Connect with us

OPINI

Bom Waktu Kesenjangan Sosial, Struktur Gaji Pejabat Harus di Koreksi

Published

on

UNTUK PERTAMA kalinya, Presiden Joko Widodo memberikan tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk para pensiunan. Sebelumnya, THR sudah diberikan sejak tahun 2016 kepada para aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS). Total yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk pembayaran gaji ke-13 dan THR adalah Rp. 35,76 triliun atau 69% lebih banyak dari jumlah tahun lalu.

Kementerian Keuangan mengklaim, pembayaran gaji ke-13 dan THR tahun 2018 diharapkan bisa menyumbang sektor riil dan ekonomi Indonesia. Harapannya, pemberian THR yang berbarengan dengan libur panjang bisa mendongkrak belanja masyarakat dan mampu mengungkit pertumbuhan ekonomi.

Apakah dengan kebijakan populis ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi? Artinya, masyarakat semakin sejahtera dari efek peningkatan konsumsi yang menggerakan pertumbuhan ekonomi. Belum tentu. Faktanya, pertumbuhan ekonomi tidak selalu berbanding lurus dengan penurunan tingkat kesenjangan sosial di masyarakat.

Memang, dalam beberapa tahun terjadi pertumbuhan ekonomi meski dalam kondisi stagnan. Tapi selama ini yang banyak menikmati hanya sejumlah kecil, yakni kelompok elite masyarakat. Kue pertumbuhan ekonomi tidak bisa dinikmati secara merata. Berdasarkan studi World Bank, selama satu dekade s/d tahun 2015 yang menikmati pertumbuhan ekonomi hanya 20% masyarakat dan meninggalkan 80% yang lain.

Mayoritas rakyat tidak bisa merasakan pertumbuhan ekonomi tersebut, sehinggga taraf hidupnya semakin menurun bukannya makmur, yang ada justru banyak mendapakan tekanan beban hidup dari berbagai sektor. Penikmat pertumbuhan ekonomi ini hanya kelompok kecil saja akibat struktur sosial di Indonesia yang sejak zaman kolonial hingga pasca reformasi tidak berubah signifikan. Bahkah melahirkan raja-raja kecil paska berlakuknya otonomi daerah karena mental birokrat yang masih feodal dan koruptif. Nah, masih kentalnya sistem feodalistik dalam tatanan politik dan ekonomi negara ini menjadi pangkal masalahnya.

Dominan dalam kelompok kecil ini di antaranya adalah pejabat negara, kalangan militer, politikus, dan tentunya para konglomerat. Kelompok ini satu sama lain saling menyokong dan mengamankan kepentingannya masing-masing. Tak ayal, meski reformasi sudah bergulir, pertumbuhan ekonomi lagi-lagi hanya memberikan manfaat kepada kelompok kecil tersebut, yang secara bergantian leluasa mengakses sumber daya ekonomi. Sementara kelas menengah-bawah dan kalangan UMKM sulit naik kelas karena keterbatasan terhadap akses sumber daya ekonomi akibat dikuasai segelintir elite dan kroni-kroninya.

Mengutip laporan dari majalah internasional The Economist, Farouk menyebutkan bahwa Indonesia berada di peringkat tujuh dunia dalam Crony Capitalism Index. Walaupun bukan sebuah indeks yang sempurna, indeks ini paling tidak menggambarkan sejauh mana sebuah negara memberikan kesempatan ekonomi yang lebih terbuka dan merata kepada warganegara-nya. Kondisi ekonomi yang belum benar-benar terbuka ini membuat ketimpangan sosial di Indonesia semakin parah dan akan menjadi bom waktu yang setiap saat bisa meledak, hanya menanti momentum pemicunya. Berdasarkan studi Credit Suisse (2016) Indonesia adalah negara terburuk ke empat dalam hal ketimpangan ekonomi.

Lembaga internasional OXFAM juga memperingatkan, ketimpangan ekonomi di Indonesia sangat darurat. Dalam laporannya, OXFAM (2016) menyebutkan total harta empat orang terkaya di Indonesia, yang tercatat sebesar US$ 25 miliar setara dengan gabungan kekayaan sekitar 100 juta orang atau 40% dari total penghasilan masyarakat terbawah. Menurut laporan yang sama, pada tahun 2016, satu persen orang terkaya ini memiliki 49% atau hampir setengahnya dari total kekayaan populasi di tanah air. Hebatnya, hanya dalam sehari saja seorang konglomerat terkaya bisa mendapatkan bunga deposito 1.000 kali lebih besar dari pengeluaran 10% penduduk miskin Indonesia untuk setahun. Bahkan, jumlah uang yang diperolehnya setiap tahun dari kekayaan itu cukup untuk mengentaskan lebih dari 20 juta warga keluar dari jurang kemiskinan.

Merujuk data BPS, per September 2017, jumlah masyarakat miskin Indonesia adalah sekitar 26,6 juta, atau sekitar 10.12% dari total jumlah penduduk. Persoalannya adalah parameter penduduk miskin ini menggunakan batas garis kemiskinan yang sangat kecil, yakni Rp. 400.995 untuk masyarakat perkotaan dan Rp 370.910 untuk warga pedesaan.

Tapi jika menggunakan indikator Bank Dunia dalam menentukan batas kemiskinan, yaitu pendapatan sebesar US$ 2 per hari per orang, maka penduduk miskin Indonesia masih sangat tinggi, yakni di perkirakan mencapai 47% atau 120 juta jiwa dari total populasi. Batasan garis kemiskinan Rp 400.000 ini terlalu rendah, karena orang kota dengan penghasilan Rp 500.000 sudah dianggap tidak miskin, yang bahkan belum tentu cukup untuk kebutuhan dasar. Padahal kebutuhan manusia itu bukan makan saja tapi juga pakaian, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, juga rekreasi dan hiburan.

Tingkat kesenjangan sosial ini berpotensi semakin dalam ketika sekelompok kecil elite semakin kaya, sedangkan kebanyakan rakyat banyak menanggung beban ekonomi. Sikap pemerintah yang menganak emaskan birokrat dengan kenaikan gaji, tunjangan, dan bonus bisa jadi berimbas pada semakin parahnya kesenjangan sosial. Sebab rakyat biasa pada umumnya tidak mengalami peningkatan pendapatan yang memadai setiap tahun. Sedangkan gaji para pejabat negara di pemerintahan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, direksi dan komisaris BUMN, serta lembaga negara lainnya yang fantastik justru akan berpotensi memantik konflik dan kecemburuan sosial.

Struktur penggajian institusi negara sebenarnya juga memperburuk kondisi ketimpangan sosial, bayangkan saja, gaji pejabat negara seperti direktur utama BPJS Kesehatan, gubernur Bank Indonesia, pimpinan Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan yang sudah menyentuh diatas Rp 200 juta per bulan. Bahkan pernah di sinyalir bahwa penghasilan Gubernur BI melebihi penghasilan dari Federal Reserve Chairman Amerika Serikat. Padahal GDP per kapita Indonesia hanya sekitar 6.6% dari GDP per kapita Amerika Serikat. Belum lagi struktur penggajian yang fantastis dari banyak direktur dan komisaris BUMN. Bahkan belum lama ini juga mencuat polemik penggajian Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang mencapai Rp 100 juta per bulan, belum lagi kasak kusuk total remunerasi kalangan anggota dewan di Senayan, yang dalam setahun bisa mencapai miliaran.

Sebagian mungkin berpendapat bahwa besarnya gaji sebanding dengan posisi vital dan beban tanggung jawab yang dipikul sangat berat dan rawan konflik kepentingan. Namun, yang harus dilihat adalah besarnya penghasilan itu apa sudah sebanding dengan produktivitas kinerjanya? Sejauh mana dampak manfaatnya untuk masyarakat banyak? dan yang tidak kalah penting sejauh mana pendapat per kapita masyarakat secara menyeluruh di bandingkan penghasilan para elite tersebut?. Jika tidak berdampak besar terhadap kinerja dan kemaslahatan secara umum, tentunya sebuah penghianatan yang memboroskan angggaran negara.

Ke depannya, perlu ada evaluasi terhadap struktur penggajian dalam kaitannya dengan persoalan ketimpangan sosial ini. Mungkin penentuan gaji institusi publik kedepannya perlu menggunakan dasar perbandingan pendapatan per kapita penduduk, ataupun mungkin dari penghasilan terendah anggota masyarakat yang ada. Cara perhitungan ini untuk memberikan rasa keadilan sebagaimana amanat konstitusi dan falsafah Pancasila. Pejabat negara yang bergaji besar tapi tidak ada manfaatnya bagi peningkatan kesejahteraan rakyat sama artinya melanggar setidaknya empat pasal dalam Pancasila.

Lebih jauhnya, dalam kondisi beban utang negara yang besar, kondisi ekonomi rakyat secara umum masih berat, pekerja migran non-skill kita yang masih tinggi (belum lagi yang irregular), pemerintah bisa mengambil langkah solidaritas meski tidak populer, yakni memangkas gaji segenap pejabat negara, direksi dan komisaris BUMN untuk efisiensi anggaran. Di Malaysia, Mahathir Mohammad berani memotong gaji para menterinya demi menunjukkan rasa keadilan bagi rakyatnya.

Dalam hal ini, pejabat negara dan BUMN dengan gaji yang sangat besar dituntut serius bekerja sesuai dengan bagiannya masing-masing dalam mengupayakan perbaikan taraf hidup masyarakat. Segenap birokrat sepatutnya berfikir untuk terus memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, termasuk pelaku ekonomi dengan di antaranya pro-aktif melakukan pemangkasan segala macam perizinan dan aturan. Pada akhirnya, mendapatkan tanggung jawab di pemerintahan baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif juga di BUMN dan segenap institusi negara adalah untuk menjalankan fungsi negara dalam mengupayakan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat, bukan mencari kesejahteraan sendiri untuk meningkatkan status sosial. Artinya, pendapatan naik kalau penghasilan rakyat secara menyeluruh juga bertambah. Jika tidak, gaji elite semakin besar tapi kesejateraan rakyat secara umum tidak meningkat. Ujung-ujungnya, kita akan tetap menjadi negara dunia ketiga yang mengekalkan struktur kolonial dan feudal.

Farouk Abdullah Alwyni
Chairman, Center for Islamic Studies in Finance, Economics, and Development (CISFED)
www.cisfed.org

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

OPINI

Buruh, Rumah dan Kejahatan Negara

Published

on

By

KEMENTRIAN kesehatan merilis 6771 kepala keluarga buang air besar sembarang di Bekasi. Jumlah itu sangat tinggi. Menjijikkan tentunya. Namun, disebelah kota Bekasi, Kerawang, Luhut Binsar Panjaitan telah melakukan “topping up” perumahan dan kawasan bisnis Meikarta, dengan nilai projek 20 milyar dollar (300 Triliun).

Rumah dan apartment di Meikarta dikembangkan di atas lahan 84 Ha, nanti akan dikembangkan terus menjadi 500 Ha. Dalam berbagai catatan digital, kawasan ini akan dikembangkan terus hingga mencapai 2000 Ha.

Dalam promosinya, pihak pengembang meyakinkan bahwa Maikarta dapat ditempuh dalam tempo menit, karena akan ada kereta api super cepat Jakarta-Bandung dari negara dan juga pemerintah republik sedang membangun tol bertingkat untuk, antara lain tentunya, memudahkan orang mencapai Meikarta.

Lippo mengklaim bahwa mereka adalah perusahaan yang baik. Mereka ingin membantu Indonesia mengatasi kekurangan rumah (Backlog) yang di awal rezim Jokowi berkisar 11 sd 14 juta rumah. Pada tahun lalu, James Ryadi mengatakan bahwa dia memiliki kesamaan visi dengan ” Coutry Garden, Danga Bay” Johor, Malaysia, yakni mengembangkan raksasa pengadaan rumah dan kawasan pemukiman (9000 tower).

Untuk harga lahan kawasan perumahan, Meikarta mematok harga 12,5 juta permeter persegi. Sedang unit apartment dalam jejak digital terinfokan sekitar 350 juta an, satu kamar plus dua kamar tidur.

Lalu, siapakah sasaran market perumahan super luas Meikarta ini?

Buruh dan Rumah

Buruh buruh miskin informal di Bekasi mungkin adalah bagian masyarakat yang buang BAB sembarangan, seperti disinggung di atas. Mungkin ya mungkin. Buruh buruh miskin adalah buruh yang hidupnya berdesak2an dalam rumah2 kumuh miskin sanitasi. Di tempat inilah mereka mereproduksi tenaga nya untuk bisa “di jual” ke pasar tenaga kerja.

Namun, berpikir buruh yang, misalnya, bekerja sepuluh tahun akan bisa memiliki rumah di Meikarta, juga sebuah “fallacy” (diluar akal). Kemahalan tentunya.

Sudah satu dekade ini isu pemilikan rumah bagi buruh dan kaum marginal terhempas persoalan lahan yang mahal. Dari jejak digital yang ada, Yusril Izha, Erani Yustika (indep), Faisal (Core), Ikatan Ahli Perencanaan, misalnya, menyoroti ketimpangan pemilikan lahan, hanya segelintir pengembang menguasasi lahan2 strategis. Pemerintah hanya mengeluh untuk menyediakan rumah bagi masyarakat kurang mampu (MBR) karena kesulitan lahan. Sebaliknya pengembang berebut menguasai lahan2 strategis puluhan ribu hektar demi kontinuitas perusahaan mereka.

Dengan mahalnya harga lahan dan kemudian rumah, berharap buruh menuntut rumah adalah hal musykil. Dalam tuntutan buruh untuk dipenuhinya 84 item komponen upah, buruh hanya mencantumkan kontrak alias sewa rumah dalam dimensi “papan”, bukan upaya pemilikan.

Di masa lalu, pengadaan perumahan buruh adalah tanggung jawab perusahaan dan buruh. Saat itu cara pandang bahwa buruh sebagai mitra pengusaha dalam hubungan industrial sangat vital. Buruh dianggap sumber kemajuan pabrik. Sehingga, buruh harus diperlakukan dengan layak. Pemerintah juga, melalui kementerian tenaga kerja, kementerian perumahan BPKS-KT (Jamsostek) serta BTN mendorong terwujudnya perumahan buruh terjangkau. Kementerian naker misalnya memastikan adanya porsentase 10-40 persen setiap kawasan industri dikhususkan buat rumah sedehana. Plus kementerian perumahan mengatur keseimbangan pola pengadaan rumah 1:3:6, agar setiap 1 rumah mewah didampingi 3 rumah sedang dan 6 rumah untuk orang miskin. Negara juga mengendalikan Kasiba (Kawasan siap bangung) dan Lasiba (Lahan siap bangun).

Namun, itu dulu. Saat ini, negara tidak berdaya atau bahkan tidak peduli. Buruh, sebagai tenaga kerja produktif bangsa kita, terjebak dengan upah murah. Mereka hanya hidup sebatas berproduksi untuk bisa “menjual” tenaganya ke “labor market”. Kenaikan upah ditekan agar tidak melebihi inflasi tahunan.

Buruh yang tidak punya daya beli, di satu sisi, dihadapkan dengan mahalnya harga lahan si sisi lain, mengakibatkan buruh kurang punya harapan untuk memiliki rumah layak dalam seumur hidupnya.

Pemerintah pada tahun 2017 lalu me “launching” pembangunan 6000 unit Rusunami (9 tower) di Serpong untuk buruh. Diantara jutaan buruh yang butuh rumah, angka 6000 unit itu bak “berharap setetes air dalam kehausan”.

Lahan dan Negara

Mahathir telah menyerang keberadaan Danga Bay, Johor Malaysia. Mahathir memastikan tidak mendukung projek itu. Menurut Mahathir projek itu bukan buat rakyat Malaysia. Tidak ada gunanya. Langkah pertama Mahathir adalah tidak memberikan ijin tinggal buat pembeli Singapore, Asean dan China. Tindakan Mahathir ini telah menghancurkan projek “tetangga” yang dibanggakan James Riady itu.

Indonesia tentu tidak punya Mahathir. Karena Mahathir “terlahir kembali” untuk menyelamatkan bangsa Melayu dari kepunahan. (Indonesia mungkin akan punah. Mungkin.)

Di Indonesia, Anies Baswedan sudah “mematikan” projek reklamasi, sebuah kawasan elit perumahan orang2 kaya. Anies dalam kampanye pilgub mengkaitkan bahwa faktor geopolitik dan sasaran penjualan merupakan salah satu alasannya tidak menyukai reklamsi Jakarta. Tapi, Anies hanya di Jakarta. Dia tidak bisa merepresentasikan negara.

Persoalan bangsa ini adalah ketika lahan2 kita dikuasasi segelintir orang, yang menurut Yusril Izha hanya 0,2% orang menguasasi 74% lahan Indonesia. Atau menurut CORE hanya 60 perusahan properti menguasai hampir seluruh lahan2 strategis perkotaan.

Penguasaan lahan2 di kota dan sekitar tanpa upaya negara mengambil kembali, dan mengontrol distribusi serta kegunaannya, adalah sebuah kejahatan. Tugas negara bukanlah (hanya) memberikan sertifikat tanah pada orang2 yang punya tanah. Namun, negara adalah kekuatan untuk memberikan tanah murah pada rakyatnya. Sehingga kewajiban negara menyediakan rumah bagi rakyat bisa selanjutnya terjadi.

Penutup

Persoalan lahan adalah kata kunci. Sedangkan pembangunan rumah dapat dilakukan dengan startegi “long live investment”. Ayah saya dulu membangun rumahnya hampir dua puluh tahun. Sebagai guru, tahapan pertama dia adalah membeli tanah murah. Tahap selanjutnya adalah mencicil pembangunannya, dari mulai pondasi, tembok, kamar demi kamar, atap demi atap hingga selesai. Dalam skala komunitas, pembangunan rumah swadaya pernah populer dikalangan buruh dan karyawan tahun 70an 80an. Koperasi buruh menjadi developer sekaligus kontraktor. Sekarang? Setelah lahan dijadikan alat bisnis dan spekulasi, hampir tidak ada lahan murah lagi.

Jika situasi ini terus berlangsung, kontrol tanah dan harga tanah ada pada pengembang, maka negara tidak bekerja untuk rakyat. Dalam penafsiran negara versi Marxian dan Pluralism (seperti dalam tulisan2 saya sebelumnya), itu sesungguhnya makna negara adanya dalam pengertian “negara adalah kaki tangan kapitalis untuk memperkaya orang kaya”.
Itu adalah kejahatan negara.

Ke depan, negara diharapkan bukan ada untuk hadir dalam peresmian2 ala Meikarta. Namun, harus hadir untuk menguasai tanah bagi rakyat dan memastikan buruh dan rakyat miskin memiliki rumah.

Dr. Syahganda Nainggolan,  Sabang Merauke Circle

 

Continue Reading

OPINI

Deklarasi Pemilu Damai 2019 Sebagai Wujud Pendidikan Politik

Published

on

By

Bangun Sitohang

Konsepsi pendidikan selalu identik dengan konsep kehidupan politik suatu bangsa, oleh karenanya jika suatu bangsa ingin memajukan peradaban bangsanya maka pendidikan politik menjadi kata kunci untuk menentukan arah kemajuan bangsa tersebut. Tidak terkecuali bagi bangsa Indonesia bahwa nilai-nilai pendidikan politik harus sejalan dengan semangat Pancasila dan UUD 1945 sebagai konsensus berbangsa dan bernegara,  jika tidak melaksanakannya, maka bangsa Indonesia akan kehilangan jatidirinya dan menjadi bangsa yang tidak berkarakter ke-Indonesia an. Situasi tersebut diibaratkan perahu yang berlayar di laut bebas tanpa arah dan tujuan yang pasti, atau dengan kata lain, kita akan kehilangan jatidiri. Secara sosiopolitik akibat fatal dari penyimpangan moral politik kebangsaan tersebut maka persatuan dan kesatuan bangsa menjadi taruhannya.

Kausalitas pemikiran tersebut merupakan bagian dari hakekat proses pendidikan politik, sebab hakekat politik adalah untuk mencapai tujuan bernegara sesuai semangat konstitusi. Pada bagian lain input – konversi – output pendidikan politik adalah manusia sebagai masyarakat atau bangsa, maka arah perubahan suatu bangsa akan ditentukan oleh proses pendidikan yang dilaksanakan, dan masyarakat yang demokratis sangat ditentukan oleh kemajuan pendidikan (intelektual) masyarakatnya. Oleh karenanya pendidikan politik merupakan alat ukur kemajuan masyarakat.

Pertanyaannya, apakah ada kaitannya antara deklarasi damai pemilu 2019 dengan pendidikan politik? Ya tentu sangat berkait, karena Pemilu Damai adalah bagian dari harapan nilai pendidikan universal sebagaimana dideklarasikan UNESCO sebagai badan pendidikan PBB  yaitu; “learning to know, learning to do, learning to be, learning to live together”. Artinya kalau kita hanya tau saja tentang Pemilu tanpa mengaktualisakannya di jajaran masing-masing serta menjadikannya sebagai misi dalam hidup bersama sebagai satu bangsa, maka deklarasi damai tersebut hanya menjadi utopis (mimpi politik) saja.

Bagaimana aktualisasi kelanjutan Deklarasi Pemilu Damai?

Deklarasi Pemilu Damai yang telah dilaksanakan oleh Jajaran KPU, Bawaslu, DKPP  dengan peserta Pemilu 2019 (Parpol dan Capres dan Cawapres) pada Bulan September 2019   lalu merupakan bentuk kesadaran bersama sebagai langkah antisipasi untuk mengingatkan setiap WNI bahwa nilai persatuan Indonesia paling terdepan dalam setiap pesta demokrasi. Saya katakan antisipasi karena untuk kata “damai” lazimnya digunakan setelah adanya ketidak sesuaian antar pihak. Namun KPU bijak menyikapi dinamika pemilu yang dalam proses penyelenggaraannya sangat dinamis dan cenderung tarik menarik kepentingan antar calon legislatif dalam kompetisi perebutan suara rakyat/konstituennya, terlebih lagi dalam Pemilu 2019 secara bersamaan juga dengan pemilu presiden dan wakil presiden, yang karena baru pertama kali dilaksanakan serentak sehingga berbeda emosi pelaksanaan dibanding Pemilu sebelumnya yang Cuma pemilu legislatif, sehingga dari persektif pendidikan politik diperlukan bentuk konatif  dalam “deklarasi pemilu damai”. Persoalannya adalah bagaimana kelanjutan deklarasi Pemilu damai tersebut dapat diimplementasikan para elite parpol peserta pemilu dan Tim Sukses ? sehingga deklarasi tersebut tidak hanya sebagai “slogan politik”.

Untuk itu kiranya agar deklarasi tersebut tidak menjadi bentuk deklarasi semu menjelang pemilu, seharusnya kita mau memahami langkah-langkah bentuk pembelajaran yang menjadi pilar pembelajaran yang digariskan Badan Pendidikan Dunia, UNESCO, yaitu :  “learning to know, learning to do, learning to be, learning to live together”,. Keempat pilar pembelajaran tersebut memberikan konsep budaya politik demokratis. Jika kita sudah mengetahui (to know) pemilu itu adalah proses politik yang harus kita kawal bersama, maka marilah kita melaksanakannya secara konsisten sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 45. Deklarasi damai janganlah dimaknai hanya sebatas tandatangan secara seremonial untuk memuaskan khalayak ramai atau hanya sebatas program kerja tahapan pemilu, melainkan harus melaksanakannya (to do) atau membuktikannya dalam proses penyelenggaaran pemilu seperti: patuh pada aturan main yang telah digariskan Undang-Undang dan peraturan KPU, misalnya melaksanakan bentuk-bentuk kampanye yang digariskan oleh keputusan KPU, memberikan tauladan atau contoh nyata moral politik sebagai pelaku politik, yakni tidak saling menghujat antar anak bangsa, tidak mengucapkan kata-kata yang dapat merusak sendi-sendi demokrasi serta tidak menampilkan sikap yang tidak menggambarkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa sesuai konsep NKRI, dsb. Artinya dalam proses politik yang berlangsung pada Pemilu 2019, semua elemen masyarakat harus benar-benar konsisten antara ucapan dan perbuatan baik sebelum kampanye maupun nanti setelah pengumuman hasil pemilu itu sendiri.

Dengan demikian kita dan semua pihak yang terlibat dalam pemilu akan tetap eksis dengan nilai-nilai deklarasi damai tersebut sehingga kita benar-benar jadi pelaku politik yang memiliki jatidiri (to be), disinilah  makna keberadaan elite parpol pada acara deklarasi tersebut.  Harapan akhir dari semuanya adalah bagaimana deklarasi damai tersebut tidak saja menjadi bentuk kemenangan bagi partai politik dan jajarannya serta tim sukses melainkan hendaknya hasil akhir dari penyelenggaraan pemilu 2019 adalah menjadikan setiap warga bangsa dapat merasa memiliki hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan dalam situasi politik yang aman dan damai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara  (living together) dalam konsepsi NKRI.

Harapan dari Deklarasi damai

Penulis berharap bahwa deklarasi Pemilu damai 2019 dapat menjadikan semua para pelaku politik bekerja secara demokratis dengan mengedepankan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan kelompok khususnya dalam mengemas isu-isu kampanye sehingga nilai persatuan bangsa tidak terganggu.

Bagi masyarakat sebagai konstituen partai politik atau sebagai warganegara yang memiliki hak politik pada Pemilu dapat kiranya memberikan hak pilihnya dengan didasarkan oleh pilihan yang tidak karena disuap atau istilah lain money politik  melainkan atas dasar penilaian yang objektif terhadap visi dan misi para calon anggota DPR, DPD dan DPRD dan juga Capres dan Cawapres . Pada sisi penyelenggara, KPU, Bawaslu dan DKPP sebagai unsur terdepan pada penyelenggaraan Pemilu secara profesional dan berintegritas berkerja sesuai amanat Konstitusi sehingga setiap kebijakan atau sikap yang dikeluarkan bukan didasarkan atas “persepsi atau sentimen” atau like dan dislike tetapi tetap mengedepankan kode etik dan semangat regulasi yang berlaku.  Hal ini perlu dipertegas mengingat pada pengalaman masa lalu, dari konsepsi perilaku organisasi, deklarasi damai berhasil dan berguna, pada muara akhirnya akan sangat ditentukan oleh “wasit pemilu” itu sendiri. Bisa kita bayangkan apa yang akan terjadi jika dalam sebuah kompetisi wasit tidak netral, yang pasti penonton akan gemuruh bersorak dan ricuh. Kondisi tersebut tentunya bukan harapan kita.

Kata kunci Pemilu Damai secara sosiopolitik, kita tolak politik uang dan ujaran kebencian dalam kampanye serta menjaga harmonisasi kebangsaan yang Binneka Tunggal Ika dengan tidak membenturkan isu SARA dalam kampanye serta hal utama adalah berpedoman pada semangat Pancasila dan UUD 1945, Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu maupun peraturan yang dikeluarkan oleh penyelenggara Pemilu.”. inilah pagar Deklarasi Damai yang harus kita pegang bersama. Semog

Pengurus MPN Pemuda Pancasila

 

Continue Reading

OPINI

Ichsanuddin Noorsy: Patahnya Jurus Ampuh

Published

on

By

Dalam diskusi tentang RAPBN 2019 di Media Centre DPR-RI di hadapan puluhan wartawan berbagai media elektronik dan cetak, pada 25 September 2018 saya menyampaikan nilai tukar rupiah akan tembus di atas Rp15.000 per USD1. Kajian ini sebenarnya mengulang ungkapan tiga tahun lalu dan sekitar enam bulan lalu di tempat yang sama.

Jelas bukan merupakan kebahagiaan saat prediksi negatif menjadi kenyataan. Prediksi yang bertujuan agar kita waspada dan segera mengambil sikap antisipatif itu disebabkan fundamental makro kita memang rapuh. Maka ambang batas psikologis dilampui karena saat tulisan ini dibuat, posisi rupiah terus melemah. Padahal the Fed akan kembali menaikkan suku bunganya mendekati akhir tahun 2018.

Ambang batas psikologi adalah petunjuk batas kekuatan atau kelemahan yang dapat diterima oleh kondisi psikologi. Dalam konstruksi ambang batas psikologi tentang rupiah melemah, maka Rp15.000 adalah batas kelemahan yang optimal. Jika rupiah terus melemah, maka kondisi psikologis masyarakat sulit menerima kejatuhan itu. Artinya, tingkat kepercayaan masyarakat memburuk terhadap rupiah yang menjadi salah satu ukuran kekayaan dan kemiskinannya dan alat tukarnya. Efek memburuknya kepercayaan masyarakat ini memberi gambaran bahwa ada yang salah dengan sistem ekonomi. Maka pemberitaan media massa mengambil tajuk, rupiah melemah mendekati nilai tukar krisis 1998. Tajuk ini memberi makna bahwa krisis kepercayaan sudah makin merebak. Kendati Pemerintah mengumumkan pengangguran menurun, kemiskinan menurun, gini rasio membaik, pertumbuhan ekonomi 5,23%, dan situasi sekarang lebih disebabkan faktor eksternal (saya menyebutnya 9 tantangan dalam diskusi 25 September 2018 di media centre), tapi pemerintah juga menghadapi defisit transaksi berjalan (3% terhadap PDB), defisit anggaran, defisit keseimbangan primer (untuk bayar bunga utang, pemerintah harus membuat utang baru), serta defisit neraca pembayaran USD4,3 miliar pada kuarta II 2018. Cadangan devisa pun tergerus dari USD 130 miliar di awal tahun ini menjadi USD117,9 miliar, setara dengan 6,8 bulan impor atau 6,6 bulan impor dan pembayaran utang. Dua hari lalu, lelang SBN dari Rp50,11 hanya diserap pasar Rp20T setelah BI menaikan suku bunganya menjadi 5,75%.

Angka-angka itu membuktikan krisis kepercayaan itu terus merayap masuk ke dalam persepsi publik bahwa kebijakan pemerintah dan program-programnya ternyata bukan jurus ampuh memperkuat fundamental ekonomi. Patahnya jurus neolib ini seakan memberi pesan, negara tidak mampu melindungi ketahanan ekonomi bangsa. Masyarakat mengatasi sendiri bagaimana menghadapi serangan nilai tukar terhadap tingkat kesejahteraannya. Bayangkan, jika merujuk nilai tukar yang diasumsikan Pemerintah pada APBN 2018, maka nilai tukar telah jatuh antara 11,6% – 12,6%. Jadi walau terjadi pertumbuhan 5,23%, sesungguhnya daya beli dari mata uang rupiah justru menciut. Ini memperburuk tingkat kepercayaan masyarakat, walau inflasi tetap terkendali. Dalam kondisi yang demikian, pada diskusi di tanggal 25 September itu saya mengatakan bahwa Produks Domestik Bruto (PDB) Indonesia sebenarnya menciut dengan merujuk jatuhnya nilai tukar. Dalam bahasa yang lain, telah terjadi transfer surplus ekonomi nasional ke luar melalui jalur keuangan.

Dari aspek inflasi, data Sosial Ekonomi September 2018 BPS menunjukkan indeks harga bahan makanan dan makanan terus melonjak. Data ini sesuai dengan kenyataan lapangan bahwa harga pangan terus meningkat. Kenaikan tarif listrik juga ikut mendorong, namun tidak demikian halnya dengan bahan bakar. Padahal harga minyak mentah dunia dalam tahun 2018 sudah meningkat lebih dari 20% menjadi USD75 per barel untuk WTI. Pada 2019 diperkirakan mencapai USD100 perbarel di tengah melambat pertumbuhan ekonomi dunia. Lalu, kenapa inflasi tetap terkendali, yakni sekitar 3,18% ?
Paling tidak ada beberapa penyebab. Misalnya, biaya kesehatan ditanggulangi BPJS Kesehatan walau BPJS defisit, biaya pendidikan dicakup APBN dan dipasok oleh Kartu Indonesia Pintar, berjalannya Program Keluarga Harapan dan transfer tunai bersyarat melalui Kartu Indonesia Sejahtera, tersalurkannya beras sejahtera, serta transfer dana ke daerah dan desa yang mencapai Rp766,16 triliun. Alokasi pembiayaan dari APBN ini yang menyebabkan inflasi karena barang impor (cost push inflation) tidak menyebabkan inflasi melonjak. Namun harus diperhatikan, bagaimana neraca PT Pertamina dan PLN ? Dihentikannya proyek 35 GW, surat Menteri Keuangan kepada PLN, kenaikan tarif listrik dan membesarnya kerugian Pertamina membuktikan, jatuhnya nilai tukar telah memperbesar kerugian dua BUMN ini. Indikator lain, harga mobil dan motor serta barang elektronik pun merangkak naik.

Tentu berbagai kebijakan telah diambil seperti menaikkan tarif impor, menganjurkan agar hasil devisa ekspor disimpan di dalam negeri, menaikkan suku bunga, mengurangi perjalanan ke luar negeri, mendorong penggunaan bio fuel (B20). Sebelumnya, Indonesia gemar mengimpor pangan dan pasokan bahan bakar tergantung pada asing di saat utang luar negeri terus meningkat serta SBN dikuasai asing 40% walau terus menurun sejalan dengan naiknya fed fund rate. Kegandrungan impor dan kegemaran pada kehadiran investasi portofolio diikuti dengan empat jenis defisit itu yang membuat Menteri Keuangan Sri Mulyani jujur bahwa perekonomian Indonesia memang rentan. Defisit neraca berjalan itu yang membuat ketidak percayaan melebar. Sementara BI tetap percaya diri bahwa instrumen moneter mampu menahan laju penurunan nilai tukar. Menkeu Sri Mulyani bahkan menganjurkan kepada wartawan, jangan terlalu banyak minum kopi. Anjuran ini tentu mempunyai makna pesan khusus.

Jika memperhatikan data nilai tukar sejak 1964 hingga saat ini yang saya distribusikan kepada ratusan jurnalis, struktur kepemilikan saham pihak asing pada perbankan nasional yang dominan, kepemilikan asing pada pertambangan dan perminyakan, dan penguasaan swasta atas distribusi barang dan sistem pembayaran juga berlanjutnya kondisi deindustrialisasi, maka sulit disangkal bahwa patahnya jurus ampuh otoritas fiskal dan moneter disebabkan kuatnya posisi asing mendominasi struktur perekonomian nasional. Data tentang itu sudah saya distribusikan kepada Komisi XI dan Komisi VI DPR-RI, ke Mahkamah Konstitusi sejak saya menjadi saksi ahli dalam menggugat UU Kelistrikan pada Desember 2004, dan ke berbagai instasi lain. Data ini terus diperbaharui sesuai dengan perkembangan. Ironinya, para pemegang otoritas pada masing-masing wilayah kekuasaan seakan tak mampu menyelesaikan akar masalah. Hal ini pun pernah saya sampaikan pada April 2015 saat sejumlah unsur dan tokoh masyarakat berniat menggugat UU 24/1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar dan UU 25/2007 tentang Penanaman Modal. Dua UU ini yang merupakan bagian penting dari akar masalah itu. Selama dua UU ini tetap berlaku dan beberapa UU lain yang menganut liberalisasi keuangan, perbankan dan perdagangan tetap ditegakkan, selama itu jurus ampuh Pemerintah dan BI akan selalu patah. Krisis 3F (food, fuel, financial) akan terus menghantui. Dalam bahasa yang lain, jika melihat Presiden AS ke-45 Donald Trump melakukan deglobalisasi (bukan anti global), kenapa kita tidak mencoba menoleh ke dalam (inward looking) sambil mengevaluasi, sudahkah kita menegakkan kedaulatan ekonomi bangsa? Bukankah AS merupakan kiblat ekonomi bagi kaum pemuja pasar bebas?  (Foto:Ist)

#Jakarta, 3 Oktober 2018

Continue Reading

Trending