atau Hoax). Sedangkan pada statement 2 Prabowo lainnya, misalnya, seperti kebocoran anggaran, sudah dibenarkan Wakil Presiden benar adanya, meskipun berbeda besaran Jumlah. Banyak statemen2 Prabowo dan semuanya mempunyai bukti bukan Hoax atau Fakenews.

Penutup

Politik beradab bukanlah tanggung jawab utama kaum oposisi. Melainkan tanggung jawab negara, dalam hal ini pemerintah. Untuk itu Jokowi perlu memperjelas posisi dirinya pada setiap tampil di masyarakat apakah sebagai Capres atau sebagai Presiden. Hal ini penting untuk mengevaluasi pernyataannya sebagai propaganda untuk elektabilitas atau pemerintah yang bertanggung jawab pada semua rakyat, tanpa kecuali.

Jika itupun tidak bisa dijelaskan pada rakyat, misalnya: apakah dia sedang mengggunakan uang negara untuk pergi ke Garut baru2 ini mencukur rambut dan beli sabun cuci piring? Atau sebagian uang negara mix dengan uang timses, tanpa rakyat tahu, apalagi minta soal isu pemilu beradab, bagaimana rakyat tahu?

Besarnya musibah bagi bangsa Amerika akibat keterbelahan mereka antara kamu Demokrat vs Republik, juga kita alami saat ini antara pro Jokowi vs. Pro Prabowo. Tetap sebagai sebuah bangsa, yang pendidikan rakyat masih rendah, kita berharap pemimpin bangsa lebih baik mengutamakan politik beradab, sesuai azas Musyawarah Mufakat. (Red).

Continue Reading

OPINI

Hoax dan Masa Depan Demokrasi Kita

Published

on

By

Zulfikri D. Jacub

Konsultan Media

MALAM TADI baru saja kita mengikuti debat pertama Capres-Cawapres. Saya menilai harapan masyarakat kepada Capres-Cawapres pilihan masing-masing ini cukup tinggi. Seperti warga Jakarta lain, sejak awal saya sudah menyiapkan waktu saya untuk mengikuti acara ini. Malam itu saya baru saja rapat dengan Ketua APJATI, Asosiasi Perusahaan Penempatan TKI bersama pegiat buruh migran lainnya. Kelar Rapat, kami pun makan di restoran tidak jauh dari kantor APJATI. Usai Rapat ada telpon dari anak saya, Alvin yang meminta agar saya menjemputnya di Halte Penas, By Pass.

Harapan saya untuk mengikuti debat Capres- Cawapres di restoran bersama teman-teman pun pudar. Saya tahu, arah pulang dari Warung Buncit, Pancoran, pasti macet seperti biasanya.  Alih-alih nonton bersama teman buruh migran di restaran saya pun persingkat ngobrol pun dan minta izin pamitan duluan untuk pulang jemput anak karena khawatir jalur Buncit-Pancoran-Cawang akan macet seperti biasanya sementara anak saya sudah sampai Cililitan. Akhirnya, saya pun pulang seperti  biasa menaiki motor. Malam itu, lalu lintas cukup lenggang, dan hampir tidak ada kemacetan sepanjang jalan Warung Buncit-Pancoran menuju Cawang. Biasanya jalan ini cukup pamer, alias padat merayap. Hal ini menunjukkan warga Jakarta sebagai pemilih cerdas dari seluruh provinsi di Indonesia memilih untuk pulang lebih awal atau pulang telat alias nonton di tempat kerjanya masing-masing.

Saya tidak bermaksud untuk membahas tentang dialog debat Capres-Cawapres, teman-teman. Saya hanya memperlihatkan adanya Fenomena yang menunjukkan bahwa harapan kepada para pemimpin masa depan itu cukup tinggi. Dalam konsep demokrasi, seorang presiden adalah chief executive tertinggi baik di bidang pemerintahan, hukum maupun Polri-TNI.  Karena itu, adalah wajar jika warga Jakarta ermasuk saya ini dan juga anda serta  seluruh rakyat indonesia malam tadi begitu berharap pada masa depan kita dipimpin oleh Presiden baru 2019 : Apakah Pak Jokowi atau Pak Prabowo.

Mekanisme pemilihan presiden-wakilnya secara 5 tahun ini pada dasarnya merupakan pesta demokrasi rakyat yang ditunggu-tunggu. Pemilu pada Rabu 17 April yang telah ditetapkan sebagai hari libur nasional wajib kita ikuti untuk menentukan arah dan masa depan bangsa kita. Di situlah, rakyat melihat harapan akan cita-cita yang dimandatkan kepada Presiden-wakilnya untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur, melindungi segenap rakyatnya, berdaulat, untuk adil dan mamur, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudkan ketertiban dunia, diperlihatkan melalui perdebatan visi-misi capres-cawapres.

Kita tahu bersama bahwa cita-cita proklamasi yang diterjemahkan dengan sangat baik oleh the founding fathers itu sangat mulia karena sejatinya tugas Presiden-Wakilnya memang untuk mengantarkan rakyatnya kepada gerbang emas kemerdekaan.

Perjuangan untuk membangun cita-cita kemerdekaan ini harus kita akui tidaklah mudah. Selalu saja ada pihak-pihak yang tidak ingin cita-cita itu terwujud.  Pihak-pihak yang menghambat cita-cita Proklamasi kita itu  ari luar, atau asing.  Kolonialisme sebagai produk dari kapitalisme, fasisme  dan sosialisme, memang tidak pernah berhenti. Penjajahan baru dalam bentuk yang tanpa sadar kita alami saat ini sesungguhnya sedang berlangsung di depan mata kita.

Salah satunya, saya mengutip apa yang dikatakan oleh Mantan Panglima TNI, Gator pernah mengatakan bahwa Proxy War, atau perang yang menggunakan pihak ketiga atau kelompok lain untuk menghancurkan suatu negara tanpa menggunakan peluru, selalu diserukan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo sebagai ancaman terbesar Indonesia.

Pihak asing, katakanlah yang selama ini mengeskploitasi SDA, SDM kita, sangat berkeinginan agar negeri ini tidak menjadi negeri yang bersatu, negeri yang kuat, bermartabat, negeri yang sesuai dengan cita-cita proklamasi tadi. Politik Devide et empera ala Kolonialisme Belanda atau politik pemecah belah atau adu domba ini ternyata secara tidak sadar juga tengah berlangsung di sekitar kita.

Ada 3 media di mana ancaman yang dipakai pihak asing untuk melakukan proxy war:

  1. Selular
  2. Internet
  3. Media Sosial, FB, Twitter, Istagram, dlll

Jadi, proxy war pihak asing ini berkolaborasi dengan kelompok-kelompok di dalam negeri yg dibayar cukup tinggi untuk dapat dilakukan dengan menyebarkan ujaran kebencian melalui media sosial.

Ada banyak target dari penyebaran Hoax ini. Pertama, yaitu rusaknya ikatan persatuan kita sebagai sebuah bangsa dan setanah air. Jadi, kalau sudah perpecahan ini berhasil mereka lakukan maka mereka akan mudah untuk mengadu domba kita satu sama lain. Jika ini terjadi, maka kita energi kita akan habis untuk mengurusi pertikaian satu sama lain. Di lain sisi, pihak asing akan terus mengeksploitasi SDA kita karena kita tidak lagi memperhatikannya.

Kedua, target yang paling ekstrem yaitu menjajah Indonesia. Ini yang berbahaya. Karena itu kita harus selamatkan republik ini dengan cara mengenali musuh bersama kita. Tonton tayangan berikut

 

 

Continue Reading

Trending